www.MartabeSumut.com, Medan
Kendati hingga kini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)
belum menerapkan PP 24/2018 tentang pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS), toh
anggota F-PKS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H
Syamsul Qodri Marpaung, Lc, MA, tetap saja pesimis Pemprovsu siap
mewujudkan dalam waktu dekat. Bukan apa-apa, selain sosialisasi OSS
tidak berjalan masif, kinerja instansi Dinas Pelayanan Perizinan Satu
Pintu juga dianggap tidak efektif sampai sekarang akibat mental pejabat
dan ASN/PNS masih rentan minta suap/gratifikasi. Akibatnya, Syamsul
Qodri mengingatkan Gubsu Edy Rahmayadi agar ssrius menjaga iklim
investasi kondusif di Sumut.
Berbicara kepada www.MartabeSumut.com
melalui saluran telepon dari Bekasi, Sabtu siang (13/4/2019), Syamsul
Qodri menjelaskan, OSS adalah mekanisme perizinan yang minim diketahui
publik Sumut termasuk pejabat, aparat dan birokrat pemerintahan
(ASN/PNS). “Wajar, regulasi ini kan baru keluar tahun 2018. Kalau
pemerintah tak tahu, bagaimana pula dengan warga bahkan investor ?
Sosialisasi yang tak masif bisa membuat bingung kalangan usaha. Saya
pesimis Pemprovsu siap menerapkan OSS. Dilain pihak OSS harus pula
direalisasikan. Nah, ketika Sumut menerapkan, bukan mustahil timbul
kesulitan baru di kab/kota bahkan kelembagaan kementerian,” duganya.
Wakil Ketua Komisi E DPRDSU bidang Kesra itu beralasan, kerumitan utama
yang bakal terjadi menyangkut mental pemangku kepentingan pengeluar
izin. Sebab umumnya masih akrab dengan pola-pola lama semisal suap,
grativikasi dan korupsi. Selama ini, sindir Syamsul Qodri, oknum
aparat/pejabat ASN/PNS kerap ingin jumpa orang-orang yang memerlukan
izin. Makanya reformasi di tubuh Dinas Pelayanan Perizinan Satu Pintu
tak kunjung beres sampai sekarang.
Izin Satu Pintu Kacau Balau
Wakil
rakyat asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab
Batubara tersebut mencontohkan, izin satu pintu di Kota Medan, Kab Deli
Serdang dan beberapa daerah lain di Sumut banyak kacau balau akibat
komitmen daerah tak kunjung konsisten. Tatkala OSS tak bisa berjalan
lancar nantinya, Syamsul Qodri meyakini akan muncul keluhan publik di
lapangan. Pasalnya, institusi pemberi izin cenderung main
langsung-langsung dan tetap memakai pola lama bertatap muka. “Mohon maaf
ya, saya agak pesimis dengan OSS di Sumut. Tapi kita jangan berhenti.
Alam pasti punya solusi. Intinya cuma nawaitu, political will atau
kejujuran mental aparat, ASN/PNS, pejabat, birokrat, gubernur, bupati,
walikota dan pimpinan lembaga pemerintahan daerah,” ingatnya. Bagi bakal
calon (Balon) Bupati Asahan periode 2021-2026 ini, Gubsu Edy Rahmayadi
harus serius mewujudkan janji kampanye “Sumut Bermartabat”. Jika
aparat/pejabat masih saja memakai konsep “mempersulit yang mudah dan
semua urusan mesti uang tunai”, niscaya kepastian perizinan melalui OSS
hanya sebatas kenangan. Artinya, dengan penerapan OSS diharapkan dana
haram tak terduga dan pungutan liar bisa dipupus habis. “Apa Pemprovsu
siap mengurus izin tanpa bertemu orang lagi ? Ini soal integritas
seseorang, loh. Walau pesimis, saya dan DPRDSU mendesak Gubsu menerapkan
OSS di Sumut secara murni dan konsekuen. Sehingga Sumut bermartabat dan
iklim kondusif investasi bisa terwujud,” cetusnya. Syamsul Qodri
menilai, OSS berkorelasi erat terhadap pertumbuhan ekonomi serta
penyerapan tenaga kerja. “Jangankan orang luar berinvestasi, kita sesama
kita saja saling curiga. Kan kurang elok,” tutup Syamsul Qodri
diplomatis.
Pemprovsu Belum Terapkan OSS
Sebelumnya, informasi diterima www.MartabeSumut.com,
menjelaskan, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan
Kemenko Perekonomian Dr Iskandar Simorangkir, SE, MA, telah memastikan
bahwa pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah
berhasil membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Sayangnya,
Pemprovsu justru belum mengimbangi dengan menerapkan OSS. Hal itu
disampaikan Iskandar pada acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9
bertajuk “Hilirisasi Produk Daerah dan Perdagangan Antar-daerah di
Sumatera Utara”, Rabu (20/3/2019) di Ruang Aula Raja Inal Siregar Lantai
2 kantor Gubsu. Pertumbuhan tersebut dinilai Iskandar digaungkan saat
sejumlah elemen dunia seperti IMF dan World Bank memprediksi bakal
terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. “Itu menunjukkan pengelolaan
keuangan negara tepat. Pembangunan infrastruktur nyata mendorong laju
ekspor-impor,” ungkapnya. Pembangunan infrastruktur juga menghasilkan
konektivitas mobile (bergerak) pada banyak sektor. Dampaknya membuat
cost lebih murah. Pada sisi lain, pembangunan Trans Sumatera pun
memunculkan pusat-pusat ekonomi baru. Apalagi salah satu produk unggulan
Sumut adalah Crude Palm Oil (CPO) yang tersebar luas. CPO sendiri dapat
diolah/dimanfaatkan menjadi sumber energi terbarukan yang akan
mengurangi ketergantungan dengan Eropa. Hanya saja, heran Iskandar lagi,
hingga saat ini Pemprovsu belum menerapkan OSS. “OSS merupakan upaya
pemerintah menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model
pelayanan perizinan terintegrasi yang cepat, murah, serta memberi
kepastian,” yakin Iskandar. Dia percaya, perizinan cepat dan memberi
kepastian dapat menjadi salah satu poin yang diperhatian para investor
untuk berinvestasi. Karena itu, Pemprovsu dimintanya mereformasi
perizinan dengan mengurangi pertemuan-pertemuan yang memberi peluang
terjadinya korupsi. Sekdaprovsu DR Sabrina sendiri membenarkan fakta
Pemprovsu belum menerapkan OSS. Namun pihaknya berjanji mendampingi para
investor untuk mengurus perizinan hingga ke tingkat pusat.
Musrenbang RKPD Sumut tahun 2020
Pada
pertemuan lain, Sekdaprov Sumut DR Sabrina mengatakan, sasaran makro
pembangunan harus difokuskan pada pencapaian target pertumbungan ekonomi
sebesar 5,4%. Penurunan angka pengangguran terbuka harus 5,4%,
penurunan angka kemiskinan menjadi 8,43 persen dan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) meningkat 71,67. “Sasaran utama Pembangunan tahun 2020
merupakan bagian dari serangkaian program unggulan yang memiliki daya
ungkit dalam mendorong terjadinya lompatan pembangunan Provinsi Sumut 5
tahun ke depan,” sebut Sabrina, saat Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumut tahun
2020 di Hotel Santika Premiere Dyandra Jalan Kapten Maulana Lubis
Medan, Kamis (11/4/2019). Untuk mewujudkan sasaran utama pembangunan
tersebut, Sabrina menyatakan urgensi dukungan dan kerja sama dengan
pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, semua pemangku kepentingan,
perguruan tinggi, BUMN/BUMD, swasta dan masyarakat Sumut. Sesuai tema
yang diusung “Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pembangunan
Sumatera Utara yang Bermartabat”, Sabrina menekankan Musrenbang RKPD
Provinsi Sumut tahun 2020 dapat menghadirkan dialog konstruktif demi
mengatasi berbagai permasalahan. Sehingga Sumut yang maju, aman,
sejahtera dan bermartabat benar-benar terwujud. “Melalui pelaksanaan
Musrenbang, kita harus bisa membangun dialog konstruktif dalam mengatasi
berbagai permasalahan daerah,” simpulnya. Musrenbang itu menghadirkan
narasumber seperti: Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang
Parikesit, Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Edy Juharsyah,
Kepala Subdit Program dan Evaluasi Direktorat Pembinaan SMK Arie Wibowo
Kurniawan, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan
Ismail Pakaya serta Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementrian Pemberdayaan
Perempuan/Perlindungan Anak Leny Nurhayati Rosalia. Tampak hadir anggota
DPD RI Parlindungan Purba, Forkopimda Sumut, perwakilan BUMN/BUMD,
Asisten Adaminstrasi Umum/Aset Zonny Waldi, Kepala Dinas Perkebunan
Herawaty, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nurlela, Kepala
Bappeda Irman dan Kepala OPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumut.
Musrenbang RKPD Provinsi Sumut 2020 digelar sejak 9-12 April 2019. (MS/BUD)
