www.MartabeSumut.com, Medan
Sebanyak 23 kab/kota di Provinsi Sumut dijadwalkan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020 dan telah mendaftar ke KPU pada 4-6 September 2020. Hasilnya memunculkan 3 wilayah memiliki 3 Calon Kepala Daerah (Cakada) tunggal. Diantaranya Kab Humbang Hasundutan/Humbahas (Dosmar Banjarnahor/Oloan P Nababan), Kota Gunung Sitoli (Lakhomizaro Zebua/Sowaa Laoli) dan Kota Pematang Siantar (Asner Silalahi/Susanti Dewayani). Politisi Partai Hanura Toni Togatorop, SE, MM, pun mengajak rakyat 3 wilayah untuk mengawasi proses demokrasi yang sedang berjalan sekaligus mengawal Kotak Kosong alias “Koko” saat Pilkada dilaksanakan.
Kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu sore (3/10/2020), Toni mengatakan, pengawasan rakyat mutlak dilakukan supaya tidak terjadi perampasan hak demokrasi secara sistematis oleh Cakada tunggal dan berbagai pihak tak bertanggungjawab. Sebab Toni mensinyalir, bukan mustahil Cakada tunggal kembali “bermain” dan menjalankan praktik money politics (politik uang) agar bisa mulus memenangkan kontestasi melawan “Koko”. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 itu juga menyerukan KPK RI, penegak hukum dan Bawaslu berperan aktif pasca-Pilkada 9 Desember 2020. Termasuk mengungkap indikasi suap politik 3 Cakada tunggal terhadap oknum Partai Politik (Parpol) yang jauh-jauh hari diduga berkonspirasi bersama para cukong.
BACA LAGI: Dampak Covid-19, Toni Togatorop Sepakat Pilkada Ditunda, Rusdi Lubis: Kapan Pandemi Berakhir ?
Di Makassar “Koko” Menang
Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura Sumut tersebut mengungkapkan, pada 26 Juni 2018 silam, hasil Pilkada Kota Makassar telah mencengangkan rakyat Indonesia. Betapa tidak, Cakada tunggal Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu) hanya mendapat suara 264.071 sedangkan “Koko” meraih 300.969 suara. Sekarang, timpal Toni lagi, marak muncul lembaga relawan yang siap memenangkan “Koko” di Kab Humbahas, Kota Pematang Siantar dan Kota Gunung Sitoli. “Membuktikan rakyat semakin dewasa berpolitik dan aktif mengawasi. Kita harap “Koko” menang di 3 wilayah Sumut. Kalo sampai terjadi, niscaya menegur atau “menampar” keras kalangan penguasa, orang kaya, elite politik, feodalis serta cukong-cukong Cakada tunggal. Aksi rakyat mendukung dan mengawal “Koko” merupakan langkah konstitusional,” tegas Toni Togatorop via ponselnya.
BACA LAGI: Cakada Medan Akhyar Nasution Merasa Ponselnya Dibajak, DPRDSU Sarankan Lapor Polisi
Semua Elemen Junjung Demokrasi
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini percaya, sudah saatnya semua elemen bangsa yang setia menjunjung demokrasi dan melindungi hak-hak politik rakyat turun mengawal perjuangan “Koko”. Artinya, imbuh Toni lebih jauh, sikap politik itu patut diwujudkan dalam melawan penguasa zolim, kalangan feodalis busuk, cukong-cukong berkepentingan serta elite politik yang mencederai perjalanan demokrasi Indonesia. Ketika kedaulatan rakyat dan hak politik warga negara tidak dilindungi secara adil, Toni memastikan telah terjadi kejahatan etika, moral bahkan pemasungan/perampasan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka Toni percaya, kelak warga negara bakal tampil mengawal proses demokrasi kompetitif didasari kesadaran sebagai pemilik demokrasi. “Masyarakat cukup paham bahwa hasil Pemilu wajib diabadikan kembali untuk rakyat,” terang Toni.
BACA LAGI: Antisipasi Covid-19 Saat Pilkada 9 Desember 2020
BACA LAGI: Ketua DPP PKPI Sumut Dukung Sosok Muda Robi Agusman Harahap Pimpin Tapsel
Rakyat Paling Berhak
Toni Togatorop menyimpulkan, cuma rakyat saja yang paling berhak menentukan nasib bangsa ke depan melalui ajang pesta demokrasi. Bagi mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut ini, apapun dalilnya, jika kemunculan sosok Cakada tunggal dilandasi praktik KKN (transaksional), sama saja merampok hak-hak rakyat. Sebab kalangan elite politik secara sadar menghilangkan potensi anak bangsa yang pintar, soleh, taqwa bahkan kompeten namun terbatas dalam dukungan ekonomi. Toni meyakini, pola pembusukan budaya tersebut nyata tidak memberi kesempatan sama terhadap warga negara untuk berkompetisi membangun daerah/bangsa. “Horas buat rakyat Kab Humbahas yang peduli demokrasi dengan menghadirkan relawan pengawal memenangkan “Koko”. Ayo warga Pematang Siantar dan Kota Gunung Sitoli ikut bergerak. Kita tegur atau “tampar” keras kalangan penguasa, orang kaya, elite politik, feodalis dan cukong-cukong Cakada tunggal yang curang. Sama-sama kita kawal “Koko” melawan Cakada tunggal,” imbau mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut itu dengan nada tinggi. (MS/BUD)
