www.MartabeSumut.com, Medan
Politisi Partai Hanura Provinsi Sumatera Sumatera Utara (Sumut) Toni Togatorop, SE, MM dan politisi Partai Gerindra Sumut Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, khawatir. Bukan apa-apa, data pemodelan Badan Intelijen Negara (BIN) yang dilansir Ketua Gugus Tugas Penanganan Virus Corona sekaligus Kepala BNPB RI Doni Monardo, menyebut kasus positif virus Corona di Indonesia pada Juli 2020 mencapai 106.287. Kedua politisi tersebut menyarankan Gubsu Edy Rahmayadi dan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) memperkuat koordinasi dengan 33 Pemkab/Pemko se-Sumut.
BACA LAGI: Lawan Corona, 1-7 April Kemenkumham Bebaskan 5.102 Narapidana di Sumut
Kepada www.MartabeSumut.com, Selasa kemarin, ke-2 legislator DPRD Sumut periode 2014-2019 itu pun meyakini urgensi koordinasi melekat yang mutlak diterapkan Gubsu menghadapi perang melawan pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Menurut Toni, Gubsu harus menjalin kerjasama dengan para bupati dan walikota untuk membuat kebijakan cepat. Diantaranya menghadirkan fasilitas pendukung melalui APBD Sumut maupun partisipasi pihak ketiga. Toni mengingatkan, daerah-daerah yang diisolasi perlu difasilitasi secara baik. Mulai dari kesiapan alat deteksi Covid-19, pemberian sembako, bantuan sosial hingga suplemen vitamin. “Gubsu, bupati dan walikota wajib bersinergi. Jangan jalan sendiri-sendiri. Pandemi Corona tanggungjawab kita bersama. Tolong Gubsu, bupati dan walikota menanggalkan ego sektoral. Setiap hari lakukan koordinasi,” pinta Toni dengan nada tinggi, via saluran WhatsApp. Wakil Ketua Bapilu Partai Hanura itu meyakini, koordinasi yang kuat dari Gubsu/Pemprovsu bakal mampu menghadirkan program antisipatif melawan Corona di tengah-tengah kegamangan rakyat. Toni mencontohkan, setiap lorong RW dan RT harus sudah siaga memonitoring aktivitas rakyat. Penyebaran virus Corona disebutnya sangat mengerikan sehingga deteksi dini dan penyiapan fasilitas kebutuhan rakyat tidak boleh terabaikan.
BACA LAGI: Mantan Anggota DPRDSU Bicara Plt Sekwan, Toni & Robert: Dewan Memutuskan, Gubsu Mengaminkan !
Jangan ada Pihak Ambil Keuntungan
Mantan Ketua Komisi A, Ketua Badan Kehormatan dan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut itu memastikan, Gubsu, bupati dan walikota wajib proaktif dan serius. Tidak malah pencitraan, mengambil keuntungan, memanfaatkan pandemi Corona apalagi memainkan proyek-proyek penanganan Covid-19 untuk kepentingan tersembunyi mencuri uang negara. “Proyek-proyek dibatalkan saja dulu. Fokus pengendalian Covid-19. Awasi ketat kegiatan pengadaan fasilitas penanganan Corona. Jangan sampai dikorupsi. Cari gedung yang bisa berfungsi khusus sebagai RS Corona. Gubsu, bupati dan walikota sebaiknya mendeklarasikan persatuan rakyat melawan Corona,” imbaunya.
Masyarakat Patuhi Anjuran Pemerintah
Terhadap masyarakat, Toni menyerukan semangat menjaga pola hidup sehat. Kemudian menguatkan immunitas tubuh, mematuhi anjuran pemerintah memakai masker, rajin cuci tangan serta menghentikan sementara kegiatan-kegiatan penghimpunan massa. “Covid 19 sudah merambah dan jadi ancaman kehidupan manusia. Kita semua diingatkan waspada dan ekstra hati-hati. Mari kita berdoa supaya wabah Corona cepat usai. Yang sakit disembuhkan dan korban meninggal diterima di sisi-Nya. Semoga semua tenaga medis dan pemerintah diberi Tuhan kekuatan menjalankan tugas masing-masing,” tutup Toni Togatorop.
Alokasikan Dana Desa
Hal senada disampaikan Robert Lumbantobing. Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut itu menilai, usulan Gubsu kepada DPRD Sumut pada Senin (30/3/2020) meminta persetujuan dana penanganan wabah Corona dari kantong APBD Sumut Rp. 500 Miliar, sebenarnya tergolong terlambat. “Saya rasa terlambat. Kenapa selama ini Gubsu tak koordinasi dengan kepala daerah supaya bisa dialokasikan Dana Desa mengantisipasi Covid-19,” herannya bertanya, melalui saluran telepon. Robert percaya, usulan dana APBD Sumut tidak akan cukup alias terbatas. Sehingga dibutuhkan Dana Desa termasuk anggaran pusat DAU, DAK bahkan dana perimbangan pusat daerah. “Gak cukup kalo mengharap APBD. Harusnya jauh-jauh hari Gubsu telah koordinasi ke pemerintah pusat dan kab/kota. Gubsu kita terlambat,” sesal mantan Ketua Komisi E DPRD Sumut tersebut.
Bukan Soal Siap tak Siap
Gubsu menyatakan kepada DPRD Sumut bahwa semua negara memang tak siap menghadapi pandemi Corona, pendapat Anda ? Robert justru terdengar tertawa sinis. Bagi dia, apa yang terjadi (pandemi Corona) bukan karena siap tak siap. Melainkan sikap tanggap dan koordinatif terhadap jajaran pemangku kepentingan. “Jadi begini, bukan berarti Gubsu dan Pemprovsu gak berbuat apa-apa ya. Ini bukan pula soal semua negara gak siap. Siap tak siap intinya kita semua mesti tanggap. Gubsu panggil dong DPRD Sumut dan 33 kepala daerah di Sumut. Lalu ajak bicara bersama. Apa hasilnya kelak, ya follow-up lagi. Jalin terus koordinasi dan musyawarah dengan DPRD Sumut, kab/kota bahkan pemerintah pusat. Gubsu patut jemput bola. Sebab sesuai aturan beliau adalah perpanjangan tangan pusat di daerah,” sindir Robert Tobing. (MS/BUD)
