Cakada Mulai Saling Bunuh Karakter, Julheri Sinaga: Merusak Demokrasi, Penyidik Jangan Mau jadi Tukang Pukul

Praktisi hukum Julheri Sinaga, SH, saat dikonfirmasi di Medan, beberapa waktu lalu. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Kendati tidak terang-terangan menunjukkan konflik, tapi Calon Kepala Daerah (Cakada) mulai gencar menggerakkan “kaki tangan” untuk mencari aib rival politik sekaligus melaporkan ke penegak hukum. Beritanya sudah muncul di media dan jelas bertujuan membunuh karakter seseorang. Dinamika panas ini sangat terasa sekarang dan tentu saja merusak tatanan demokrasi pasca-Pilkada serentak 9 Desember 2020. Walau setiap warga negara berhak mengadu kepada penegak hukum, toh penyidik sebaiknya bijaksana agar tidak menjadi “tukang pukul” pihak tertentu.

BACA LAGI: Seleksi Timsel KPID Sumut Langgar Aturan, Mantan Ketua Komisi A DPRDSU: Kocok Ulang, Hentikan Pembusukan Budaya !

BACA LAGI: Komisi A DPRDSU Loloskan Abd Haris jadi Timsel KPID, Sarma Hutajulu: Langgar Aturan, Unsurnya Bukan Mantan !

Peringatan tersebut dilontarkan praktisi hukum Julheri Sinaga, SH, Sabtu siang (26/9/2020). Berbicara kepada www.MartabeSumut.com melalui saluran telepon, Julheri berpendapat, pengaduan merupakan hak setiap warga negara sepanjang didukung legal standing atau hubungan hukum. “Boleh-boleh saja (mengadu). Tapi kalo maksudnya memanfaatkan keadaan, mengganggu atau supaya saingannya merasa tak berkutik, saya rasa itu yang salah. Kenapa ? Karena Cakada begituan merusak tatanan demokrasi kita. Menunjukkan sikap ketidakdewasaan berdemokrasi. Targetnya ya membunuh karakter pesaing (Cakada lain),” yakin Julheri.

BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU Sebut Proyek Pembangunan Pemprovsu Berselimut Ketamakan & Transaksional, Gubsu: Kita Evaluasi

BACA LAGI: Kasus Oknum DPRD Sumut “KHS”, PDIP Sumut: Dipanggil tak Datang, Kita Tunggu Sidang DK DPP PDIP

Petarung Sejati Jualan & Buktikan Program

Tatkala seorang Cakada menerapkan pola demikian dalam pesta demokrasi, Julheri memastikan publik memandangnya kurang elegan. Bagi dia, petarung sejati adalah sosok-sosok yang bersaing sehat dengan menunjukkan “jualan” program dan bukan malah mencari-cari “aib” lawan politik untuk dibenturkan dengan penegak hukum. Bila ada pelanggaran hukum, Julheri mempersilahkan siapa saja melapor. “Idealnya sih dilakukan setelah pesta demokrasi usai. Atau sebelum pesta demokrasi berjalan. Jangan saat momen pesta demokrasi dong. Sama saja menunjukkan ketidakdewasaaan berdemokrasi,” ingat Julheri. Secara hukum, imbuh Julheri lagi, tidak ada masalah soal saling melaporkan. Tapi secara etika dan moral bakal dinilai publik sebagai langkah yang kurang tepat. Apalagi ketika penyidik memang sengaja dimanfaatkan ikut merusak tatanan demokrasi. Sehingga polisi yang menerima pegaduan diminta Julheri bersikap bijak. “Memang mereka tak langsung menyerang. Orang lain yang disuruh cari “aib” sang rival. Lalu diadukan ke polisi. Makanya penyidik jangan mau jadi “tukang pukul” pihak tertentu,” imbaunya. Julheri percaya, penegak hukum bisa berperan baik menyahuti kontestasi Pilkada serentak 9 Desember 2020. Caranya melalui sikap profesional dalam menganalisa setiap pengaduan serta tidak menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. “Polisi berdiri saja di tengah. Berpihaklah pada keadilan dan kebenaran. Filosofi hukum mengatakan, walau bumi runtuh, hukum harus ditegakkan,” yakin Julheri.

BACA LAGI: DPRDSU “Buang” 2 Legislator, Partogi Sirait: 5 Pimpinan Dewan Gagap Benahi Internal

BACA LAGI: RIP Jakob Oetama: Sehat Pemberitaan, Hentikan jadi Wartawan Kalau Bekerja Tanpa Pikiran !

Saling Ancam & Sandera

Melihat gejala para Cakada mulai saling intip dan cari “aib” lawan politik, Julheri pun membeberkan 1 buku karangan Mahfud MD. Buku itu disebutnya berjudul “hukum tak kunjung tegak” dan sub judul “penyelesaian aspek perkara dengan gertak sambal“. Setelah membaca buku tersebut, Julheri menyimpulkan, munculnya laporan-laporan (pengaduan) kepada penegak hukum cenderung didasari maksud-maksud tersembunyi. “Intinya, buku ini mengulas saling mengancam dan saling sandera. Kau jangan main-main, kubongkar nanti aibmu. Begitu pula ancaman balik dari lawannya. Jelas sangat tak sehat buat tatanan demokrasi kita saat Pemilu. Kalo murni penegakan hukum, ya gak masalah. Namun saat bertujuan tertentu, itu yang gak boleh. Terutama ketika membongkar “aib” atau mencari-cari kesalahan dan “penyakit” orang lain,” terang Julheri Sinaga. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here