www.MartabeSumut.com, Medan
Salah satu dampak ketentuan harus berhenti dari status sebagai ASN/PNS dan anggota legislatif jika maju Pilkada adalah stok kepemimpinan yang terus-menerus menipis. Ini jelas sebuah krisis kepemimpinan di Indonesia.
Baca juga: Ribut Revisi UU KPK, Shohibul Anshor Siregar Sebut 2 “Benturan” Obsesi Besar Penegakan Hukum Korupsi
Penilaian tersebut dilontarkan Dosen Sosiologi Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Drs Shohibul Ansor Siregar, MSi (foto) kepada www.MartabeSumut.com, belum lama ini. Akibatnya, terang Shohibul lagi, pembangunan daerah terus semakin sulit memperoleh peluang untuk lebih bergairah. “Jangan harapkan pembangunan daerah lebih baik jika stok kepemimpinan terus dibatasi,” ujarnya.
Shohibul pun menyatakan tidak bermaksud merendahkan sumber-sumber stok (SDM) yang ditentukan oleh regulasi yang ada. Hanya saja, simpul Shohibul, jika ingin mengoptimalkan peluang rekrutmen dari keseluruhan stok yang ada, maka tentunya harus dilandasi kepentingan daerah. (MS/BUD)
