MartabeSumut, Medan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Elemen Masyarakat Cinta Negeri (Mentari) dan Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) menggelar dialog interaktif bertemakan ‘Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia’, Jumat (14/12) di Balai Rama Hotel Tiara Convention Hall Jalan Imam Bonjol Medan.
Bertindak sebagai narasumber dalam kegiatan itu diantaranya mewakili Kepala Kesbangpol Linmas Sumut yang dihadiri Drs Sudarto Purba, MAP, Pengamat Politik/mantan Ketua Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (SP-PPMI) Sumut M Yusuf Tambunan, praktisi Pers/Pemred Media Online Kritis & Realistis MartabeSumut.Com Budiman Pardede, S.Sos dan tokoh pemuda Sumatera Utara Pemiga Orba Yusra yang akrab disapa Popoy. Sedangkan dialog dipandu moderator Jose Anwar Dalimunthe SE.
Ketua panitia Joko Susilo dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan yang dilaksanakan adalah wujud kepedulian dan komitmen LSM Mentari dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. “Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah sangat memerlukan bantuan dari masyarakat, mahasiswa, LSM dan pihak terkait lain agar sama-sama bersatu memberantas korups secara maksimal,” kata Joko. Hal ini dimaksud Joko untuk membuat efek jera bagi koruptor agar tidakmengulangi tindakannya yang dianggap merugikan Negara.
“Kalau ada laporan tentu pemerintah akan menghukum pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Negara Repulik Indonesia. Dan bagi para calon koruptor lainnya tentu akan berfikir dua kali melakukan korupsi,” kata Jokoi. Makanya, imbuh dia, sosialisasi dan keberhasilan kegiatan yang digelar LSM Mentari, juga terletak pada semangat peserta setelah mengikuti diskusi. “Mari sama-sama kita awasi perilaku aparat pemerintah. Kita bantu pemerintah dalam memberantas koruptor,” imbau Joko. Kepada masyarakat luas, mahasiswa serta LSM yang hadir, Joko mengharapkan sikap proaktif dalam menjaga dan mengawal aparatur negara yang ‘masih bersih’ agar jangan terlibat korupsi. “Sedangkan aparat yang telah merugikan Negara atau terlibat korupsi, kasusnya patut diawasi bersama supaya proses hukum yang berjalan dapat memberi efek jera,” yakin Joko. (MS/GOM/Rel)
