Kasus Anggota DPRD Sumut Pintor Sitorus, Majelis DKPP RI Cecar KPU Soal SKPI Tanpa Nomor Induk & Tanggal

Sidang Kode Etik terhadap KPU Sumut oleh DKPP RI, Senin siang (16/3/2020) di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar Sidang Kode Etik terhadap Komisioner KPU Sumut dan beberapa staf KPU Sumut sebagai teradu, Senin (16/3/2020) pulul 13.50 WIB di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan. Sidang kali ini adalah yang kedua setelah Senin (24/2/2020) dilaksanakan sidang pertama beragenda pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sesuai nomor perkara: 21-PKE-DKPP/II/2020. Majelis Sidang DKPP RI pun mencecar KPU Sumut selaku teradu terkait tidak adanya nomor induk dan tanggal Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) atas nama Pintor Sitorus saat mendaftar Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sumut dari Partai Gerindra No urut 5 asal Dapil Sumut 9.

BACA LAGI: Dua Caleg “jadi” DPRDSU Tersandung Hukum, Sekretaris Partai Gerindra: Kita Prihatin, Kami akan Panggil Ke-2 Kader

DKPP RI menggelar Sidang Kode Etik terhadap KPU Sumut, Senin siang (16/3/2020) di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

Pantauan www.MartabeSumut.com, sidang kedua beragenda pemeriksaan, mendengar keterangan tambahan saksi-saksi, pengadu dan teradu. Sidang dipimpin Ketua Majelis Dr Alfitra Salamm (anggota DKPP RI) dan Johan Alamsyah (TPD unsur Bawaslu Sumut). Pihak pengadu diantaranya Tunggul Sihombing (ASN/DPP LSM KOMPPTRAS) dan Lassinur H Sidabutar (swasta). Kedua pengadu menyerahkan kuasa kepada Pranoto, Muhammad Akbar Siregar dan Khaidir Ali Lubis. Pokok aduan pengadu menyangkut dugaan tidak taat terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang tidak teliti dan tidak cermat dalam melakukan verifikasi kelengkapan administrasi berkas Caleg DPRD Sumut Pintor Sitorus dari Partai Gerindra asal Dapil Sumut 9 nomor urut 5. Para pengadu mengadukan pihak teradu diantaranya: Herdensi (Ketua KPU Sumut), Mulia Banurea (Komisioner KPU Sumut), Benget Silitonga (Komisioner KPU Sumut), Yulhasni (Komisioner KPU Sumut), Ira Wirtati (Komisioner KPU Sumut), Syafrizal Syah (Komisioner KPU Sumut) serta Batara Manurung (Komisioner KPU Sumut). Ada pula Kartinawati Harahap (Plt Sekretaris KPU Sumut), Maruli Pasaribu (Kabag Hukum, Teknis dan Humas KPU Sumut), Harry Dharma Putra (Kasubag Hukum, Teknis dan Humas KPU Sumut) serta Mariska Irsanya Nasution (Operator SILOK KPU Sumut).

BACA LAGI: Soal Kasus BHS & PS, Partai Gerindra Sumut Dalami UU MD3, BHS : Nanti ya, Saya Masih Kumpul Keluarga

Teradu Sampaikan 9 Bukti Tambahan

Ketua Majelis Sidang Alfitra Salamm, awalnya meminta penjelasan dari teradu seputar jawaban perbaikan dalam sidang pertama. Termasuk bukti-bukti baru yang dibawa dan keberadaan 3 saksi terkait verifikasi SKPI Pintor Sitorus dari Dinas Pendidikan Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Benget Silitonga (teradu/Komisioner KPU Sumut) mengatakan ada perbaikan dengan 9 bukti tambahan. Diantaranya lampiran berita acara verifikasi yang memuat hasil penelitian pertama. “Jadi dokumen saat itu bahwa Saudara Pintor Sitorus tidak memenuhi syarat (TMS). Ada pula bukti dokumen SKPI yang kami copy dari pengadu. Kami tambahkan juga bukti SKPI yang kami terima saat pendaftaran Caleg. Proses verifikasi telah kami laksanakan sesuai ketentuan PKPU serta Juknis KPU No 876 tentang pedoman teknis pengaduan dan verifikasi anggota DPRD,” ucapnya. Benget menegaskan, KPU Sumut telah melibatkan 2 orang Pokja dari Dinas Pendidikan Sumut untuk verifikasi berkas. Yaitu Saut Aritonang dan Sri Indriyanti. Ketika KPU Sumut disebut pengadu tidak melakukan Rapat Pleno secara lengkap dan tidak patut untuk membahas verifikasi Caleg dan penetapan Caleg sehingga terjadi kesalahan, Benget menyatakan membantah pokok aduan tersebut. Menurut Benget, intensitas kerja KPU Sumut sangat tinggi kala itu. Sebab harus membagi kerja seperti tahapan Pemilu 2019, tahapan akhir Pilgubsu 2018 hingga pengambil-alihan tugas Ketua/anggota KPU Pakpak Bharat yang berstatus tersangka. “Tapi Rapat Pleno KPU Sumut tetap mengupayakan senantiasa lengkap dalam pengambilan keputusan. Dibuktikan dengan berita acara penetapan DCS Caleg DPRD Sumut pada Sabtu 11 Agustus 2018 dan penetapan DCT pada Kamis 20 September 2018,” terang Benget.

BACA LAGI: Demo Berbuntut Pemukulan Pintor Sitorus, Ketua DPRDSU Sebut Polisi Gegabah & Kecewa dengan Aksi Mahasiswa

KPU Sumut sebagai teradu menjalani Sidang Etika oleh DKPP RI, Senin siang (16/3/2020) di kantor Bawaslu Sumut Jalan Adam Malik Medan. (Foto: www.MartabeSumut.com)

Dua Komisioner Tidak Teken Verifikasi

Masih pengamatan www.MartabeSumut.com di lokasi sidang, selanjutnya Ketua Majelis Alfitra Salamm mempertanyakan 2 Komisioner KPU Sumut Yulhasni dan Iskandar Zulkarnain yang tidak menandatangani bukti verifikasi berkas Caleg. “Ya Yang Mulia, Pak Iskandar dan Pak Yulhasni,” jawab teradu KPU Sumut, Ira Wirtati. Alfitra kembali menanyakan 2 saksi Pokja Dinas Pendidikan Sumut yang dibawa pihak teradu. Benget menjawab, saksi Saut Aritonang dan Sri Indriyanti tidak dapat hadir dalam sidang karena tugas pekerjaan. Namun kedua saksi disebutnya sudah membuat keterangan tertulis. Benget pun membacakan pernyataan tertulis Saut Aritonang soal kapasitas sebagai anggota Pokja Dinas Pendidikan Sumut yang sudah meneliti administrasi, kelengkapan dan SKPI Caleg atas nama Pintor Sitorus. “Kedua Pokja telah memberikan paraf terhadap semua hasil verifikasi Caleg,” yakin Benget.

BACA LAGI: Hari ini 100 Anggota DPRD Sumut Dilantik, Massa Bakal Demo Pintor Sitorus ?

Majelis DKPP Cecar SKPI Pintor Sitorus

Mendengar penjelasan Benget, Ketua Majelis Sidang Alfitra Salamm langsung merespon. “Saya butuh penjelasan teradu. Kenapa SKPI (Pintor Sitorus) tidak ada nomor induk dan tanggal (SKPI) keluar,” tanya Alfitra Salamm. Pihak teradu dari KPU Sumut, Ira Wirtati, angkat suara. Dia menjelaskan, merujuk penjelasan Pokja, pengeluaran SKPI tetap dinyatakan sah walau SKPI tidak memiliki nomor induk. Ira Wirtati membeberkan 6 alasan. Pertama, sesuai poin 4 huruf a Pasal 1 ayat 6 Permendikbud 29/2014 tentang Pengesahan fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (Legalisir), bahwa SKPI adalah pernyataan resmi dan sah berpenghargaan sama dengan ijazah. Kedua, bahwa SKPI diterbitkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Provinsi Jawa Barat. “Pemahaman kami, seseorang yang ijazahnya hilang, dimana sekolah asalnya sudah non operasional atau tutup, dan bagi pemohon yang tidak ada data diri pada sekolah manapun, maka Dinas Pendidikan setempat/Kepala Cabang Dinas Pendidikan dapat menerbitkan SKPI sesuai Permendikbud No 29/2014 Pasal 6 dan Pasal 7,” cetus Ira Wirtati. Ketiga, bahwa dalam SKPI sudah memuat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian yang sesuai Pasal 7 Permendikbud No 29/2014. Keempat, bahwa SKPI tersebut sudah memuat dan menerangkan adanya 2 orang saksi teman lurus dan 1 angkatan pada sekolah yang sama serta mencantumkan nomor seri ijazah masing-masing. Kelima, SKPI sudah dilengkapi pernyataan tanggungjawab mutlak dari pemohon Pintor Sitorus. “Maknanya apabila terjadi kekeliruan dalam SKPI, yang bersangkutan bertanggungjwb penuh terhadap semua isi tertulis dalam SKPI itu. Merujuk Permendikbud No 29/2014 Pasal 7,” katanya. Keenam, bahwa dalam dokumen pencalonan Caleg (Pintor Sitorus) dilampirkan pula foto copy ijazah Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Merdeka Malang dengan nomor ijazah 0004152 (dst) bahkan disahkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah 7 yang dilegalisasi oleh Kabiro Akademik Universitas Merdeka Malang. “Dokumen ini meyakinkan kami bahwa yang bersangkutan Sdr Pintor Sitorus pernah mendaftar ke Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Universitas Merdeka Malang dengan menggunakan foto copy ijazah SMA,” kilah Ira Wirtati.

BACA LAGI: Sumut Fair Ditunda, PT PPSU Sulit Dikonfirmasi: Gerindra & Demokrat Sebut Jangan Under-estimate Walau Belum Terjangkit Corona

Pintor Sitorus Tak Lulus SMP ?

Tak puas mendapat jawaban itu, Alfitra balik mencecar. “Kan dalam sidang pertama sudah ditanyakan soal surat keterangan pengadilan yang menyatakan Pintor Sitorus tak lulus SMP-nya ? Bisa dijelaskan surat pengadilan ini,” kejar Alfitra. “Maaf Yang Mulia, belum ada,” sahut Ira Wirtati. Alfitra kembali bersuara. “Kami mau tanyakan kenapa teradu terima (SKPI) padahal itu tidak ada tanggalnya,” selidik Alfitra. Ira Wirtati langsung menjawab. “Jadi barangkali Pokja ini memang melibatkan Dinas Pendidikan dengan kewenangannya yang menyatakan sah,” tepis Ira Wirtati. Alfitra masih tak puas mendengar penjelasan “gantung” Ira Wirtati. “Tanggal surat SKPI kenapa tak ada,” usut Alfitra lagi. “Maaf Yang Mulia, soal tak ada tanggal SKPI mungkin kewenangan Dinas Pendidikan,” elak Ira Wirtati pelan. Alfitra terus mencari kepastian. “Apakah ada klarifikasi dari teradu (KPU Sumut) terhadap orang yang mengeluarkan surat (SKPI) itu,” herannya. Suasana tiba-tiba hening beberapa detik. Para teradu tampak diam dan saling memandang.

BACA LAGI: Lawan Pandemi Virus Corona, PT AP II Fokus Pantau Penumpang Non Direct ke Bandara KNIA

Percaya Hasil Pokja

Kali ini Benget Silitonga yang memberi respon. Dia mengatakan, ketika dokumen pencalonan diterima, KPU Sumut memang tidak ada mendapat informasi dari pihak pengeluar SKPI. “Kami percayakan hasil kerja Pokja dan tak ada pula tanggapan masyarakat. PKPU No 20/2018 yang jadi dasar kami untuk verifikasi dan klarifikasi. Baru setahun kemudian kami dapat pengaduan masalah SKPI ini,” ujarnya. Benget mengakui, Juknis KPU memang mencantumkan syarat ijazah. Namun di dalam PKPU diatur klarifikasi jika ada tanggapan masyarakat atas pendaftaran seorang Caleg. “Maka (dasar) itulah dilakukan klarifikasi dan verifikasi. Sebab ada sekira 1.350 Caleg saat itu dan kami percayakan proses verifikasi ke Pokja,” simpul Benget. Sidang kedua tersebut akhirnya ditutup sekira pukul 18.30 WIB. Seorang Staf Humas DKPP RI yang ditanya www.MartabeSumut.com menyatakan hasil sidang kedua akan dibawa dalam rapat pimpinan DKPP RI di Jakarta untuk menentukan kelanjutan perkara.

BACA LAGI: Petugas Security Check Point tak Ramah, DPRDSU Panggil Otoritas Bandara Kuala Namu

Ini Respon Pintor Sitorus

Perlu diketahui, saat ini Pintor Sitorus menjabat anggota DPRD Sumut periode 2019-2024. Sebelumnya, Jumat siang (13/3/2020), www.MartabeSumut.com telah mengkonfirmasi Pintor Sitorus. Tatkala dimintai komentar atas Sidang Kode Etik DKPP RI terhadap Komisioner KPU Sumut dan beberapa staf KPU Sumut terkait SKPI-nya, Senin (24/2/2020) lalu, anggota Komisi E DPRD Sumut tersebut justru mengaku tidak tahu. “Gak tahu aku. Dimana masalahnya (SKPI) saya ? Gak tahu aku. Jadi siapa yang ikut sidang ? Sampai sekarang saya gak tahu,” ujar Pintor via ponselnya. Ketika diinformasikan lagi jadwal sidang kedua pada Senin (16/3/2020), Pintor tetap menyatakan tidak tahu. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here