www.MartabeSumut.com, Medan
Ketua Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Zeira Salim Ritonga, SE, membacakan pandangan umum fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Sumut TA 2020, Kamis (17/6/2021) pukul 18.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Zeira pun menyentil carut-marutnya pekerjaan proyek Pemprovsu di kab/kota Sumut.
BACA LAGI: Soal Realisasi Dana Desa, Politisi Hanura Ingatkan Aparat Tipikor Proaktif Mengawasi
BACA LAGI: Wartawan Diteror, Zeira Salim Ritonga Dorong Kapolres Binjai Ungkap Otak Pelaku
Pantauan www.MartabeSumut.com saat 9 Fraksi DPRDSU membacakan pandangan umum, hampir semuanya memberikan kritikan keras terhadap Gubsu Edy Rahmayadi, Pemprovsu serta pimpinan OPD Sumut. Nah, tatkala www.MartabeSumut.com menemui Zeira di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat siang (18/6/2021), dia mengungkapkan beberapa catatan kritis Fraksi Nusantara DPRDSU. “Kami Fraksi Nusantara DPRDSU dan Partai PKB menilai, Gubernur Sumut harus segera meningkatkan performance kinerja masing- masing satuan kerja Pemerintah Daerah Sumut. Sehingga kedepan capaian dan target bisa direalisasikan lebih baik dan maksimal,” tegas Zeira.
BACA LAGI: Kasus Sampali & Daftar Nominatif Eks HGU PTPN 2, Komisi A DPRDSU Jadwalkan RDP Bulan Juni
Wakil Ketua Komisi B DPRDSU ini melanjutkan, sesuai temuan DPRDSU di lapangan seputar pelaksanaan pekerjaan APBD Sumut 2020, diketahui banyak keganjilan bahkan keanehan. Realisasi pekerjaan Pemprovsu disebutnya carut-marut. Pada sisi lain, anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu menyinggung pula target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih jauh dari potensi. Mengakibatkan keuangan Sumut tidak memiliki ruang yang cukup untuk dialoaksikan ke program-program pembangunan infrastruktur. Termasuk masalah transparansi dana penanganan pendemi Covid-19 yang tidak terencana dan sistematis.
BACA LAGI: Pemprovsu Dapat WTP, Zeira Salim Ritonga: Yang Diaudit BPK Bukan Penyimpangan Keuangan !
BACA LAGI: Kunjungi Siantar – Simalungun, Pansus Kehutanan DPRDSU Sebut Hutan Sumut Diambang Kehancuran
Tak heran, timpal Zeira lagi, keuangan daerah tidak memiliki penganggaran tepat sasaran serta terkesan pemborosan. “Temuan kita di lapangan, realisasi pelaksanaan pekerjaan APBD Sumut 2020 carut-marut,” geram legislator asal Dapil Sumut 6 Kab Labuhanbatu, Kab Labusel dan Kab Labura tersebut. Belum berhenti di situ, Zeira kembali mempersoalkan temuan BPK tentang belanja tidak terduga pada 9 OPD menyangkut program penanganan Covid-19.
BACA LAGI: Penimbunan Lahan Tanpa Izin di Belawan, Zeira Imbau Aparat Tindak Pengusaha Naka
Bagi Bendahara DPW PKB Sumut ini, apa-apa yang diperoleh DPRDSU saat Kunker 7-12 Mei 2021 memperlihatkan secara jelas betapa lemahnya kinerja satuan OPD Pemprovsu merealisasikan kegiatan (anggaran) bermanfaat untuk masyarakat Sumut. Kendati demikian, Fraksi Nusantara DPRDSU tetap memberikan apresiasi buat Pemprovsu. “Sebab BPK RI memberi predikat Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) atas audit APBD Sumut tahun 2020,” tutup Zeira Salim Ritonga.
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
VIDIO: HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal 26 Januari 2021
Ini Jawaban Wagubsu
Terpisah, dalam Sidang Paripurna DPRDSU, Jumat siang (18/6/2021) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Wagubsu Musa Rajekshah hadir menanggapi pandangan umum Fraksi Nusantara DPRDSU soal realisasi belanja tidak terduga. Wagubsu, melalui salah satu Asisten Pemprovsu, menjelaskan, belanja tidak terduga yang direncanakan sebesar Rp. 1,29 Triliun terealisasi Rp. 1,15 Triliun. Belanja tersebut dirinci Wagubsu meliputi belanja penanganan Covid-19 Rp. 1,14 Triliun dan belanja non Covid-19 Rp. 7,40 Miliar. “Belanja penanganan Covid-19 terdiri dari belanja fungsi/penunjang kesehatan Rp. 650 Miliar. Lalu dampak sosial (jaring pengaman sosial) Rp. 303 Miliar serta penanganan dampak ekonomi Rp. 206 Miliar,” ujar Wagubsu. (MS/BUD)
