Pansus Covid-19 DPRD Sumut Sepakat BLT Bukan Sembako, Jonius: Berikan Utuh, Pihak Ketiga = Buang Cost !

Pansus Covid-19 DPRD Sumut menggelar Press Conference di ruang Banmus DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu sore (20/5/2020). Tampak Ketua Pansus Akbar Himawan Buchari (tengah), Wakil Ketua Ahmad Hadian (kanan) dan anggota Pansus Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, SSi, MSi. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Sebanyak 13 kab/kota di Sumut yang akan menerima atau sudah menerima transfer dana Bantuan Sosial (Bansos) APBD Sumut sebaiknya membagikan uang Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat sebesar Rp. 225 ribu/KK. Bukan apa-apa, selain bisa digunakan masyarakat untuk kepentingan hidupnya, 13 Pemkab/Pemko juga tidak perlu repot melibatkan pihak ketiga selaku penyalur Sembako. Artinya, ketika transfer uang yang diterima 13 Pemkab/Pemko justru dibelikan Sembako di daerah, niscaya menuntut keluarnya cost (biaya) tidak sedikit. Cost itu belum termasuk praktik akal-akalan “menyunat” isi Sembako. Rentan dilakukan oknum tertentu karena telah terjadi di Kab Simalungun pada Senin (18/5/2020).

BACA LAGI: Sembako Pemprovsu ke Simalungun Disunat, Rony Reynaldo Situmorang Menggeliat

Peringatan tersebut dilontarkan anggota Panitia Khusus (Pansus) Corona Virus Disease (Covid-19) DPRD Sumut Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, SSi, MSi, kepada www.MartabeSumut.com, Rabu (20/5/2020) pukul 21.23 WIB. Berbicara melalui saluran telepon, Jonius menjelaskan, 13 Bupati dan Walikota yang mendapat dana transfer Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebaiknya memberikan BLT secara utuh. Tujuannya untuk membuktikan sikap konsekuen pemerintah dalam meringankan beban rakyat terdampak pandemi virus Corona. “Hentikan yang mulai berpikir sesat dan sesaat. Mari kita sederhanakan bahasanya. Kalo 13 Pemkab/Pemko membagi BLT, kan rakyat sangat terbantu. Uang mereka utuh diperoleh,” yakin Jonius. Tapi jika 13 Pemkab/Pemko memakai dana transfer untuk membeli Sembako juga, mantan Kapolres Taput ini menyatakan sulit mengingkari bakal timbul beragam masalah yang menyusahkan pemerintah setempat. Dia memastikan, uang jasa terhadap pihak ketiga (penyalur/penyedia Sembako) yang dikeluarkan dari dana transfer sama saja membuang cost dengan sia-sia. Sebab hak rakyat Rp. 225 ribu/KK tidak utuh lagi diterima. “Lihat tuh kasus kecurangan (sunat) jumlah Sembako di Simalungun kemarin. Saya mau katakan, siapa saja aparat, pejabat dan Pemkab/Pemko yang membuang cost, berarti tidak pro rakyat namun merampas hak masyarakat,” sindir Sekretaris Komisi A DPRD Sumut bidang hukum/pemerintahan ini blak-blakan.

BACA LAGI: 1.321.436 Sembako Rp. 225 Ribu/Paket, Zeira Salim: Terlalu Mahal, Gak Sinkron & Realisasi Bansos tak Transparan!

Saran Buat Bupati Taput, Toba & Samosir

Khusus buat Bupati Taput, Bupati Toba dan Bupati Samosir, Jonius pun meletakkan harapan besar agar merealisasikan utuh dana transfer dari Pemprovsu tanpa membeli Sembako di daerah masing-masing. “Saya minta ke-3 bupati memberikan semua BLT untuk warga Taput, Toba dan Samosir,” imbau Jonius. Legislator asal Dapil Sumut 9 Kab Taput, Kab Toba, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu percaya, bila menyangkut urusan uang, bukan mustahil pikiran manusia bisa melayang kemana-mana. Memunculkan niat berbuat curang, memperkaya diri, merasa ingin mendapat bagian hingga mengambil kesempatan dalam kesempitan. Bagi Jonius, buntut semua itu adalah tindakan-tindakan yang sarat praktik KKN. “Jadi kuncinya terletak pada Bupati Taput, Bupati Toba dan Bupati Samosir. Makanya salurkanlah hak-hak (BLT) rakyat secara utuh Rp. 225 ribu/KK,” cetus politisi Partai Perindo tersebut.

BACA LAGI: Bagi Sembako Kepada Wartawan, Anggota DPRD Sumut Rudy Hermanto Diskriminatif !

Pansus Warning GTPP Covid-19 Sumut

Sebelumnya, Rabu (20/5/2020) sekira pukul 15.00 WIB, Pansus Covid-19 DPRD Sumut menggelar Press Conference di ruang Banmus DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan www.MartabeSumut.com di lokasi, Press Conference dipimpin Ketua Pansus Akbar Himawan Buchari, Wakil Ketua Ahmad Hadian dan anggota Pansus Dr Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, SSi, MSi. Dalam kesempatan itu, Pansus Covid-19 DPRD Sumut me-warning kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut atas 3 poin sakral. Yaitu berjalan di rel aturan, nihil pelanggaran dan memposisikan rakyat mendapat hak-haknya.

BACA LAGI: TERUNGKAP ! Pelanggan Sekira 500 Ribu, Tirtanadi Sumut Cuma Gratiskan Air 2.350 RT-1

Delapan Catatan, Bansos Berbentuk Uang

Pansus Covid-19 DPRD Sumut juga mengeluarkan 8 catatan untuk diperhatikan GTPP Covid-19 Sumut. Pertama, Pansus meminta dana Bansos disalurkan dalam bentuk uang. Tidak mengeluarkan opsi ganda antara Sembako dan uang. Kedua, Pansus berhak mengawasi GTPP Covid-19 Sumut khususnya penggunaan dana refocussing. Ketiga, Pansus meminta GTPP Covid-19 Sumut tidak hanya membantu warga yang memiliki KTP pada suatu daerah. Melainkan mengakomodasi semua warga yang tidak punya KTP namun pantas untuk dibantu. Keempat, Pansus akan selalu menggelar Press Conference setiap kali selesai melakukan rapat. Kemudian menyampaikan hasil rapat kepada GTPP Covid-19 Sumut. Kelima, Pansus harus dilibatkan dalam pengawasan penyaluran Bansos GTPP Covid-19 Sumut ke kab/kota termasuk transfer uang. Jadwal penyaluran bantuan wajib selalu diberikan GTPP Covid-19 Sumut terhadap DPRD Sumut. Keenam, Pansus meminta ketegasan dan regulasi berkeadilan dari GTPP Covid-19 Sumut terkait penerapan protokol Covid-19 pada operasional dunia usaha yang menghadirkan konsentrasi massa. Begitu pula kebijakan GTPP Covid-19 Sumut dalam mendukung dunia usaha yang lumpuh sehingga banyak pegawai/karyawan terkena PHK. Ketujuh, Pansus meminta GTPP Covid-19 Sumut mengeluarkan kebijakan tegas mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pasca-hari besar keagaamaan Idul Fitri. Kedelapan, Pansus meminta GTPP Covid-19 Sumut tidak mengekspos hasil tes Swab Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang meninggal dunia supaya tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Masyarakat Besar

Sessi Tanya Jawab

Tatkala sessi tanya jawab dengan Insan Pers dibuka, www.MartabeSumut.com sempat mempertanyakan sikap Pansus seputar data penerima Bansos yang kerap tidak tepat sasaran. Kemudian mengkonfirmasi bentuk pengawasan anggaran-anggaran Covid-19 Sumut karena DPRD Sumut terkesan hanya sebagai “tukang stempel” program Pemprovsu. Menanggapi 2 pertanyaan itu, Pansus Covid-19 DPRD Sumut berkomitmen akan mengawal data penerima Bansos melalui GTPP Covid-19 Sumut agar tidak salah sasaran. Pansus juga berjanji memonitor semua anggaran kegiatan apapun yang disampaikan GTPP Covid-19 Sumut. Terutama dana transfer Bansos terhadap 13 kab/kota. “Pansus Covid-19 DPRD Sumut sangat sepakat bantuan tunai diberikan kepada rakyat dan bukan dialihkan Sembako. Realisasi uang tunai kita harapkan dilakukan walau Bansos warga Sumut bersumber dari pemerintah pusat dan kementerian,” ucap Ahmad Hadian. Acara Press Conference berakhir sekira pukul 16.30 WIB.

BACA LAGI: Corona Menghantui, Tagihan Air Membebani: DPRDSU Sindir Gubsu tak Jeli Selaku Pemegang Saham Tirtanadi

Nias Barat Paling Kecil, Nisel Terbesar 

Perlu diketahui, dari 33 kab/kota di Sumut, sebanyak 20 wilayah telah sepakat menerima JPS bantuan pangan Sembako sejak 16 Mei – 3 Juni 2020. Sedangkan 13 kab/kota lain menerima dana transfer Pemprovsu. Kab Nias Barat mendapat porsi paling kecil Rp. 3.277.800.000 (14.568 kuota) dan paling besar Nias Selatan Rp. 14.421.825.000 (64.097 kuota). Sementara Kab Tapanuli Utara (Taput) menerima kuota 27.237 atau dana transfer Rp. 6.128.325.000. Selanjutnya Kab Toba memiliki jatah 22.399 kuota atau sebesar Rp. 5.039.775.000 serta Kab Samosir 19.172 kuota senilai Rp. 4.313.700.000. Total dana transfer untuk 13 kab/kota tersebut mencapai Rp. 93.008.025.000 dengan kuota 413.369 KK. Data ini diperoleh www.MartabeSumut.com sesuai surat Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis bernomor 360/495/BPBD/2020 tertanggal 15 Mei 2020 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Sumut. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here