www.MartabeSumut.com, Medan
Ribuan orang berbendera #SaveBabi mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (10/2/2020). Dalam aksinya, demonstran menyerukan #SaveBabi dan menetapkan 10 Februari sebagai Hari Kedaulatan Babi Dunia (HKBD).
Pantauan www.MartabeSumut.com, massa tiba pukul 10.00 WIB. Mereka langsung berkumpul memenuhi ruas jalan depan gedung Dewan sembari memajang spanduk dan berorasi bergantian. Saking penuhnya jalan, polisi terpaksa menutupnya dan mengalihkan pengendara umum ke ruas Jalan Maulana Lubis. Aksi pengunjukrasa bertepatan saat Komisi A, B, D dan E DPRDSU menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan beragenda penanganan penyakit ternak babi di Sumatera Utara (Sumut). Mengetahui aksi massa, tepat pukul 11.00 WIB, kalangan anggota Dewan menskors RDP dan mendatangi demonstran. Diantaranya Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM, anggota Komisi B Franch B Tumanggor, Wakil Ketua DPRDSU Harun M Nasution, Ketua FP-NasDem dr Tuahman Purba, anggota Komisi B Gusmiyadi serta beberapa legislator lain.
Demonstran dari Berbagai Etnis Batak
Di hadapan para wakil rakyat, Ketua #SaveBabi Boasa Simanjuntak, mengatakan, ribuan demonstran yang hadir tidak mengatasnamakan organisasi apapun selain warga Batak yang berasal dari Etnis Toba, Karo, Simalungun dan Pakpak. “Kita telah didiskriminasi dengan pembunuhan bangso Batak. Kami semua hadir mengeluarkan statemen dari berbagai etnis Batak,” cetusnya. Boasa pun membacakan 4 tuntutan agar diperhatikan serius DPRDSU. Meliputi, pertama, menuntut presiden dan pemerintah Indonesia menyelesaikan kasus virus kolera babi yang sudah ditetapkan sebagai bencana. Kalau disebut bencana, katanya, berarti harus ada ganti rugi. “Kita tolak pemusnahan babi. Sebab komunitas Batak meyakini, babi tak bisa digantikan dalam acara-acara adat budaya. Ini yang tidak dipahami mereka,” tegasnya. Boasa memastikan, babi adalah binatang paling bersih di dunia karena harus mandi 3 kali sehari. Jika babi tak mandi, imbuhnya lagi, maka babi akan ribut atau menangis. Beda dengan manusia yang bisa tidur walau tidak mandi 3 hari. “Biarkan kami lestari dengan adat kami. Dari babi banyak yang jadi jenderal, doktor bahkan Caleg-Caleg dibiayai dari ternak babi. Artinya, babi merupakan hewan ternak yang menjadi tempat suku Batak menggantungkan hidup,” akunya.
BACA LAGI: DPRDSU Bahas FDT 2020, Ingatkan Kadis Pariwisata Sumut Jadwal Tepat & Swasta Ketua Panitia
Selidiki Virus Kolera Babi Masuk Sumut
Kedua, #SaveBabi mendesak Polri menyelidiki penyebab virus kolera babi masuk ke Sumut. Dia menduga, masuknya virus kolera akibat konspirasi. Ketiga, meminta Poldasu tidak terlalu cepat mendiskriminasi para peternak babi atas laporan pihak tertentu. Boasa mencontohkan, mayoritas etnis Batak menyesalkan sikap Polres Binjai lantaran hampir menetapkan 1 tersangka peternak babi hanya karena dugaan laporan palsu. “Setelah ini kita akan ke Polres Binjai. Saudara kita di Binjai didiskriminasi akibat laporan palsu tentang babi. Inilah namanya arogansi. Jabatan jangan buat menakuti rakyat,” geramnya. Boasa menyayangkan pula tidak adanya wakil rakyat DPRDSU yang bicara seputar kebijakan diskriminasi babi. Dia mengajak warga Batak berani menunjukkan siapa etnis Batak. “Kita Batak bukan penumpang di Republik ini. Bahkan di medsos saya dijuluki ketua babi dunia. Yang membenci saya menyebut saya babi. Ternyata babi mengangkat harkat martabat. Kita tak perlu malu makan babi panggang,” imbaunya. Keempat, #SaveBabi menolak diskriminasi terhadap peternak babi di Sumut. “Jangan ada yang coba-coba ganggu peternak babi. Gerakan 102 (10 Februari) jadi hari kedaulatan babi dunia. Kita akan peringati setiap tahun. Kita bukan reuni seperti mereka. Karena reuni itu untuk alumnus sekolah dan kampus. Kita siap daftarkan #SaveBabi ke MURI,” terangnya. Masih pengamatan www.MartabeSumut.com di lokasi, usai membaca 4 tuntutan, pukul 11.25 WIB demonstran menyanyikan lagu O Tano Batak dengan iringan organ tunggal. Kalangan legislator pun terlihat ikut bernyanyi gembira.
BACA LAGI: PT PPSU Ganti PRSU jadi Sumut Fair, Komisi B DPRDSU Anggap Kecil Target PAD 2020 Rp. 2,7 M
DPRDSU Apresiasi Aksi Massa
Menanggapi aspirasi massa, Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, memberikan apresiasi. “Terimakasih buat organisasi #SaveBabi. Saya jamin tak akan ada pemusnahan babi karena babi memberi PAD buat Sumut. Ada nilai-nilai budaya Batak. Siapapun yang mau makan babi silahkan saja,” yakin Viktor. Bendahara DPD Partai Golkar Sumut ini mengungkapkan, DPRDSU ikut menanggulangi virus kolera babi dengan memanggil pihak-pihak berwenang. Pemprovsu dan Kementerian pusat disebut Viktor sedang melakukan pendataan terhadap ternak-ternak babi milik warga yang mati. Namun masyarakat Batak khususnya peternak babi diharap Viktor ikut membantu dinas berwenang. “Kami apresiasi aksi #SaveBabi. Sudah hampir ratusan ribu babi mati. Kami masih RDP sekarang. Hasil RDP segera kami bawa ke Komisi IV DPR RI dan Kementerian Pertanian,” janji Viktor. Menyinggung masalah di Polres Binjai, Viktor meminta aparat Polri bersikap profesional. Sementara DPRDSU bertugas menyusun regulasi tentang defenisi usaha ternak babi sekaligus mengawasi perkembangan kedepan.
Stop Kebijakan Restocking Babi di Nias
Bagi Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga tersebut, melalu upaya penanggulangan virus kolera babi, kebijakan restocking area babi di Kepulauan Nias seyogianya tidak ada lagi. Viktor percaya, upaya pemusnahan babi di Sumut tidak bakal terjadi. Tapi sebatas isolasi babi-babi sehat agar tidak bercampur dengan babi yang terinveksi virus. “Saya rasa isolasi itu bertujuan supaya babi yang kena virus tidak dijual ke wilayah lain. Perlu antisipasi penularan virus babi agar tak berkembang di lingkungan masyarakat. Telah kami sampaikan ke dinas terkait supaya perdagangan babi jangan dihambat,” tegasnya.
Wakil rakyat membidangi perekonomian ini menyimpulkan, menyangkut kebijakan Surat Keterangan Sehat Babi (SKSB), sebenarnya diarahkan untuk menjaga babi-babi sehat agar dapat diperjual-belikan secara aman. Kendati demikian, Viktor mengingatkan, bila ada aparat pemerintah meminta uang dalam pengurusan SKSB, maka warga didorongnya melapor kepada aparat berwenang. “Mari kita dukung SKSB berjalan baik. Kami imbau warga tetap menjaga keamanan dan kesehatan babi. Jangan dulu dipindah-pindah ternaknya,” tutup Viktor, seraya menyatakan DPRDSU setuju melibatkan #SaveBabi dalam pembahasan usaha ternak babi di Sumut. Sebelum membubarkan diri pukul 13.00 WIB, pengunjukrasa sama-sama berdoa dipimpin seorang pendeta. Setelah massa berangsur pulang, polisi kembali membuka ruas Jalan Imam Bonjol Medan depan gedung DPRDSU. (MS/BUD)
