www.MartabeSumut.com, Medan
Sebanyak 17 pasien Corona Virus Disease (Covid-19) yang ada di RS GL Tobing Tanjung Morawa Deli Serdang dipindahkan ke Medan, Sabtu sore (2/5/2020). Penyebabnya, sekira 100 tenaga medis yang menangani ke-17 pasien disebut-sebut mogok kerja. Menolak kebijakan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut yang mengatur 1 kamar hotel untuk 2 tenaga medis. Akibatnya, dari 17 pasien tersebut, 14 dipindah ke RS Martha Friska dan 3 pasien ke RS Bunda Thamrin.
BACA LAGI: Lawan Corona, DPRDSU Kunker ke Daerah Pantau Kondisi Rakyat & Awasi Kinerja Pemerintah
Mengetahui peristiwa itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Thomas Dachi, SH, angkat suara. Dia pun mempertanyakan anggaran Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut yang dianggapnya tidak sedikit. Thomas menilai, kinerja Gugus Tugas Covid-19 Sumut kurang menghargai tenaga medis di RS GL Tobing. Politisi Partai Gerindra ini memastikan, kalangan medis telah mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan tapi anggarannya justru ditekan sangat minim. “Tolong manusiawi dikitlah Gugus Tugas Covid-19 Sumut dan manajemen RS GL Tobing. Saya dengar infonya, Gugus Tugas Covid-19 Sumut belum membayar kewajiban untuk RS GL Tobing. Sehingga akomodasi hotel dan insentif tenaga medis tidak bisa diselesaikan. Bahkan pada Sabtu 2 Mei 2020, semua tenaga medis dikeluarkan dari Wings Hotel Kuala Namu. Berimbas pada pemindahan pasien-pasien Covid-19 dari RS GL Tobing ke RS Martha Friska Medan karena tak ada yang menangani,” sesal Thomas kepada www.MartabeSumut.com, Minggu siang (3/5/2020) via ponselnya.
BACA LAGI : Bantuan Pemerintah Saat Corona, DPRDSU: Kades & Camat Jangan KKN Mendata Warga
Anggota Komisi B DPRDSU bidang perekonomian itu juga heran melihat kinerja Gugus Tugas Covid-19 Sumut. Seyogianya memberi kenyamanan terhadap seluruh tenaga medis tapi berujung insiden yang seharusnya tidak terjadi. Thomas percaya, dana yang dimiliki Gugus Tugas Covid-19 Sumut tergolong lebih dari cukup. Artinya, anggaran yang dipakai adalah uang negara dan bukan uang pribadi. Legislator asal Dapil Sumut VIII Kepulauan Nias ini menyatakan, ironis sekali tenaga medis kesulitan mendapat akomodasi dan harus keluar dari hotel padahal pasien virus Corona membutuhkan penanganan setiap saat. “Saya akan sarankan Komisi E DPRDSU memanggil Ketua Gugus Tugas Covid-19 Sumut. Kita punya anggaran, kok malah muncul masalah remeh-temeh akomodasi penginapan tenaga medis ? Ada apa ini ? Kan jadi timbul masalah baru memindah-mindahkan pasien. Bukan sederhana loh proses pemindahan pasien Covid-19,” tegasnya tak habis pikir. Kedepan, Thomas berharap Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut bahkan kab/kota bisa fokus merundingkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Apalagi bila menyangkut pihak ketiga semisal dokter dan tenaga medis. “Apa susah ya mengajak mereka diskusi ? Didekati dan diberi pemahaman dong. Kalo sama-sama ego dan keras, kan kasihan pasien yang dirawat ? Katanya bekerja demi kemanusiaan,” sindir Thomas.
Tenaga Medis Mogok Karena Kamar
Terpisah, Minggu sore (3/5/2020), www.MartabeSumut.com menghubungi Ketua II Bidang Operasi Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan. Menurut Alwi, alasan pemindahan 17 pasien Covid-19 dari RS GL Tobing dilatarbelakangi aksi mogok hampir 100 tenaga medis yang bertugas. Pemicunya dijelaskan Alwi lantaran tenaga medis tidak sepaham terhadap kebijakan Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut yang mengatur akomodasi penginapan di Wings Hotel Kuala Namu. “Jadi begini ya, mereka (tenaga medis) tidak dikeluarkan dari hotel. Bukan gara-gara insentif, gaji atau di-PHK seperti yang mereka viralkan melalui media sosial. Tapi karena kami buat kebijakan 1 kamar untuk 2 orang tenaga medis. Mereka menolak dan ngotot harus 1 kamar 1 orang. Trus mereka mogok. Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut tentu memikirkan penanganan pasien. Tenaga medis mogok dan tak mau sepaham, ya kami pindahkan 17 pasien ke Medan,” terang dr Alwi melalui ponselnya.
BACA LAGI: Pandemi Corona Menyerang, Reses DPRDSU Mengambang
Kadis Kesehatan Sumut ini melanjutkan, awalnya ada 20 pasien Covid-19 dirawat di RS GL Tobing. Namun 3 pasien dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Sementara 14 pasien dipindahkan ke RS Martha Friska dan 3 pasien lain ke RS Bunda Thamrin. Terjadi pengaturan 1 kamar hotel buat 2 tenaga medis, selama ini kok 1 kamar 1 orang ? Dokter Alwi terdiam sesaat. Bagi dia, sejak awal pandemi terjadi, wabah Corona merupakan kondisi darurat. Memerlukan reaksi cepat dan tanggap dalam bersikap. “Makanya dulu kami setujui aja 1 kamar 1 orang. Nah, setelah kita teliti sambil jalan, ternyata butuh efisiensi anggaran. Saya mintalah 1 kamar untuk 2 tenaga medis. Tapi mereka berontak. Kita bilang kesanggupan budget Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut cuma 1 kamar untuk 2 orang,” ucapnya. Dokter Alwi membeberkan, setelah meneliti dan mencek biaya akomodasi hampir seratus tenaga medis di sana, ternyata memunculkan dana sekira Rp. 530 juta per 2 minggu. “Kami sampaikan kemampuan anggaran, ehh mereka malah mogok. Ya kami pindahkan dong pasien ke Medan agar tidak terlantar,” singkap dr Alwi.
BACA LAGI: Pandemi Corona 2 Proyek Rp. 36 M Ditenderkan, Zeira Imbau Gubsu Membatalkan
Tenaga Medis Setuju 1 Kamar 2 Orang
Usai ke-17 pasien dipindahkan ke Medan, dr Alwi menyebut 100-an tenaga medis yang menginap di Wings Hotel Kuala Namu justru kembali dan menyatakan setuju 1 kamar untuk 2 orang. “Mereka telah nginap lagi di hotel. Sekali lagi saya tegaskan, masalah ini bukan urusan insentif atau apapun. Hanya soal 1 orang 1 kamar yang mereka tuntut,” ujarnya. Lalu, apakah 2 orang 1 kamar tidak berisiko atau melanggar protokol kesehatan ? Dokter Alwi langsung membantahnya. “Gak ada masalah 2 tenaga medis dalam 1 kamar. Dua bed tersedia, nyaman kok mereka. Saya pastikan tak ada protokol kesehatan yang dilanggar,” yakinnya. Dia mengakui, kendati Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Sumut memiliki anggaran penanganan Covid-19 paling banyak se-Indonesia, toh alokasinya patut realistis dan tidak boleh terkesan dihambur-hamburkan. “Coba bayangkan, 1 bulan Rp. 1 Miliar hanya biaya hotel saja ? Sedari awal kondisinya darurat. Sambil jalan boleh dong kita benahi ? Nanti masyarakat dan media bilang gak efisien lagi. Kan saya juga yang diperiksa aparat hukum jika ada indikasi uang tak sesuai peruntukan,” tutup dr Alwi. (MS/BUD)
