Kompromi Posisi AKD Buyar, Rapim DPRDSU Dianggap Ecek-ecek & Diwarnai Walk Out 2 Legislator

Anggota DPRDSU Parlaungan Simangunsong, ST (kiri) dan Zeira Salim Ritonga, SE, saat dikonfirmasi di gedung Dewan Jalan Imam Bobhol Medan, Rabu siang (9/10/2019). (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Rapat Pimpinan (Rapim) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) berujung walk out 2 legislator, Rabu (9/10/2019) pukul 10.00 WIB di Lantai 2 gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Bukan apa-apa, Rapim yang membahas kompromi porsi hak jabatan masing-masing Parpol dan masa kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRDSU, itu dianggap ecek-ecek alias tidak menghormati putusan Rapim pada Selasa siang (8/10/2019) yang dipimpin Wakil Ketua sementara DPRDSU Sri Kumala (FP-Gerindra).

Baca juga: Lima Pimpinan Dewan Diumumkan, SK Mendagri akan Mengesahkan

Pantauan www.MartabeSumut.com, Rapim kali ini dipimpin Ketua sementara DPRDSU Drs Baskami Ginting (F-PDIP). Dilakukan secara tertutup dan berakhir sekira pukul 12.00 WIB. Namun sebelum Rapim usai, 2 legislator, diantaranya Zeira Salim Ritonga, SE (PKB) dan Zainuddin Purba (Partai Golkar) terlihat kesal meninggalkan ruangan rapat. Kepada www.MartabeSumut.com, Zeira pun mengungkapkan perasaan geram dan berbagi cerita seputar AKD DPRDSU yang sedang dirumuskan untuk disahkan dalam Tata Tertib (Tatib) DPRDSU. Menurut Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU ini, Rapim terpaksa ditinggalkannya karena bersifat ecek-ecek, tidak konsisten dan mengingkari putusan Rapim sehari sebelumnya. “Rapim semalam sempat deadlock. Lalu jam 2 siang dilanjutkan. Lahirlah kesepakatan Rapim terkait proporsional jumlah kursi Parpol. Artinya, semalam diputuskan berapa porsi masing-masing Parpol memegang jabatan di AKD DPRDSU. Kemudian disepakati pula masa kerja AKD selama 1 tahun 3 bulan. Eeee, kok Rapim hari ini seenaknya mementahkan putusan semalam,” herannya tak habis pikir.

Baca juga: Bahas Pengesahan 8 Fraksi & Tatib, 8 Legislator Mangkir Paripurna DPRDSU Pertama !

Padahal, lanjut Zeira lebih jauh, Rapim kemarin dihadiri 9 Ketua Fraksi DPRDSU. Namun sebagian peserta Rapim yang hadir semalam dan hari ini justru ikut menganulir putusan sebelumnya. “Saya bilang itu gak boleh. Apalagi yang pimpin Rapim semalam Ibu Sri Kumala dari Gerindra. Kenapa jadi FP-Gerindra, F-PKS dan FP-NasDem yang membuyarkan,” sindirnya, sembari mengungkapkan, ke-3 fraksi beralasan bahwa keputusan Rapim semalam tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. “Kok bisa ya keputusan Rapim kemarin dibuyarkan hari ini oleh anggota Dewan yang tidak datang bahkan yang datang semalam,” sesal Zeira lagi. Wakil rakyat asal Dapil Sumut VI Kab Labuhan Batu, Kab Labusel dan Kab Labura itu memastikan, Rapim yang mengubah-ubah keputusan telah merontokkan marwah DPRDSU dan menimbulkan preseden buruk kedepan. “Ini masalah internal DPRDSU dan gak perlu dikonsultasikan ke kantor Kemendagri. Saya anggap Rapim tersebut ecek-ecek. DPRDSU kehilangan marwah bila setiap keputusan bisa diubah seenaknya,” ingat legislator, yang sudah menjabat 2 periode itu.

Baca juga: Dua Caleg “jadi” DPRDSU Tersandung Hukum, Sekretaris Partai Gerindra: Kita Prihatin, Kami akan Panggil Ke-2 Kader

Rapim DPRDSU membahas AKD, Rabu siang (9/10/2019) di Lantai 2 gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

Baca juga: Ada Gerakan Chaos Jelang Pelantikan Presiden ? PDIP, Gerindra & LSM di Sumut Imbau TNI/Polri Tindak Tegas Aksi Diluar Konstitusi

Parlaungan Simangunsong tak Setuju Putusan Rapim Berubah-ubah

Terpisah, masih di gedung Dewan, www.MartabeSumut.com menemui Pimpinan sementara FP-Demokrat DPRDSU Parlaungan Simangunsong, ST, yang ikut menghadiri Rapim. Menurut, Legislator asal Dapil Sumut I Kec Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Area, Medan Perjuangan, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan dan Kec Medan Belawan ini, Rapim semalam memang melahirkan kesepakatan masa kerja AKD selama 1 tahun 3 bulan. “Namun Rapim hari ini ada teman-teman menganulir dan meminta masa kerja AKD 2,5 tahun. Makanya akan dibawa konsultasi ke kantor Kemendagri apakah 1 tahun 3 bulan atau 2,5 tahun,” ucapnya.

Baca juga: 100 Anggota DPRDSU 2019-2024 Dilantik, 37 Legislator 2014-2019 Hadir

Baca juga: Massa Teriak: Gubsu Mundur, Gubsu Gagal & Sumut Tidak Bermartabat..!

Bagi mantan anggota DPRD Kota Medan 2 periode tersebut, FP-Demokrat DPRDSU tidak setuju bila institusi DPRDSU suka menganulir putusan yang sudah disepakati. Jika nanti memang ada isi Tatib yang salah, Parlaungan menyatakan bukan mustahil upaya revisi melalui pembentukan Pansus. “Pokja Tatib DPRDSU sedang tahap finalisasi. Paling alot ya AKD,” tutup politisi, yang bakal menjabat Sekretaris FP-Demokrat DPRDSU bila kelak struktur FP-Demokrat DPRDSU diumumkan dalam Sidang Paripurna. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here