www.MartabeSumut.com, Medan
Ribuan demonstran berbendera Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (2/10/2019) pukul 11.45 WIB. Dalam aksinya, massa menyerukan 3 aspirasi buruh dan pekerja. Termasuk peringatan kepada mahasiswa dan kelompok manapun agar menghentikan aksi-aksi anarkis termasuk gerakan pihak tertentu yang mencoba-coba mengganggu pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Oktober 2019.
Baca juga: Serukan Perdamaian Indonesia, GSDBUID Gelar Doa Bersama di Depan Gedung DPRDSU
Pengamatan www.MartabeSumut.com di gedung Dewan, pengunjukrasa langsung berkumpul di depan pagar pintu masuk DPRDSU. Mereka memajang spanduk dan poster-poster sembari berorasi bergantian. Pimpinan aksi yang juga Ketua K-SPSI Sumut, Sabam Manalu, dalam orasinya mengatakan, pihaknya ke DPRDSU untuk menyampaikan 3 seruan tuntutan para buruh/pekerja di Sumut. “Kami yakin Pak Jokowi akan memenuhi tuntutan pekerja/buruh. Kami bersama Pak Jokowi,” teriak Sabam, seraya memastikan, massanya beraksi damai dan tidak anarkis seperti kelompok lain. Sabam merinci, K-SPSI telah meminta Presiden Jokowi memperhatikan 3 aspirasi pekerja/buruh. Diantaranya masalah dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Menurut dia, Pasal tersebut telah mengangkangi hak-hak buruh dan pekerja. “Kami tidak pernah merasakan kenaikan upah 2 digit di Sumut akibat PP 78/2015,” tegasnya. Persoalan kedua, lanjutnya lagi, usulan menolak revisi UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan. “Kami nilai ada 5 hal yang tak cocok. Misalnya kenaikan upah 1 kali 2 tahun dan pembebasan pekerja outsourching. Ketiga, kami juga protes kenaikan iuran BPJS Kesehatan 2 kali lipat,” ungkap Sabam.
Baca juga: Demo ke DPRDSU Mahasiswa Medan itu Anarkis: Kaca Gedung Dewan Pecah-pecah
Tolak Aksi Anarkis Mahasiswa
Usai menyampaikan 3 tuntutan, Sabam melanjutkan kegeraman terhadap aksi-aksi mahasiswa dan pelajar SMP, SMA, SMK serta STM pada beberapa wilayah Indonesia yang berujung anarkis. Khususnya gerakan kelompok tertentu mengatasnamakan agama yang meminta Jokowi mundur. “Kami tegaskan kepada kalian ya, kami buruh/pekerja di Sumut bersama Jokowi. Kalo kalian macam-macam, maka berhadapan dengan kami. Kami yang jadi lawan kalian. Jangan pula kalian pikir bisa menggagalkan pelantikan Presiden. Untuk mahasiswa dan pelajar, harusnya kalian sadar sebagai intelektual. Periksa semua dosen, rektor, guru dan Kepsek yang memprovokasi mahasiswa serta pelajar. Hentikan merusuh, anarkis, lempar batu, membakar dan merusak saat unjukrasa. Setuju kawan-kawan, siap semua buruh melawan mereka,” cetus Sabam dengan nada tinggi, diikuti jawaban massa ” setuju, siap”.
Baca juga: Aksi Mahasiswa di DPRDSU Terbelah, Massa Anarkis Disapu Water Canon & Gas Air Mata
DPRDSU Terima Aspirasi Massa
Nah, sekira pukul 12.30 WIB, anggota DPRDSU F-PKS Hendro Susanto dan anggota DPRDSU FP-NasDem Berkat Laoly menerima aspirasi demonstran. “Kita setuju 3 tuntutan seputar PP 78/2015, iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU No 13/2003. Kepada mahasiswa, pelajar atau siapapun yang unjukrasa, kami DPRDSU mempersilahkan. Tapi lakukan secara tertib tanpa aksi anarkis,” imbau Hendro. Sedangkan Berkat Laoly menambahkan, DPRDSU selalu siap menerima aspirasi masyarakat Sumut. “Kalo kami tak bela buruh, sering-seringlah datang ke sini dengan aksi damai. Jika kami lalai, datang saja dan demo kami,” pinta Berkat. Puas berunjukrasa, demonstan membubarkan diri pukul 13.30 WIB. Ruas Jalan Imam Bonjol depan gedung Dewan ditutup polisi akibat aksi tersebut.
Baca juga: Puluhan Pelajar Diamankan, 4 Bom Molotov Ditemukan
Gerbang Sumut Sampaikan 16 Tuntutan
Masih pengamatan www.MartabeSumut.com, pada pukul 14.15 WIB, giliran ratusan orang berbendera Gerakan Rakyat dan Buruh Bangkit Sumatera Utara (Gerbang Sumut) tiba di DPRDSU menyampaikan 16 aspirasi. Diantaranya: tolak revisi UU No 13/2003, cabut PP 78/2015, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, hapuskan sistem kerja outsourching, cabut Permenaker 228/2019 tentang penggunaan tenaga kerja asing, cabut Permenaker Nomor 11/2019 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, hentikan PHK semena-mena dan penghentian kebijakan memberangus serikat pekerja. Ada pula aspirasi tentang penolakan wacana perubahan peraturan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp. 4 juta menjadi Rp. 3 juta, rawat korban asap dan tangkap siapa saja pembakar hutan, turunkan harga sembako, batalkan UU KPK dan UU Pemasyarakatan, batalkan RUU KUHP, RUU Minerba serta UU Pertanahan, hentikan sikap represif terhadap perjuangan rakyat, perkuat peran dan fungsi pengawas ketenagakerjaan di Sumut hingga penegakan hukum terhadap PT KIAT Unggul dan penyelesaian tanggungjawab perusahaan itu atas korban-korban pabrik mancis yang terbakar di Desa Sambirejo Kec Binjai Kab Langkat. Pukul 15.15 WIB massa Gerbang Sumut membubarkan diri teratur. (MS/BUD)
