www.MartabeSumut.com, Medan
Anhar Lubis (32) kesal. Bukan apa-apa, rumah warga Lingkungan 24/25 Kel Pekan Labuhan Kec Medan Labuhan itu selalu kebanjiran setiap hujan turun setengah jam saja. Ironisnya lagi, banjir akan lambat surut karena drainase dan parit-parit tidak tertata baik. Anhar pun menyatakan 500-an rumah warga selalu terendam air dalam tempo cukup lama. “Rumah saya selalu kebanjiran saat hujan turun Bang. Parit penuh sedimentasi, pintu sirkulasi air di Lingkungan 26 rusak parah, jalan umum sering macet dan pembangunan kota amburadul,” ungkapnya kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (20/7/2018) di Medan. Lebih celakanya, timpal Anhar, warga pasti diserang penyakit demam, batuk dan gatal-gatal setelah banjir melanda. “Tolong Pemko Medan bersikap. Masyarakat telah capek mengadukan masalah banjir kepada Kepling setempat. Termasuk jalan di Lingkungan 24 sudah cor beton tapi jalan kami di Lingkungan 25 masih tanah ? Kok diskriminasi,” heran Anhar.
Medan Utara Butuh Re-Grand Design
Menanggapi masalah tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) HM Nezar Djoeli, ST, angkat suara. Legislator asal asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan ini mengatakan, saatnya Pemko Medan menyusun re-grand design (disain ulang) perencanaan tata kota di kawasan Medan Utara. Politisi Partai NasDem itu mengaku tidak terkejut mendengar cerita Anhar Lubis seputar kesemrawutan penataan Medan Utara. “Bukan mengejutkan. Masalah Medan Utara tidak di Medan Labuhan saja tapi meliputi Medan Deli, Medan Belawan dan Medan Marelan. Pembenahan harus bersamaan dan tidak parsial. Disinilah peran Pemko Medan me-regrand design agar rakyat yang tinggal di kawasan rentan banjir bisa ditanggulangi,” tegas Nezar kepada www.MartabeSumut.com, Jumat sore(20/7/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Nezar mencontohkan, banjir di Medan Utara hanya bisa ditangani bila disiapkan pembangunan kanal besar sesuai perhitungan debit curahan hujan. Begitu pula perbaikan drainase serta pengorekan sedimen parit secara berkala. Tatkala Reses di Medan Utara beberapa tahun terakhir, sumber masalah banjir disebut Nezar dapat dibereskan melalui anggaran proyek Pemko Medan, Provinsi Sumut dan pemerintah pusat. Sementara di Kampung Nelayan Kel Nelayan Indah, Nezar menyatakan butuh pembangunan tembok penahan banjir rob dari air laut. Saat duduk di Komisi D, Nezar memastikan telah maksimal berjuang sehingga ada pembangunan tembok penahan banjir rob. “Saya sadar, bantuan itu belum cukup dan perlu dilanjutkan sampai ke Belawan demi antisipasi banjir. Warga di sana juga perlu rumah laik huni. Parit dan drainase harus tepat dibangun agar seimbang dengan kondisi geogravis rumah warga. Lakukanlah perencanaan matang. Gak salah kita keluarkan anggaran besar untuk re-grand design tapi hasil memuaskan,” cetusnya.
Pemko Medan Proaktif
Nezar mengakui, memang ada batasan kewenangan antara Medan, provinsi Sumut dan pusat. Makanya, dia meminta Pemko Medan proaktif jemput bola sebagai leading sector mengkoordinasikan usulan re-grand design program/anggaran pembangunan Medan Utara. Artinya, jangan sampai proyek kementerian pusat yang dikerjakan di Medan justru bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat Medan dan Sumut. Ketika re-grand design diterapkan, Nezar percaya persoalan banjir, jalan macet hingga pembuatan taman kota, menjadi suatu keniscayaan dalam mewujudkan Medan Utara bersinar 5-10 tahun kedepan. “Harga tanah pasti ikut naik kalau penataan sudah baik. Saya malu juga sebab itu Dapil saya. Tapi saya gak bisa bekerja sendiri. Siapapun wakil rakyat asal Dapil Medan Utara, sebaiknya serius memperjuangkan penataan,” imbaunya. Ketua Komisi A DPRDSU ini menilai, kesemrawutan Medan Utara sudah terjadi bertahun-tahun sebagai masalah klasik yang dianggap biasa. Padahal, tanpa disadari, hak-hak publik dan masyarakat banyak yang terampas. Dengan berangkat dari Nol menata ulang semua infrastruktur publik, Nezar optimis ruas jalan alternatif, jalan layang dan pelebaran jalan akan mampu meredam kemacetan lalulintas. “Atau kalau tak mau re-grand design, ya mekarkan saja Medan Utara menjadi daerah otonomi. Bisa diusulkan dan standby walau swjak 2014 masih moratorium,” tutup Nezar diplomatis.(MS/BUD)
