Aparat Desa di Asahan Terima BLT-DD Covid-19, DPRDSU Ingatkan Kades Transparan & Utamakan Warga Miskin

Anggota DPRDSU Ebenejer Sitorus, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, beberapa waktu lalu. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Ebenejer Sitorus, SE, menemukan nama-nama aparat desa di Kab Asahan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 dari Dana Desa (DD). Padahal, Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Bupati Asahan telah mengeluarkan surat peringatan agar aparat desa tidak dicantumkan menerima BLT-DD.

BACA LAGI: Lagi, Sembako ke Asahan “Disunat”, Ebenejer Sitorus: Pemprovsu Ceroboh, Ratusan Kotak Tanpa Gula & Minyak Goreng

BACA LAGI: DPRDSU Imbau Gubsu Publikasikan Semua Donatur GTPP Covid-19 Sumut

Kepada www.MartabeSumut.com, Minggu siang (7/6/2020), Ebenejer menjelaskan, saat ini dirinya berada di Kab Asahan untuk memantau serius penyaluran bantuan Sembako dari Pemprovsu termasuk BLT-DD yang dalam tahap penyaluran terhadap warga miskin terdampak pandemi virus Corona. “Ada temuan kami di lapangan dan informasi masyarakat. Aparatur pemerintahan desa dimasukkan namanya sebagai penerima BLT-DD. Saya rasa tidak tepat. Bantuan Sembako, bantuan uang tunai atau bantuan apapun dari pusat dan daerah wajib mengutamakan warga miskin. Saya mau ingatkan Kades di Kab Asahan agar bijak mengalokasikan bantuan pihak manapun. Khususnya BLT-DD Covid-19,” tegas politisi Partai Hanura itu melalui saluran telepon.

BACA LAGI: Toni Togatorop Minta Penegak Hukum Selidiki Dugaan Manipulasi Bantuan Donatur untuk GTPP Covid-19 Sumut

BACA LAGI: Zeira Sebut Pemindahan Tenaga Medis ke Wisma Atlet Terlambat, Live Streaming Rp.1,12 M Terkesan Gerogoti Anggaran !

Laporkan Kades yang Nakal

Jika Kades tetap nakal, tidak jeli mengawasi atau sengaja mencantumkan nama-nama aparatur desa dan orang-orang tidak pantas selaku penerima BLT-DD Covid-19, maka Ebenejer pun mengimbau warga Asahan untuk melapor ke Camat setempat bahkan kepada dirinya secara langsung. “Kalo ada aparat desa mendapat BLT-DD Covid-19, segera laporkan. Aturannya sudah jelas dari Kemensos melalui surat Bupati supaya aparat desa tidak menerima BLT-DD Covid-19,” tegasnya.

BACA LAGI: Ini Rincian JPS-Covid-19 di Sumut: Langkat Penerima Sembako Terbesar, Pakpak Bharat Terkecil

BACA LAGI: Sembako Pemprovsu ke Simalungun Disunat, Rony Reynaldo Situmorang Menggeliat

Legislator asal Dapil Sumut 5 Kab Asahan, Kab Batubara dan Kota Tanjungbalai tersebut mengungkapkan, sesuai temuan dan info masyarakat, mekanisme penentuan nama-nama calon penerima BLT-DD Covid-19 yang dibahas aparatur desa bersama Kades cenderung tidak transparan. Rentan praktik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta mengakomodasi “orang-orang dekat” yang secara ekonomi tidak tergolong miskin. Artinya, timpal anggota DPRDSU periode 2014-2019 dan 2019-2024 ini lagi, ironis sekali mengetahui bantuan diberikan terhadap aparatur desa berekonomi mampu sementara penduduk miskin banyak yang butuh perhatian.

BACA LAGI: 1.321.436 Sembako Rp. 225 Ribu/Paket, Zeira Salim: Terlalu Mahal, Gak Sinkron & Realisasi Bansos tak Transparan!

BACA LAGI: Pansus Covid-19 DPRD Sumut Sepakat BLT Bukan Sembako, Jonius: Berikan Utuh, Pihak Ketiga = Buang Cost !

Kades Ubah Mindset

Bagi anggota Komisi C DPRDSU bidang keuangan itu, saatnya semua Kades di Kab Asahan bahkan di Sumut mengubah mindset (cara pikir) dalam mengalokasikan batuan dari berbagai pihak. Diantaranya dengan mengedepankan semangat kesetiakawanan sosial kepada masyarakat kurang mampu sekaligus menghentikan perilaku mempertahankan status quo demi kepentingan tersembunyi memperkaya diri dan kelompok. Ebenejer berharap, setiap Kades patut menerapkan manajemen transparan tatkala menetapkan penerima bantuan.

BACA LAGI: Bagi Sembako Kepada Wartawan, Anggota DPRD Sumut Rudy Hermanto Diskriminatif !

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Masyarakat Besar

“Utamakan warga miskin dulu dong. Bila muncul nama aparat desa atau warga berekonomi mampu, tolong dicoret dan jangan dimasukkan sebagai penerima BLT-DD Covid-19. Hati-hati memutuskan nama-nama penerima bantuan apapun terutama BLT-DD Covid-19,” simpul Ebenejer Sitorus mantap. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here