Dugaan Suap Cakepsek, Ketua Fraksi Nusantara DPRDSU Sarankan Korban Buat Laporan ke Komisi E

Ketua Fraksi Nusantara DPRDSU Jafaruddin Harahap, SPd, MSi, (kiri) saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, beberapa waktu lalu. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Ketua Fraksi Nusantara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Jafaruddin Harahap, SPd, MSi, angkat suara seputar dugaan suap, gratifikasi dan pungutan liar (Pungli) pengangkatan calon kepala sekolah (Cakepsek) SMAN/SMKN di Provinsi Sumut. Jafaruddin mengatakan, kendati laporan 2 Cakepsek telah disampaikan ke Polda Sumut, toh Komisi E DPRDSU sangat berkepentingan mendengarkan langsung isu santer yang merontokkan dunia pendidikan Sumut tersebut.

BACA LAGI: Dugaan Suap Cakepsek, Ketua F-PAN DPRDSU: Gubsu, Wagubsu, Sekda & Inspektorat Bertindak Dong !

BACA LAGI: Tenaga Medis RS GL Tobing Mogok, 17 Pasien Corona Dipindahkan ke Medan

Itulah sebabnya, Jafaruddin menyarankan 2 Cakepsek yang gagal dilantik dan mengaku telah memberikan uang, itu membuat laporan secara resmi kepada Komisi E DPRDSU. “Silahkan sampaikan laporan resmi ke Komisi E DPRDSU. Kalo ada dugaan penipuan dan penggelapan, ya kita dorong polisi mengusut tuntas,” tegas Jafaruddin kepada www.MartabeSumut.com, Senin siang (4/5/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Anggota Komisi E membidangi Kesra dan Pendidikan ini menilai, laporan resmi para pihak akan menjadi dasar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) sekaligus memanggil semua unsur terkait. Baik 2 Cakepsek yang gagal dilantik, 13 Kepsek yang telah dilantik, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut serta siapa saja oknum terindikasi menjadi calo pemilihan Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN/SMKN di Sumut. Jafaruddin mengakui, jika laporan 2 Cakepsek memang sudah masuk ranah hukum, tentu saja DPRDSU tidak akan mencampuri. Tapi sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRDSU disebutnya memiliki peran politis dalam mengawal kinerja penyidik Polda Sumut. “Ya kita minta polisi supaya serius mengusut dugaan pidana umum penipuan dan penggelapan. Termasuk delik pidana khusus menyangkut suap, gratifikasi, Pungli dan korupsi,” terang Jafaruddin.

BACA LAGI: Ada Kuitansi Dugaan Suap Cakepsek, Thomas Dachi Kutuk Oknum Pejabat yang Rusak Dunia Pendidikan di Sumut

BACA LAGI: Lawan Corona, DPRDSU Kunker ke Daerah Pantau Kondisi Rakyat & Awasi Kinerja Pemerintah

Siapkan Data dan Fakta

Politisi PPP ini melanjutkan, ketika RDP digelar kelak, maka Komisi E DPRDSU dapat memahami kasus secara jelas sesuai keterangan berbagai pihak. Artinya, siapa saja yang merasa dirugikan, sebaiknya mempersiapkan data, fakta dan saksi-saksi atas dugaan suap pemilihan Cakepsek SMAN/SMKN. “Silahkanlah, ungkap aja terang benderang. Buat pengaduan ke Komisi E DPRDSU. Mudah-mudahan setelah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) usai, kita panggil berbagai pihak terkait,” janjinya.

BACA LAGI: Dugaan Upeti Cakepsek Rp.100 Juta, DPRDSU: Kapoldasu Usut Pidum & Pidsus, Pak Arsyad Bereskan Dong Kasus Internal itu !

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Masyarakat Besar

Bagi Legislator asal Dapil Sumut 3 Kab Deli Serdang tersebut, wabah virus Corona yang menyerang berdampak pada jadwal kegiatan-kegiatan DPRDSU. Pun demikian, Jafaruddin memastikan bahwa pada bulan Mei 2020 Komisi E DPRDSU telah menjadwalkan pemanggilan beberapa lembaga penerintah yang berhubungan dengan penanganan Covid-19 di Sumut. Begitu pula jadwal mengundang Dinas Pendidikan Sumut untuk membahas penerimaan siswa baru.

BACA LAGI: Arsyad Lubis Diadukan ke Polisi Soal Dugaan Upeti Cakepsek Rp.100 Juta, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU: Kita Dukung Proses Hukum !

BACA LAGI: Ngadu ke DPRDSU, FMKSCKS Tuding Pengangkatan Kepsek SMAN/SMKN Sarat Permainan & Langgar Permendikbud 6/2018

“Serba salah memang kondisi sekarang. Kita panggil ASN/PNS, takutnya mereka gak dapat izin pimpinannya. Fokus RDP Komisi E yang dibolehkan dalam bulan Mei adalah penanganan Covid-19. Bila kasus-kasus lain kita belum tahu. Sebab ASN/PNS butuh izin,” tutup Sekretaris DPW PPP Sumut yang menjabat anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 itu. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here