www.MartabeSumut.com, Medan
Progress kerja Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) tentang Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) akhir tahun 2015 sudah pada tahap melihat secara nyata kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut tahun kerja 2015. Setelah itu, Pansus DPRDSU akan turun ke beberapa titik proyek di Sumut khususnya pantai barat/timur.
Ketua Pansus Pembahasan LKPJ Gubsu tahun 2015 Efendi Panjaitan, SE, MSP, melalui Wakil Ketua Toni Togatorop, SE, MM, mengatakan, sejak Pansus dibentuk pada Senin (18/4/2016) pihaknya telah banyak menggelar pertemuan bersama Pemprovsu dan jajaran SKPD Sumut. Pansus disebut Toni akan studi banding ke beberapa tempat untuk mengambil sampel. “Kemungkinan besar banyak kita temukan masalah peruntukan proyek di Sumut yang tidak pro kepentingan rakyat,” singkap Toni Togatorop kepada www.MartabeSumut.com, Kamis sore (28/4/2016) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Bagi Ketua Fraksi Partai Hanura DPRDSU itu, Pansus juga bakal mempertanyakan Pemprovsu kenapa hasil-hasil reses 100 anggota DPRDSU kerap tidak ditampung maksimal dalam APBD. Hal itu dipastikannya perlu disikapi Pansus agar bisa melihat program dan kinerja Gubsu tahun 2015. Pada sisi lain, lanjut Toni lagi, Pansus memiliki rencana untuk menyingkap persoalan dibalik rendahnya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut dan sering tidak memenuhi target. Kemudian rendahnya perencanaan program kerja bahkan minimnya anggaran Pemprovsu berbasis kepentingan rakyat. “Kerja Pansus 30 hari kalender. Lalu dibawa ke Paripurna DPRDSU. Kita harap kinerja maupun proyek Pemprovsu kedepan lebih menyentuh kepentingan rakyat. Jangan ada lagi tanda-tanda kutip supaya wibawa DPRDSU dan Pemprovsu bersih,” tutup Toni Togatorop. (MS/BUD)
