www.MartabeSumut.com, Medan
Puluhan orang berbendera Kelompok Tani Ombudsman berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (1/3/2022) pukul 15.00 WIB. Dalam aksinya, pengunjukrasa menyerukan Kapoldasu mengusut dugaan mark-up dan Pungli harga pupuk bersubsidi. Termasuk jenis NPK, pupuk cair, bantuan campur sari kacang kedelai, bibit jagung hingga racun insektisida.
BACA LAGI: 16 WNA Pelanggar Hukum Dideportasi dari Sumut
BACA LAGI: Ada Seruan Penolakan Permenaker JHT
BACA LAGI: 72 Orang Divaksin, Ketua DPRDSU Imbau Legislator, ASN, Pegawai & Wartawan Ikuti Booster
BACA LAGI: Hari Ini, Sekretariat DPRDSU Gelar Vaksinasi Booster Buat 100 Legislator & ASN
BACA LAGI: Politisi PKB Sumut Zeira Salim Ritonga Minta Presidential Threshold 10 Persen
BACA LAGI: Gubsu Jewer Pelatih Billiar, Lamsiang, SH, MH: Tak Sesuai Visi Sumut Bermartabat !
BACA LAGI: Wujudkan Indonesia Berkelas Dunia dengan SDM Berintegritas Tanpa KKN !
BACA LAGI: Realisasi PSR 2021 Anjlok 6,81 Persen, Kadis Perkebunan Sumut Akui Ada Hambatan
Pantauan www.MartabeSumut.com, massa yang datang didominasi emak-emak. Bahkan ada 3 anak kecil dibawa berunjukrasa dan ditampilkan khusus saat demonstran beraksi di depan pagar utama pintu masuk gedung DPRDSU. Ketua Kelompok Tani Ombudsman, LJ Simanjuntak, ketika berorasi mengatakan, petani di Kab Simalungun umumnya gagal panen lantaran kelangkaan pupuk bersubsidi jenis Urea dan Phonska. Kalau pun pupuk ada tergolong relatif mahal. “Sesuai HET, harga Urea Rp. 2.250/Kg atau 112.500/zak dan Phonska Rp. 2.300/Kg atau Rp. 115.000/zak. Namun sudah 15 tahun petani Simalungun tidak pernah mendapat pupuk sesuai HET. Anehnya, muncul harga kesepakatan di Simalungun dari Kelompok Tani, Kios Penyalur Pupuk dan Dinas Pertanian dengan membuat harga Rp. 140.000/zak,” herannya.
BACA LAGI: Tandatangani KPI & Pakta Integritas, Dirut Tirtanadi Sumut Ajak Jajaran Capai Target Kerja
Simanjuntak mengungkapkan, naiknya harga pupuk bersubsidi disebabkan Kios Penyalur Pupuk bersubsidi mengeluarkan biaya tak terduga minimal Rp. 5.000.000. Diantaranya untuk biaya menebus Electronic Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok Tani (e-RDKK) Rp. 100-150 ribu. Ada pula biaya teken kontrak Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk 1 jenis Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000/jenis Urea dan Phonska.
BACA LAGI: Akui Sumut “Top” Narkoba Tiap Tahun, AKBP Dr Bahtiar Marpaung: Kita Miskinkan Pelaku !
Lalu biaya PAL Rp. 3.000/zak serta biaya fotocopy/internet sekira Rp. 100.000. “Banyak lagi persoalan pupuk langka dan harga mahal yang terjadi di Simalungun. Kami duga ada pihak-pihak bermain supaya bisa memanipulasi, praktik Pungli bahkan melakukan mark-up harga. Makanya kami ke DPRDSU meminta bantuan wakil rakyat. Sekaligus memohon Kapoldasu mengusut dugaan mark-up dan Pungli harga pupuk bersubsidi pada 9 Kec di Kab Simalungun,” pinta Simanjuntak.
BACA LAGI: Realisasi PSR 2021 Anjlok, Pansus DPRDSU Sesalkan Lemahnya Dukungan Regulasi & Stakeholder di Daerah
BACA LAGI: Pemegang HGU Tanpa Plasma “Diincar”, Pansus DPRDSU Ingatkan Eksekutif Jangan Ego tapi Buka Data
VIDIO: Wakil Ketua Komisi B DPRDSU & Sekretaris Partai Gerindra Sumut Hadiri HUT ke-4 KAJI Unit DPRD Sumut Bersama Anak Yatim Piatu Panti Asuhan Al-Marhamah Medan Sunggal
BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah
BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada
BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal
BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan
BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum
BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu
Selang 10 menit berorasi, seorang anggota DPRDSU mendatangi pengunjukrasa. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi pengunjukrasa kepada pimpinan Dewan. Puas mendapat tanggapan, demonstran membubarkan diri teratur pukul 16.00 WIB. Arus lalulintas di depan gedung DPRDSU mengalami pelambatan akibat aksi tersebut. (MS/BUD)
