DPRDSU Bahas FDT 2020, Ingatkan Kadis Pariwisata Sumut Jadwal Tepat & Swasta Ketua Panitia

Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM (kanan) saat memimpin RDP yang dihadiri Kadis Pariwisata Sumut dan 7 Pemkab se-kawasan Danau Toba, Senin pagi (3/2/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membahas pelaksanaan Festival Danau Toba (FDT) 2020 di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Senin pagi (3/2/2020). Dalam pertemuan tersebut, selain mengingatkan jadwal FDT harus benar-benar tepat, kalangan legislator juga mengusulkan jabatan Ketua Panitia FDT dari unsur swasta.

BACA LAGI: Anggota DPRD Sumut Jubel Tambunan Dorong Gubsu Gencarkan Kegiatan Inovatif di Danau Toba

BACA LAGI: Jika Gubsu tak Mau Dicap Gagal & Asbun, Shohibul Siregar: Penghentian FDT 2020 Harus Buka Data Pelaksanaan Sebelumnya

Pantauan www.MartabeSumut.com, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM. Tampak Kadis Pariwisata Sumut dr Ria Telambanua, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Basara Simanjuntak, biro travel/perjalanan ASITA/PHRI, 7 Pemkab dan beberapa pimpinan DPRD kabupaten sekitar Danau Toba. Viktor Silaen pun akhirnya menyampaikan 6 rekomendasi pertemuan. Diantaranya, pertama, FDT 2020 harus tetap dilakukan. Kedua, FDT 2020 wajib dikaji secara cermat terkait waktu dan bentuk kegiatan. Ketiga, Dinas Pariwisata Sumut patut melibatkan semua stakeholder sehingga mencapai tujuan bersama. Keempat, Komisi B DPRDSU meminta semua kabupaten se-kawasan Danau Toba mendukung penuh persiapan FDT 2020. Kelima, Komisi B DPRDSU mengajak menghilangkan ego sektoral dalam proses pelaksanakan FDT 2020. Keenam, Dinas Pariwisata Sumut selaku team leader mengundang stakeholder serta DPRDSU untuk membahas kembali persiapan FDT 2020. “Terimakasih buat semua yang hadir. Kapan waktu tepat dan apa bentuk kegiatan FDT perlu kita putuskan bersama. Kalo kita bersama-sama, saya yakin kita bisa sukseskan FDT 2020. Hilangkan ego sektoral masing-masing,” imbau Bendahara DPD Partai Golkar Sumut itu.

BACA LAGI: FDT 2020 Ditiadakan, Dr Jonius & Lamsiang: Gubsu Gagal, Asbun dan Evaluasi Kinerjalah..!

BACA LAGI: Ketua Komisi B DPRDSU Sindir Sinergi Pemprovsu & 7 Pemkab Belum Serius Kembangkan Destinasi Danau Toba

Anggota Komisi B DPRDSU Tuani Lumbantobing (kanan) mengusulkan pihak swasta sebagai Ketua Panitia FDT 2020 dalam forum RDP, Senin siang (3/2/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

Evaluasi FDT Sebelumnya

Viktor melanjutkan, urgen dievaluasi apa sebenarnya penyebab FDT terlihat biasa-biasa saja sejak dihelat tahun 2013. Sebab anggaran yang dikeluarkan daerah cukup besar. Bahkan alokasi dana FDT 2020 mencapai Rp. 2,6 Miliar. Artinya, timpal Viktor lagi, untuk membangun daerah tidak bisa Gubernur, Wagub, Bupati dan Wabup semata. Melainkan harus melibatkan masyarakat luas. “Ibu Kadis Pariwisata sudah dengar dan lihat sendiri kan ? Semua kabupaten sekitar Danau Toba setuju FDT digelar. Harus dilaksanakan ya Bu Kadis,” ingatnya. Bagi Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga ini, rangkaian kegiatan FDT tergolong banyak. Sehingga kurang tepat bila acara dipatok dalam 1 kurun waktu tertentu saja. Namun perlu membuat 1 acara yang jadwalnya berbeda dengan agenda kegiatan puncak. Jika FDT 2020 diputuskan bulan Juni, Viktor menyebut acara puncaknya lebih baik pada bulan Desember. “Jadi jangan buat waktu tanggal 1-4. Cari waktu paling tepat dan terpisah. Soal penggunaan dana, tolong dipelajari. Supaya nyambung semua program FDT dan bisa mendukung semangat pusat. Kita support program pusat memajukan kawasan Danau Toba,” tegasnya.

BACA LAGI: Prokontra Wisata Halal Danau Toba: Julheri Sinaga Sebut Akting Gubsu Polos Menjurus Bodoh, Nezar Djoeli Bilang Jangan Reaktif

BACA LAGI: Hentikan Wacana Wisata Halal di Danau Toba: Juliski Simorangkir Ingatkan Gubsu & Pemprovsu Jangan Usik Kearifan Lokal

Kadis Pariwisata Sumut dr Ria Telambanua (tengah) saat menghadiri rapat Komisi B DPRDSU, Senin pagi (3/2/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

Pada sisi lain, Viktor mengherankan pula masalah harga hotel di Danau Toba. Pasalnya setiap akhir tahun harga akan jauh lebih mahal dibanding di Pulau Bali. Realitas ini dinilainya membuat turis lokal dan asing enggan datang ke Danau Toba. “Tolong Bu Kadis Pariwisata Sumut dan Dinas Pariwisata 7 kabupaten sekitar Danau Toba membina pelaku usaha di sana ya,” imbau Viktor.

BACA LAGI: KJA di Danau Toba, Kadiskanla Sumut Akui Kesulitan Eksekusi Pergubsu 188/2017

BACA LAGI: Bahas Zonasi Perikanan di Danau Toba, DPRDSU Rekomendasi Pembuatan Ranperda Sesuai Perpres 81/2014

Ketua Panitia dari Swasta

Sementara itu, anggota Komisi B DPRDSU Tuani Lumbantobing mengusulkan agar Ketua Panitia FDT 2020 dipegang oleh pihak swasta. “Saya rasa kita sependapat bahwa jadwal FDT gak mungkin hari ini kita putuskan. Saya hanya ingatkan, kita jangan keluar sistem. Buat dulu pertemuan pada lain waktu,” harap Tuani. Mantan Bupati Tapteng itu menjelaskan, support pelaksanaan FDT bisa melibatkan potensi dari luar kabupaten dan Pemprovsu. Seperti kalangan perbankan bahkan dunia usaha. Pada era Gubsu Rajainal Siregar, ungkap Tuani, Ketua PDT (belum bernama FDT) diambil dari unsur swasta. Alasannya karena banyak nilai positif bisa diharapkan dengan keterlibatan pihak swasta. “Saran saya, maksimalnya pelaksanaan FDT 2020 lebih tepat bulan September ke atas. Kalo kita sepakat, ya jadwal FDT bulan November aja,” usul Tuani.

BACA LAGI: Soal KJA di Danau Toba: BPODT Sebut No Comment, DPRDSU Ingatkan Solusi Holistik

BACA LAGI: Danau Toba Tercemar, DPRDSU Tuding PT Aquafarm Ugal-ugalan Produksi Ikan

Jadwal FDT 2020 akan Diputuskan

Menanggapi komentar legislator dan peserta rapat, Kadis Pariwisata Sumut dr Ria Telambanua mengatakan, semua pihak terkait akan diundang rapat lagi untuk memutuskan jadwal FDT 2020. “Kita perlu putuskan kapan sebaiknya FDT digelar. Sebab akan ada juga pergeseran-pergeseran anggaran yang bakal dilakukan. Kalo Ketua Panitia, saya setuju usul Pak Tuani Lumbantobing dari pihak swasta. Telah ada yang ajukan diri jadi ketua,” singkapnya. Dokter Ria menginformasikan, saat FDT tahun 2019, Dinas Pariwisata Sumut men-support para penari bahkan berbagai pihak yang terlibat dalam acara. Menurut dr Ria, ada 2 kesempatan dalam memaksimalkan FDT kedepan. Meliputi tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, terang dr Ria, upaya membuat FDT maksimal adalah dengan skenario menampung semua kearifan budaya lokal. Sementara FDT tahun 2021 dipercayanya dapat semakin baik lantaran usulan dana bisa fokus ditampung melalui forum Musrenbang Provinsi.

BACA LAGI: Pencemaran Danau Toba Ancam Keselamatan Jiwa Masyarakat, DPRDSU Bentuk Pansus

BACA LAGI: Jutaan Ikan Mati Pengaruhi Iklim Wisata, BPODT Ajak Stake Holder Jaga Kondusifitas Danau Toba

Menyinggung waktu tepat pelaksanaan FDT, dr Ria melihatnya pada bulan Juni 2020 sebelum Pilkada serentak 23 September 2020. Dia berasumsi, usai Pilkada 23 September 2020 akan muncul sosok Bupati dan pejabat-pejabat daerah yang baru. Sosok Kadis Kadis baru nanti diyakininya berpotensi bimbang dalam mengambil keputusan. “Kami pernah coba FDT bulan Desember 2019 lalu. Sangat-sangat sulit tahun lalu itu. Yang gak mungkin-nya kami ceritakan semua di sini. Banyak kegiatan kami lakukan menjelang bahkan sesudah FDT 2019. Jadwalnya juga tidak dalam satu waktu tertentu melainkan terpisah. Makanya kita setuju evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya demi FDT 2020 yang lebih baik,” ucapnya. Dokter Ria membeberkan, dalam waktu dekat Pemprovsu segera mengeluarkan calender of Sumut event. Kalender pariwisata itu berisi 100 kegiatan dari 33 kab/kota di Provinsi Sumut. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here