Gerakan Buruh ke DPRDSU, Tuding RUU Omnibus Law Regulasi Penghisap Rakyat

Aksi massa berbendera buruh mendatangi gedung DPRDSU di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (10/3/2020). (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Sedikitnya 500 orang berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (10/3/2020). Dalam aksinya, massa menyerukan penolakan RUU Omnibus Law karena skema pelegalan regulasi dianggap untuk menghisap hak-hak buruh, pekerja, kaum tani dan rakyat Indonesia.

Massa berbendera buruh beraksi di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (10/3/2020). (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Demo ke DPRDSU, Massa Nyatakan 9 Sikap Soal Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

Pengamatan www.MartabeSumut.com, demonstran yang datang berbendera Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Sumut. Mereka tiba pukul 10.30 WIB dan langsung berkumpul di depan pagar pintu masuk DPRDSU sembari memajang spanduk serta berorasi bergantian. Ruas jalan tak bisa dilintasi lagi akibat massa memenuhi bahu jalan. Koordinator Aksi, Rahmad Syahputra Sianipar, dalam orasinya mengatakan, RUU Omnibus Law adalah essensi dari penggabungan 79 UU yang terdiri dari 1.244 pasal. Menurut dia, paket kebijakan ekonomi pemerintah selama ini dinilai pemerintah belum sederhana sehingga menghambat kapitalis monopoli asing (investor), kapitalis besar dan tuan tanah dalam meraup profit berlipat ganda. Regulasi yang belum sederhana kemudian dituangkan melalui RUU Omnibus Law namun skema pelegalan regulasi justru akan menghisap hak-hak buruh, pekerja, kaum tani dan masyarakat Indonesia.

Pengunjukrasa berbendera buruh beraksi di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (10/3/2020). (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Demonstran Berbendera Buruh Datangi DPRDSU, Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

11 Klaster RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

“Tergambar dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Omnibus Law Perpajakan,” cetus Rahmad. Untuk RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, imbuhnya lagi, memiliki 11 klaster penyederhanaan. Diantaranya: penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset/inovasi, administrasi pemerintahan, pemberian sanksi, pengadaan lahan, investasi/proyek pemerintah serta kawasan ekonomi. Sedangkan RUU Omnibus Law Perpajakan disebutnya memiliki 6 klaster penyederhanaan regulasi. Meliputi: pendanaan investasi, sistem teritori, subjek pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak, keadilan iklim berusaha dan fasilitas. “Kesimpulan kami, pasal-pasal dalam draft RUU Omnibus Law akan merugikan aspek ketenagakerjaan. Sistem kerja dan pelanggaran hak-hak pekerja selama ini dibiarkan negara bahkan mau dilegalkan dalam regulasi. RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan membuat klas buruh kehilangan perlindungan upah, PHK semena-mena, kesulitan kepastian kerja jangka panjang hingga masalah pemberangusan kebebasan pekerja/buruh berserikat,” teriaknya.

Tiga anggota DPRDSU menerima aspirasi massa berbendera buruh di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa siang (10/3/2020). (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Bahas Pukat Trawl, Komisi B DPRDSU Rekomendasikan Pembentukan Satgas Laut Sumut

12 Tuntutan

Oleh sebab itu, sehubungan peringatan Hari Perempuan Internasional 10 Maret 2020, timpal Rahmad, GSBI Sumut menyampaikan 12 tuntutan untuk diperhatikan pemerintah pusat, DPR RI, Gubsu Edy Rahmayadi, Pemprovsu dan lembaga DPRDSU. Pertama, negara harus membatalkan RUU Omnibus Law menjadi UU karena menghisap hak-hak buruh, pekerja, kaum tani dan rakyat Indonesia. Tapi memberi ruang kapitalis monopoli asing (investor), kapitalis besar dan tuan tanah untuk meraup profit berlipat ganda. Kedua, hapuskan sistem kerja magang, kontrak dan outsourching. Ketiga, cabut PP 78 dan tetapkan upah minimum berdasar kebutuhan pekerja maupun keluarganya. Keempat, hentikan PHK berdalih apapun.

BACA LAGI: Ratusan Ojol ke DPRDSU, Serukan Revisi UU No 22/2009 & Legalkan Transportasi Umum Roda Dua

Kelima, hentikan pemberangusan serikat pekerja. Keenam, jamin kebebasan pekerja/buruh berserikat. Ketujuh, bubarkan BPJS. Beri jaminan kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja secara gratis. Kedelapan, turunkan harga sembako. Kesembilan, turunkan harga TDL dan BBM. Kesepuluh, hentikan perampasan hak-hak minoritas termasuk kepemilikan tanah kaum tani/miskin. Kesebelas, naikkan harga komoditas pertanian serta sediakan fasilitas produksi pertanian yang murah dan berkualitas. Kedubelas, jalankan land reform sejati dan bangun industri nasional sebagai solusi melepas ketergantungan dengan negara asing. “Tolong Ketua DPRDSU menyampaikan aspirasi kami ke DPR RI, pemerintah pusat dan Pemprovsu,” imbau Rahmad.

BACA LAGI: 9 Esselon II Jabat Plt, Sekretaris Komisi A DPRDSU Warning Gubsu & Sekda Bereskan 4 Bulan

Masih pantauan www.MartabeSumut.com, selang 30 menit berorasi, pengunjukrasa diterima oleh anggota DPRDSU H Mara Jaksa Harahap (F-PKS), Ir Loso (F-PKB) dan Syamsul Qomar, (FP-Golkar). Ketiga legislator berjanji akan meneruskan aspirasi massa kepada pimpinan Dewan. Puas mendapat tanggapan, demonstran membubarkan diri teratur pukul 11.45 WIB. Kepada www.MartabeSumut.com, Koordinator Lapangan Muhammad F Nasution menyatakan akan melanjutkan aksi ke kantor Gubsu di Jalan Diponegoro Medan. Arus lalulintas di depan gedung Dewan kembali dibuka untuk umum pukul 12.00 WIB. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here