www.MartabeSumut.com, Medan
Politisi Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM, menilai, sampai sekarang masih banyak OPD Pemprovsu yang tidak dapat mengalihkan dana APBD Sumut untuk penanggulangan dampak pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut. Toni mengatakan, pengalihan beberapa kegiatan (refocussing) yang dibiayai APBD Sumut ternyata tidak menjadi skala prioritas pimpinan OPD untuk mengimbangi persoalan-persoalan primer masyarakat.
BACA LAGI: 21 Hari Jelang Pilkada 9 Desember, Ratusan Petugas KPPS di Kecamatan Medan Kota Ikuti Rapid Test
BACA LAGI: DPRDSU Ingatkan 2 Pimpinan OPD Sumut Bekerja “Out of The Box”
Kepada www.MartabeSumut.com, Kamis siang (19/11/2020), Toni menjelaskan, cukup banyak anggaran yang seyogianya bisa dialihkan OPD untuk menopang kehidupan rakyat akibat terdampak Covid-19. “Ya kita sayangkan aja dana yang besar tidak dialihkan sebagai biaya penanggulangan dampak Covid-19. Masak pimpinan OPD harus didikte lagi melihat kesulitan masyarakat,” sesal Toni melalui saluran telepon. Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 ini mencontohkan, sampai sekarang OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut tidak memiliki program nyata mengendalikan stabilitas harga kebutuhan pokok rakyat terutama menggencarkan kegiatan pasar-pasar murah Sembako di penjuru kab/kota Sumut. Begitu pula program optimalisasi kesehatan masyarakat Sumut melalui penyaluran makanan bergizi, suplemen dan vitamin.
“Adakah OPD Sumut memperhatikan itu ? Harusnya immunitas tubuh masyarakat dikuatkan Pemprovsu dengan ketersediaan makanan bergizi yang harganya terjangkau. Termasuk pemberian vitamin-vitamin. Saya rasa yang ada selama ini pembagian Sembako. Itu pun isinya kurang berkualitas. Saya menduga, alokasi dana pengadaan Sembako cenderung lebih banyak bocor ditilep daripada kualitasnya,” sindir Toni blak-blakan.
BACA LAGI: Raker dengan Biro Perekonomian Pemprovsu, DPRDSU Sesalkan Layanan Debit Kartu ATM Bank Sumut Invalid
Pengalihan Anggaran Belum Maksimal
Jika dana-dana refocussing kegiatan penanganan dampak Covid-19 benar-benar maksimal dialihkan OPD Sumut, Toni percaya anggaran yang tersedia tidak dominan bocor alias bermanfaat dinikmati warga Sumut. Selain Dinas Perindustrian Perdagangan Sumut, mantan Ketua FP-Hanura DPRD Sumut itu mencontohkan pula kinerja OPD Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Menurut Toni, OPD Dinas Koperasi dan UKM sangat lemah menguatkan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Sumut yang jumlahnya sekira 28.163. Tak heran, imbuh Toni lagi, banyak usaha koperasi/UMKM collapse (ambruk) bahkan “gulung tikar” pasca-Covid-19 menyerang. “Kadis Koperasi Sumut apa kerjanya sih ? Padahal Dinas Koperasi/UKM adalah lembaga paling bertanggungjawab menggerakkan usaha-usaha kreatif serta usaha mikro. Gubsu Edy Rahmayadi perlu segera mengevaluasi OPD OPD Sumut yang gagal menciptakan program dan gagap mengalihkan anggaran APBD Sumut untuk menopang persoalan rakyat,” geram mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut.
Bagi Wakil Ketua Bappilu Partai Hanura Sumut ini, seluruh pimpinan OPD Sumut jangan kaku, berdiam diri dan menunggu kemelaratan rakyat terjadi baru bertindak. Dengan kondisi daerah yang sedang mengalami deflasi, Toni memastikan pimpinan OPD OPD Sumut patut menjemput bola terutama membuat terobosan, inovasi serta strategi penguatan perekonomian masyarakat. “Sekali lagi, apa sih kerja para pimpinan OPD OPD Sumut itu ? Kalo tak mampu ya mundur saja sebelum dicopot. Masak saat pandemi virus Corona rakyat tidak merasakan kinerjanya,” heran mantan Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Sumut ini tak habis pikir. (MS/BUD)
