www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, bingung. Tak habis pikir mengetahui kekacauan sistem drive-through atau drive-thru (Inggris) top up e-toll satu perusahaan besar pengelola jalan tol. Bukan apa-apa, saat keluar dari pintu tol Tebing Tinggi dan akan melanjutkan perjalanan ke Kab Simalungun, Rabu (14/10/2020) pukul 07.24 WIB, Partogi merasakan layanan drive-thru top up e-toll memunculkan situasi amburadul. Akibatnya, puluhan mobil parkir berantakan sementara pengendara turun berduyun-duyun dari kendaraan masing-masing lantaran terlalu lama antre melakukan top up e-toll.
BACA LAGI: DPRDSU “Buang” 2 Legislator, Partogi Sirait: 5 Pimpinan Dewan Gagap Benahi Internal
Kepada www.MartabeSumut.com, Rabu siang (14/10/2020), Partogi mengungkapkan, amburadulnya sistem drive-thru top up e-toll sangat merugikan pengendara umum terutama kenyamanan. Menurut dia, layanan drive-thru suatu core bisnis sebenarnya bertujuan membuat praktis dengan pola membawa pesanan pulang alias bertransaksi dari kendaraan. Dengan sistem drive-thru, pelanggan dinilainya memiliki keleluasaan hak menggunakan/membeli produk tanpa meninggalkan mobil atau sepeda motor. “Lalu, kok drive-thru top up e-toll di pintu keluar tol Tebing Tinggi kacau banget ? Kenapa pengendara sampai turun ? Jawabnya ya karena pengelola jalan tol ruas Tebing Tinggi sangat tidak profesional dan amburadul. Bahkan petugas lapangan lalai mengantisipasi pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19,” geram Partogi via ponselnya. Lebih ironis lagi, timpal Partogi, petugas lapangan pintu tol Tebing Tinggi membiarkan semua pengendara turun dari kendaraan tanpa pakai masker dan tidak menjaga jarak. Partogi pun menyatakan manajemen pintu tol Tebing Tinggi bobrok sekali. Sehingga pihak terkait disarankannya memberikan sanksi atau pemecatan terhadap petugas dan manajemen yang membiarkan kekacauan terjadi. “Masak 20-an mobil milik pengendara berserakan tak menentu ? Pengendara yang turun berkerumun tidak ditertibkan pula untuk mengantisipasi Covid-19,” sesal politisi PDIP itu dengan nada tinggi.
BACA LAGI: Massa Paksa DPRDSU Tolak UU Omnibus Law Ciptaker, Polisi Amankan 5 Terduga Perusuh
BACA LAGI: Sweeping Sejumlah Orang Mencurigakan di Depan DPRDSU, Polisi Temukan 1 Remaja Bawa Golok
Anggota Komisi A DPRDSU bidang hukum/pemerintahan ini melanjutkan, amburadulnya pelayanan publik pada pintu keluar tol Tebing Tinggi harusnya tidak terjadi. Jika pengelola disiplin menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) berlandaskan prosedur tetap (Protap), Partogi percaya petugas drive-thru akan mampu melayani permintaan top up kartu e-toll secara tertib. Ketika faktanya orang-orang turun berbondong-bondong mengantre dan memarkirkan mobil sembarangan, Partogi memastikan telah terjadi pembangkangan SOP. “Inilah bukti ada pembiaran manajemen pintu tol Tebing Tinggi. Padahal kita sedang menghadapi situasi pandemi Covid-19. Kenapa pengendara yang ingin top up e-toll dibiarkan turun dari mobil, tidak menjaga jarak serta tidak memakai masker ? Andaikan saja muncul gangguan jaringan dalam sistem top up e-toll, kan seharusnya sudah ada langkah antisipatif ? Protapnya mana, dijalankan gak ? Saya rasa cukup fatal kesalahan manajemen pintu tol Tebing Tinggi. Perlu diusut,” cetus Partogi.
BACA LAGI: Demonstran Unjukrasa Damai, Beri Bunga Anggota DPRDSU & Polisi
BACA LAGI: Massa Anarkis Lempari Kaca DPRDSU Pakai Batu, 3 Polisi Terluka
BACA LAGI: STOP DEMO ANARKIS ! Medan Rumah Kita, Mari Sama-sama Dijaga
Kinerja Manajamen Tol Tebing Tinggi Dipertanyakan
Oleh sebab itu, semenjak dini, wakil rakyat asal Dapil Sumut 10 Kab Simalungun dan Kota Pematang Siantar itu mengingatkan manajemen pintu tol Tebing Tinggi agar peduli dengan kinerja profesional. Menata kelola berbagai pelayanan publik sekaligus memaksimalkan ekspektasi pengendara umum yang masuk-keluar dari pintu tol. Bagi Partogi, pengelola (petugas) jalan tol di Sumut wajib 1 langkah di depan dalam mengantisipasi hal-hal terkesan sepele namun sensitif buat pengendara umum selaku pemakai jasa jalan tol.
BACA LAGI: Kerugian Masih Dihitung, 3 Demonstran Reaktif Covid-19 Tuntun Sekretariat DPRDSU Semprot Disinfektan
BACA LAGI: Sekretaris FP-Demokrat DPRDSU Parlaungan Simangunsong Sesalkan Aksi Anarkis Pengunjukrasa
Dengan kemajuan teknologi dan informasi sekarang, Partogi meyakini urusan pelayanan top up e-toll seyogianya tidak mengganggu kenyamanan pengendara umum. Politisi muda itu menegaskan, jangan pernah bermimpi Sumut akan maju bila tata kelola pelayanan publik pintu tol khususnya ruas Tebing Tinggi dibiarkan amburadul. Alasannya, simpul Partogi, ruas jalan tol merupakan pintu strategis transportasi yang memiliki intensitas tinggi lalulintas darat di Indonesia (Sumut). Ketika manajemen/petugas pintu tol Tebing Tinggi tidak peduli dan seenaknya menghadirkan pelayanan publik, dia mensinyalir ada pihak pengelola/petugas mengambil keuntungan atas kekacauan yang sengaja diciptakan. “Saya minta pimpinan/pengelola jalan tol ruas Tebing Tinggi memberi tanggapan dan perhatian serius. Mohon otoritas berwenang pengelola jalan tol di Sumut mengeluarkan sanksi atas peristiwa memalukan ini,” imbau Partogi.
BACA LAGI: 150 Terduga Provokator Aksi Anarkis Dibawa ke Polrestabes Medan, 3 Reaktif Covid-19
BACA LAGI: Sumut “Juara 1” Narkoba, Sekretaris Komisi A DPRDSU Sebut Gubsu tak Serius Menangani
BACA LAGI: Pihak tak Bertanggungjawab Kuasai Hutan Negara, DPRDSU Persoalkan Alas Hak BPN & Perda
Manajemen Jasa Marga Birokratis
Terpisah, www.MartabeSumut.com menghubungi manajemen Jasa Marga Pengelola Tol Ruas Medan Tebing Tinggi, Rabu siang (14/10/2020). Tapi sayang, kendati ditelepon berulang-ulang agar bisa disambungkan dengan Humas atau pihak yang melayani insan Pers, sepertinya manajemen Jasa Marga pengelola jalan tol di Sumut terkesan bersikap birokratis dan kurang menghargai informasi publik sebagai masukan berharga. Pasalnya, petugas Customer Service, Bambang, terdengar enteng mengarahkan www.MartabeSumut.com datang langsung ke kantor manajemen pengelolaan jalan tol di kawasan Kuala Namu. “Tadi sudah saya sampaikan materi konfirmasi bapak kepada pimpinan. Bapak diminta datang ke Kuala Namu,” ucap Bambang melalui saluran telepon. Tatkala dijelaskan bahwa materi konfirmasi bukan meminta data sehingga wawancara telepon wajar saja dan tidak harus datang dari Medan ke Kuala Namu, Bambang justru tidak mampu memberi respon. “Maaf Pak, nanti saya sampaikan lagi pada pimpinan kami soal masalah drive-thru top up e-toll dan Prokes Covid-19 di pintu keluar tol Tebing Tinggi,” tepis Bambang. (MS/BUD)
