www.MartabeSumut.com, Medan
Warga Jalan Matio Simpang Dua Kel Naga Huta Timur Kec Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, Tumpak Sibarani (57), geram. Pasalnya, pembuatan KTP, KK dan administrasi kependudukan sangat sulit diurus masyarakat. Ironisnya lagi, saat ini peredaran Narkoba dan praktik judi cukup marak di wilayah Kel Naga Huta Timur Kec Siantar Marimbun. Beragam masalah itu pun membuat Tumpak dan warga sepakat mendorong tokoh muda yang juga anggota DPRD Sumut 2019-2024, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, maju dalam bursa pemilihan Walikota Pematang Siantar periode 2020-2025.
BACA LAGI: Tim Reses DPRDSU Dapil Sumut 2 Soroti Banjir, Jalan Rusak di Medan & Keluhan Air PDAM Tirtanadi
Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (26/12/2019), Tumpak menjelaskan, warga yang datang mengurus administrasi kependudukan ke kantor Catatan Sipil (Capil) Kota Siantar kerap ditolak dengan alasan blanko habis. “Kalo kami ke Capil Kota Siantar, alasan mereka blanko habis. Masak begitu terus jawabannya ? Warga kan jadi resah,” heran Tumpak tak habis pikir, melalui ponselnya. Menurut dia, sulitnya mengurus administrasi kependudukan berimbas negatif pada terganggunya berbagai keperluan masyarakat. Mulai dari pembuatan kartu BPJS Kesehatan hingga melengkapi syarat menerima bantuan program pemerintah. “Bila begini terus kerja Pemko Siantar, ya sama saja merugikan rakyat. Kita kecewa karena Walikota Siantar dan jajarannya tidak peduli kebutuhan masyarakat. Aneh, urusan blanko KTP saja tak bisa dipenuhi,” sesal Tumpak.
BACA LAGI: Tanjungbalai Menuju KLA, Kadis PPA Akui Anak “Apotek Berjalan” Jualan Narkoba di Sana
Marak Praktik Narkoba dan Judi
Tumpak melanjutkan, persoalan kian runyam tatkala peredaran Narkoba juga terang benderang dan tidak tergolong pasar gelap lagi. Termasuk praktik permainan judi joker dan leng yang dilakukan secara bebas pada hampir semua warung-warung kopi/kedai tuak. “Macam gak jelas penegakan hukum di kampung kami. Warga cemas anak-anak mereka terjerumus Narkoba dan judi. Tolonglah bapak tulis besar-besar ya,” pintanya. Tumpak mengaku, maraknya Narkoba dan judi sudah sering dikomunikasikan kepada aparat Polri setempat, pejabat kelurahan bahkan kecamatan. Namun aparat dan pejabat disebutnya cuma semangat mendengar protes atau laporan warga. Sementara penegakan hukum tak pernah jelas di lapangan. “Aparat dan pejabat setengah hati, mereka gak 100 persen bertindak,” keluhnya. Tumpak mengatakan, memang ada aparat datang memantau situasi tapi tidak bersifat rutin. Padahal Narkoba dan judi merupakan tindak pidana yang rentan merusak generasi penerus. “Saya rasa 2 pelanggaran hukum itu kayak maling. Udah kejadian barulah nanti aparat sibuk. Bukan semenjak awal disosialisasikan atau dilakukan penegakan hukum,” sindirnya.
Dia membeberkan, ketika anggota DPRD Sumut Franky Partogi Wijaya Sirait Reses ke Siantar pada 13-18 Desember 2019 lalu, ratusan warga telah menyampaikan aspirasi seputar maraknya Narkoba, judi dan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Begitu pula persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi yang terjadi sejak 1,5 tahun silam sampai sekarang. “Saya petani padi, Pak. Kami butuh pupuk Urea, SP36, Ponsca dan Za. Oh ya satu lagi Pak, banjir juga selalu terjadi di wilayah Simpang Dua Timbangan. Turun hujan sebentar aja, pasti banjir. Karena gorong-gorong dan parit tidak ditata atau tidak dikorek secara terjadwal. Makanya rakyat di sini setuju Pak Franky maju PIlkada Siantar 2020. Sebab warga tak puas dengan kinerja Walikota/Pemko Siantar. Dukungan kami serukan ketika Pak Franky Reses,” singkap Tumpak Sibarani.
BACA LAGI: DPRDSU Bahas Kekerasan Anak & Perempuan, Kadis PPA Sumut Akui tak Bisa Zero Kasus
Franky Imbau Aparat Bertindak
Terpisah, www.MartabeSumut.com mengkonfirmasi anggota DPRD Sumut asal Dapil Sumut X Kota Pematang Siantar dan Kab Simalungun, Franky Partogi Wijaya Sirait, BSc, Kamis siang (26/12/2019). Dihubungi melalui saluran telepon, Franky tidak membantah apa yang disampaikan Tumpak Sibarani. “Miris mendengar keluhan warga saat saya Reses di sana. Kok masalah blanko KTP susah sekali ya ? Kita mintalah Kadisduk Capil Siantar bertindak. Begitu pula aparat Polri dan BNN Siantar agar menindak tegas segala aktivitas peredaran Narkoba dan praktik judi,” harap Franky, sembari mendorong instansi terkait proaktif menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk bersubsidi yang diperlukan petani. Khusus gorong-gorong di Simpang Dua Timbangan Kec Siantar Marimbun atau persisnya jalan lintas ke Prapat Km 4, Franky juga membenarkan informasi Tumpak Sibarani. Kawasan itu dinilainya aset provinsi sehingga Pemprovsu wajib melakukan perbaikan. “Terjadi penyempitan drainase yang memicu musibah banjir. Tolong Pemprovsu membereskan,” imbau Franky.
BACA LAGI: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir
Jalan Justin Sihombing Rusak Parah
Pada sisi lain, Politisi PDIP ini mengungkapkan pula fakta memprihatinkan di ruas Jalan Justin Sihombing Kel Siopat Suhu Kec Siantar Timur Kota Pematang Siantar. Franky memastikan, jalan yang beraspal telah hancur alias rusak parah sekira 400 Meter. “Sudah 6 bulan jalan tersebut hancur. Merupakan rute lintasan dari Siantar menuju Perdagangan dan ruas jalan Asahan. Perlu cepat diperbaiki supaya pemakai jasa jalan umum tidak mengalami kecelakaan dan mempermudah akses perlintasan perekonomian rakyat,” ingat Franky. Lalu, bagaimana keinginan warga agar Anda maju dalam Pilkada Siantar yang dijadwalkan serentak pada 23 September 2020 ? Anggota Komisi A DPRD Sumut bidang hukum/pemerintahan itu justru terdengar tertawa kecil. Bagi dia, ekspektasi masyarakat akan hadirnya pemimpin muda yang tepat untuk memperbaiki Kota Pematang Siantar memang sudah disampaikan dalam acara Reses. “Keinginan warga patut diapresiasi. Terimakasih atas dukungan masyarakat Siantar. Kita lihat saja perkembangan kedepan ya,” tepis Franky diplomatis. (MS/BUD)
