www.MartabeSumut.com, Medan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H
Syamsul Qodri Marpaung, Lc, mengingatkan aparat kepolisian mewaspadai
potensi konflik yang rentan terjadi di Kab Asahan pasca-Pemilu 17 April
2019. Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan
Kab Batubara ini menilai, setidaknya ada 4 potensi konflik yang
terindikasi muncul ke permukaan. Diantaranya konflik antar-Parpol,
konflik internal Parpol dengan Caleg, konflik disebabkan gerakan teroris
di Kec Air Joman Kab Asahan hingga bencana alam. Ke-4 potensi tersebut
dinilainya rawan mengganggu keamanan dan kelancaran Pemilu 2019.
Ditemui www.MartabeSumut.com
di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat siang (25/1/2019),
Syamsul Qodri mengatakan, dari 4 kerawanan itu, aksi teroris dan bencana
alam merupakan potensi yang sangat urgen diantisipasi. Beberapa waktu
lalu, singkap politisi PKS itu, muncul informasi berkembang seputar
gerakan kelompok tertentu yang mulai menyebarkan paham radikal secara
tersembunyi di Kec Air Joman. Syamsul Qodri khawatir, bila aparat
kepolisian tidak cepat menyikapi, maka bukan mustahil berpotensi
mengganggu pelakaanaan Pemilu 2019. “Saya sempat berbincang lama dengan
Pak Kapolres Asahan AKBP Faisal Napitupulu pada Rabu 16 Januari 2019.
Beliau membenarkan 4 potensi konflik khususnya gerakan radikal. Harus
diwaspadai sebab kita tak pernah tahu kapan teroris beraksi dan dimana
sasaran mereka,” tegas Syamsul Qodri melalui saluran telepon.
Potensi Bencana Alam
Wakil
Ketua Komisi E DPRDSU membidangi Kesra ini melanjutkan, bencana alam
juga menjadi satu keniscayaan yang bisa terjadi sewaktu-waktu.
Berkorelasi terhadap stabilitas serta kelancaran pengiriman logistik
Pemilu ke berbagai wilayah. Dia mencontohkan, daerah Kec Sei Kepayang,
Simpang Empat dan Setia Janji Kab Asahan tergolong rawan bencana. Air
sungai disebutnya kerap meluap ke permukiman warga sehingga mengganggu
aktivitas apapun. Begitu pula potensi bencana longsor di Kec Bandar Pulo
dan Kec Bandar Pasir Mandoge. Artinya, terang Syamsul Qodri lagi, unsur
penyelenggara Pemilu di Kab Asahan dan polisi selaku pengawal
distribusi logistik bahkan penjaga keamanan saat hari “H” Pemilu, patut
merumuskan langkah antisipatif atas keragaman situasi yang kemungkinan
timbul. “Saya rasa potensi konflik gerakan teroris dan bencana alam yang
urgen disikapi para pemangku kepentingan. Kalo soal konflik
antar-Parpol dan konflik internal Parpol dengan Caleg, saya percaya bisa
terkendali karena memiliki struktur yang jelas,” yakinnya.
Syamsul
Qodri mengusulkan, unsur Linmas di TPS perlu pula dilatih maksimal agar
dapat membantu keterbatasan personel Polres Asahan yang jumlahnya cuma
sekira 800 orang. Menurut dia, Daftar pemilih Tetap (DPT) di Kab Asahan
pada tahun 2014 sekira 600 ribu jiwa. Sedangkan jumlah warga Asahan
diperkirakan mencapai 1 juta orang. “Pak Kapolres Asahan memberitahukan
pada saya, TPS tergolong tidak rawan akan ditempatkan 1 polisi, TPS
rawan 2 polisi dan TPS sangat rawan 3 polisi,” ungkapnya. Bagi Syamsul
Qodri, DPRDSU mengapresiasi ketegasan Kapolres Asahan dalam menunaikan
tugas pengamanan Pemilu 2019 terutama menumpas pelaku dan sindikat
peredaran/penyalahgunaan Narkoba. “Semoga mampu mengembalikan
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi. Kapolres juga meminta
DPRDSU berkomunikasi dengan Kapolri terkait pembentukan polisi perairan
di Kab Asahan. DPRDSU akan menemui Kapolri bersama Kapolres Asahan untuk
menyampaikan hal tersebut. Sebab sekarang ini pintu masuk Narkoba marak
dari jalur laut. Saya setuju dibentuk polisi perairan di Asahan,” tutup
Bakal Calon Bupati Asahan periode 2021-2026 itu. (MS/BUD)
