www.MartabeSumut.com, Medan
Sejak sebulan terakhir Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Utara (DPRDSU) membahas P-APBD Sumut 2019 dan R-APBD Sumut
2020. Dari beberapa pertemuan bersama pimpinan OPD/SKPD, Badan, Lembaga
dan instansi Pemprovsu, Ketua Komisi E DPRDSU Robert Lumbantobing, SE,
Ak, MSi, mensinyalir orientasi pembahasan sebatas bagi-bagi proyek.
Kepada www.MartabeSumut.com, belum lama ini di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Robert mengungkapkan, hampir semua counterpart Komisi E DPRDSU tidak siap dengan usulan program kerja yang berpihak pada kebutuhan rakyat Sumut. Namun copy paste
dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan anggaran tidak jelas alias
buang-buang uang. Menurut politisi Partai Gerindra itu, pembahasan
anggaran P-APBD Sumut 2019 dan R-APBD Sumut 2020 bukanlah sekadar
mencairkan dana apalagi bagi-bagi proyek. “Janganlah mindset mereka sekadar uang, bagi-bagi proyek atau menganggap hanya business as usual (rutinitas bisnis belaka). Jajaran Pemprovsu perlu move on
dong. Pahamilah apa yang mau dicari dari anggaran yang diusulkan.
Setiap struktur pimpinan OPD/SKPD harus mengacu pada program kerja. Dan
program kerja mengabdi pada capaian tujuan akhir yaitu kebutuhan
publik/daerah,” sindir Robert.
Jangan Demi Habiskan Uang Rakyat
Legislator
asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas,
Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu mengingatkan, pimpinan atau staf
OPD/SKPD, Badan dan Lembaga sejajaran Pemprovsu tidak boleh membuat
usulan anggaran hanya demi mendapat dana atau menghabiskan uang rakyat.
Dia menyebut, standard program, kegiatan serta anggaran mutlak realistis
supaya mampu menjawab kepentingan masyarakat. “Kan kita bisa nilai apa
standard yang mau dicapai. Selama Raker bersama Komisi E DPRDSU,
anggaran yang disampaikan mereka tak jelas capaiannya. Bahkan tidak
punya target sama sekali,” herannya. Robert pun membeberkan hasil Raker
Komisi E DPRDSU bersama Dinas Perpustakaan Arsip Daerah Sumut, Dinas
Kebudayaan Pariwisata Sumut dan RSU Haji Medan pada Senin (15/7/2019).
Orientasi kegiatan dan anggaran yang diusulkan dinilainya tidak sinkron.
Misalnya Dinas Perpustakaan yang mengabaikan pengembangan pustaka
daerah di Karo, Dairi dan Pakpak Bharat. Begitu pula RSU Haji Medan.
“Mutu pelayanan mereka tak bisa dibuktikan. Tidak sejalan dengan
anggaran yang diusulkan,” sesal Robert tak habis pikir.
Sekretaris
Partai Gerindra Sumut ini mencontohkan, bila RSU Haji Medan memang
benar meningkatkan mutu, tentu saja pelayanan pasien BPJS-nya terlihat
naik dari 1.000 orang menjadi 3.000. Namun visi misi Direktur RSU Haji
Medan dianggapnya belum sejalan dengan RPJMD Gubsu/Wagubsu. Artinya,
timpal Robert lagi, salah satu tujuan anggaran diusulkan adalah untuk
menaikkan pasien berstatus BPJS, pasien umum bahkan meningkatkan
kualitas pelayanan masyarakat luas. “Saat saya tanya berapa kenaikan
jumlah pasien BPJS dan umum, Wadir RSU Haji Medan Ibu Hartati malah
kebingungan. Bagaimana pula bila kita tanya pelayanan rakyat miskin yang
sakit terkait kesiapan ambulance untuk menjemput ? Kalo gak
jelas, ya ngapain kami ketok anggaran ? Masak kegiatan cuma renovasi
gedung melulu dan sewa kendaraan dinas. Kan orientasinya gak jelas,
buang-buang uang dan bagi-bagi proyek aja,” cetus Robert blak-blakan.
Idealnya, simpul Robert lebih jauh, RSU Haji Medan bisa lebih baik dari
RS swasta lain. Sebab RS milik pemerintah tidak berhutang tapi didukung
anggaran yang sudah disediakan. Sedangkan RS swasta kerap berhutang dan
cari dana sendiri. “Banyak rapat anggaran P-APBD Sumut 2019 dan R-APBD
Sumut 2020 yang kami pending,” tutup Robert diplomatis. (MS/BUD)
