www.MartabeSumut.com, Medan
Politisi Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, angkat suara seputar pengesahan R-APBD Sumut 2021 Rp. 13,5 T yang telah disahkan DPRD Sumut bersama Gubsu Edy Rahmayadi, Jumat (27/11/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Mencermati kritik sebagian legislator terhadap postur anggaran, rencana pinjaman daerah Rp. 5,6 T dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) serta Dana Penyertaan Modal (DPM) 5 BUMD Sumut Rp. 207 M, Toni pun menyindir Gubsu soal penguatan ekonomi rakyat pasca-pandemi Covid-19.
BACA LAGI: DPRDSU PAW 3 Anggota Dewan, 24 Legislator Hadir
Kepada www.MartabeSumut.com, Sabtu sore (13/12/2020), Toni menilai, pinjaman Rp. 5,6 T sangat tidak bijak lantaran tujuannya bukan membangun ekonomi rakyat alias tidak menyentuh UMKM. Sementara DPM Rp. 207 M untuk PDAM Tirtanadi Sumut (Rp. 11 M), PT Bank Sumut (Rp. 100 M), PT Perkebunan Sumut (Rp. 80 M), PT Dhirga Surya (Rp. 10 M) dan PT AIJ (Rp. 6 M) dianggap Toni sebatas akal-akalan Gubsu/Pemprovsu.
BACA LAGI: Bilik Khusus Covid-19 “Gak Laku” di TPS, Zeira: Kekhawatiran Pilkada Saat Pandemi Terbantahkan
Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura Sumut itu beralasan, pengesahan APBD Sumut 2021 seyogianya menjadi kebanggaan rakyat Sumut. Terutama saat menghadapi dampak pandemi Covid-19. Namun sekarang, kata Toni lagi, APBD Sumut 2021 tidak membanggakan masyarakat Sumut. Sebab Sumut meminjam Rp. 5,6 T dan sebesar Rp. 2,7 T dialokasikan ke proyek Sumut Sport Centre atau kepentingan pembangunan infrastruktur PON ke-21 tahun 2024. “Saya gak bangga mengetahui postur APBD Sumut 2021 dengan pendapatan Rp. 13,5 T dan belanja Rp. 13,7 T. Saya rasa warga Sumut lainnya sepakat dengan saya. Harusnya anggaran diarahkan mendongkrak ekonomi kerakyatan dan memposisikan APBD sebagai ikon kepentingan rakyat menghadapi Covid-19. Bukan malah “ngegas” proyek-proyek yang bukan berskala prioritas primer. Makanya Perda dan regulasi patut dijadikan tolok ukur untuk mengawasi pinjaman Rp. 5,6 T tersebut. Segala tahapan dilaksanakan secara baik tanpa modus permainan-permainan anggaran,” cetus Toni dengan nada tinggi, via ponselnya.
OPD Jalankan Program Tepat Waktu
Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini melanjutkan, semua OPD Pemprovsu wajib pula melaksanakan program tepat waktu dan tidak molor. Sikap tersebut dinilainya urgen agar tidak mengganggu urusan pihak ketiga (pengusaha) tatkala membangun usaha-usaha mikro/UMKM sebagai penopang kekuatan ekonomi nasional. Terkait DPM Rp. 207 M untuk 5 BUMD Sumut, Toni mengimbau Gubsu segera mengevaluasi ke-5 BUMD yang tidak kunjung mampu memberi kontribusi PAD. Toni menyarankan, sebaiknya BUMD yang merugi dilebur atau di-merger. Sedangkan direksi maupun komisaris yang gagal mengembangkan core bisnis BUMD lebih baik dilengserkan. “Saya tekankan kembali ya, pinjaman boleh-boleh saja dilakukan Gubsu. Bangun infrastruktur dan penggelontoran DPM juga tak masalah. Tapi progressnya apa ? Hasilnya mana ? Kedepan, DPM BUMD perlu pertimbangan matang. Butuh kajian jelas dari tim ekonomi Gubsu,” terang mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini.
Inovasi Tim Ekonomi Gubsu Dipertanyakan
Bagi Toni, tim ekonomi Gubsu harus mampu memberi masukan dan inovasi baru. Orientasinya adalah menghadirkan kajian-kajian atau sentuhan khusus dalam menjawab persoalan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19. Artinya, simpul mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut itu, APBD Sumut 2021 Rp. 13 5 T harus bisa dirasakan rakyat pada lapisan paling bawah. Mengalir melalui program penguatan usaha-usaha kecil/UMKM produktif, sektor pertanian, perkebunan hingga perdagangan. Ketika terobosan itu diwujudkan, Toni percaya warga Sumut akan merasakan dampak kesejahteraan nyata. “Pemprovsu dan Gubsu pun akan dipandang positif atas pembangun infrastruktur PON 2024. Bahkan warga Sumut bakal mendukung DPM 5 BUMD Rp. 207 M karena ada pertumbuhan serta pemulihan ekonomi rakyat kecil,” akunya.
BACA LAGI: Delapan Fraksi DPRDSU Dukung Ranperda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
BACA LAGI: Banyak UMKM & Koperasi Collapse, Politisi Partai Hanura Imbau Gubsu Copot Plt Kadiskop Sumut
Toni berharap, para pemangku kepentingan, stakeholder dan pimpinan OPD Sumut benar-benar jujur mencintai rakyat Sumut. Sepanjang pemimpin daerah peduli pada rakyatnya, Toni yakin bisa muncul suatu kajian dan implementasi program yang berpihak terhadap rakyat. “Gubsu dan Pemprovsu dituntut menunjukkan kinerja yang bisa dikenang dan dibanggakan masyarakat. Buatlah terobosan baru demi rakyat. Jangan persulit rakyat dan jangan buat program OPD sebatas copy paste belaka dari program sebelumnya,” sindir mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut ini blak-blakan. (MS/BUD)
