www.MartabeSumut.com, Medan
Direktur Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) M Tata Syafaat R mengajak stake holder terkait di Provinsi Sumut menjaga ekosistem kawasan wisata Danau Toba. Menurut Tata, BPODT punya tugas integral dalam membuat masterplan kawasan strategis Danau Toba agar selalu kondusif. “Ikan mati, musibah kapal tenggelam atau peristiwa negatif apapun di Danau Toba, tentu saja berpengaruh dengan image negatif. Tugas kita ya mengkoordinasikan dengan instansi berkompeten,” ucap Tata kepada www.MartabeSumut.com, Selasa sore (28/8/2018) di kantor BPODT Jalan Pattimura Medan.
Tata menjelaskan, lembaga BPODT merupakan bentukan pemerintah yang dikukuhkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) dengan sumber anggaran dari APBN. “Lahan kami kelola diantaranya HPL milik negara. Kami hanya bisa menyewakan lahan itu. kita prihatin bila terjadi musibah dan masalah di Danau Toba. Makanya kita selalu koordinasikan kepada lembaga terkait,” terang Tata. Pasca-jutaan ikan mati di perairan Pangururan Danau Toba kemarin, lanjutnya lagi, pada Selasa 28 Agustus 2018 pukul 10.00 WIB telah dilakukan koordinasi di kantor Gubsu menyikapi masalah tersebut. Artinya, hasil diskusi dengan berbagai pejabat lintas sektoral memunculkan sorotan seputar banyaknya Keramba Jaring Apung (KJA), kualitas air hingga berapa kepatutan jumlah ikan di Danau Toba. “Jadi bukan soal banyaknya KJA. Tapi juga soal kualitas air serta berapa jumlah ikan yang hidup di perairan Danau Toba,” katanya. Sesuai Pergub 188/2017, Tata menyatakan jumlah maksimal ikan seharusnya 10 ribu Ton pertahun dari usaha KJA. “Setahu saya Perpres mulai berlaku tahun 2019. Daya dukung Danau Toba menghasilkan ikan diatur 10 ribu Ton saja. Sekarang aktualnya pada kisaran angka 60-65 ribu Ton pertahun dari KJA,” singkap Tata. Bagi dia, hingga kini BPODT terus memperkuat komunikasi dan koordinasi antar-lintas sektoral. Kebangkitan masyarakat memajukan destinasi kawasan wisata Danau Toba disebutnya mutlak dibutuhkan. “Kami dihadirkan pemerintah untuk mewujudkan kondusifitas dan kemajuan wisata Danau Toba. Sejauh ini, saya sudah 2 tahun kerja di sini. Warga sekitar Danau Toba penuh hospitality (ramah). Psikologi Danau Toba dan wisatawan adalah tantangan kita mempersiapkan fasilitas pendukung,” akunya.
Tata mencontohkan, program Integrated Tourist Master Plan (ITMP) pada 7 kab/kota sekitar Danau Toba memang baru dimulai dan diperkirakan selesai tahun 2019. Lingkup kerja BPODT hanya pada lingkungan dan lahan kerja yang sudah ditentukan pemerintah. “Ada masalah atau rencana program di Danau Toba, maka BPODT berkepentingan menyambungkan komunikasi dengan lintas sektoral untuk membenahi dan merealisasikan. Misalnya paket wisata ke Danau Toba yang melibatkan kerja sama dengan 7 kab/kota di sana,” tutup Tata. (MS/BUD)
