Pihak tak Bertanggungjawab Kuasai Hutan Negara, DPRDSU Persoalkan Alas Hak BPN & Perda

Anggota Komisi B DPRDSU Tuani Lumbantobing (kanan). (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Tuani Lumbantobing mengatakan, saat ini banyak sekali kalangan usaha, kelompik tani bahkan masyarakat secara perorangan menguasai/mengusahai hutan-hutan negara di Provinsi Sumut. Ironisnya lagi, kawasan hutan yang dilindungi itu disebutnya memunculkan alas hak dari BPN hingga legitimasi berbentuk Peraturan Daerah (Perda). “Persoalan (penguasaan) kawasan hutan biasanya di BPN. Hutan apapun itu, tetap saja kawasan hutan. Termasuk Perda yang dibuat menjadi alas hak. Saya rasa tidak tepat,” ingat Tuani, saat RDP membahas masalah penguasaan ilegal kawasan hutan Register 18 Desa Marihat Mayang Kec Hutabayu Raja Kab Simalungun , Senin kemarin di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.

BACA LAGI: Penguasaan Ilegal Hutan Register 18 di Desa Marihat Mayang Kab Simalungun, DPRDSU Minta Di-stanvaskan

BACA LAGI: Kadishut “Bermain” dengan Perambah Hutan, DPRDSU Ingatkan Ancaman Pasal 421 KUHPidana & UU 31/1999

Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM. Tampak hadir pihak eksternal mewakili Dinas Kehutanan Sumut, Poldasu, Kodam I BB, BPN Sumut, Gakum Kehutanan Wilayah Sumatera, kelompok tani, kelompok tani serta beberapa unsur terkait lainnya. Sedangkan kalangan usaha yang diduga menguasai hutan Register 18 seperti UD Mitra Abadi Jaya Sawit (MAJS), UD Sahabat/Toko Sahabat, UD Martin/Kok Liang dan UD Barita Dolok Saribu, tidak menghadiri RDP. Tuani melanjutkan, pengusaha cenderung tidak melihat Sila ke-2 Pancasila tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Politisi PDIP ini menilai, pengusaha yang menguasai hutan Register 18 terkesan tak punya rasa kemanusiaan. “Mereka bakar rumah dan berbuat semaunya kepada warga atau kelompok tani. Padahal mereka sama-sama menguasai/mengusahai hutan negara. Penyerobotan hak dengan dasar sertifikat BPN dan Perda sangat tidak tepat. Kasihan rakyat itu Pak. Kemanusiaan adil dan beradab semu di sini,” tegas Tuani. Menurut Tuani, apapun konflik pada kawasan hutan negara, seyogianya menerapkan asas kepentingan masyarakat diatas kepentingan golongan atau pribadi. “BPN tolong ya, tak ada yang tak mungkin dibatalkan,” ucapnya.

BACA LAGI: Bahas Perambahan Hutan di Kab Langkat, Komisi B DPRDSU Sesalkan Kadishut & 24 Perusahaan tak Datang

BACA LAGI: PAD Dishut Sumut Rp. 256 Juta, Ketua Komisi B DPRDSU Terkejut & Sarankan Regulasi Kehutanan Ditinjau

Dia menegaskan, jauh-jauh hari Kapoldasu telah tegas mengingatkan preman-preman berdasi dan sejenisnya agar tidak mengambil hak-hak orang lain. “Sekali lagi, jangan sampai terjadi penyerobotan hak dengan dasar sertifikat BPN atau Perda. Kelompok tani juga kami minta tenang bereaksi. Kami sepakat stanvas-kan aja lahan hutan Register 18. Tiga perusahaan yang tak datang akan kita panggil paksa nanti,” geram Tuani. Terhadap Dinas Kehutanan Sumut, Tuani meminta mengirimkan ke Komisi B DPRDSU data dan nama-nama perusahaan yang menguasai ilegal hutan Register 18 maupun hutan milik negara lainnya. “Supaya jelas, apa itu kawasan hutan atau tidak. Karena kita perlu data resmi siapa-siapa saja pihak tak bertanggungjawab menguasai hutan negara,” cetus Tuani. RDP akhirnya diskors untuk memanggil kembali para pengusaha. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here