www.MartabeSumut.com, Medan
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekda Provsu) Hasban Ritonga menyatakan mendukung penuh perubahan radikal Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap 3 hakim PTUN Medan, 1 pengacara dan 1 Panitera pada Kamis (9/7/2015) di Medan, diikuti penangkapan beberapa pejabat tinggi Sumut serta penetapan Sumut sebagai 3 besar zona korupsi di Indonesia.
Ditemui www.MartabeSumut.com usai menghadiri rapat Pansus LKPJ Gubsu tahun 2015, Kamis siang (28/4/2016) di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Jalan Imam Bonjol Medan, Hasban Ritonga memastikan, Pemprovsu mendukung penuh perubahan radikal Sumut menuju perbaikan yang lebih baik. “Kita dukung perubahan Sumut yang radikal supaya Sumut bisa pulih secepatnya,” tegas Hasban. Menurut dia, perubahan radikal dapat dimulai dari mental aparatur negara, transparansi aparat, birokrasi bersih dan pelayanan jajaran pemerintah yang lebih maksimal. “Kita setuju perubahan radikal. Misalnya saja akan kita wujudkan sistem informasi teknologi (IT) Pemprovsu berbasis online,” tutup Hasban.
Jangan Omdo
Menanggapi komentar Sekda Provsu Hasban Ritonga tersebut, Ketua Fraksi Partai Hanura DPRDSU Toni Togatorop, SE, MM, meminta Pemprovsu tidak hanya omong doang alias “omdo” namun merealisasikan perubahan radikal yang dimaksudkan. “Semangatnya jangan cuma Omdo dong, tapi buktikan di lapangan,” ucap Toni kepada www.MartabeSumut.com, Kamis sore (28/4/2016) di gedung Dewan. Toni pun meyakini perubahan radikal Sumut diperlukan namun jangan setengah hati. Artinya, lanjut anggota Komisi D DPRDSU itu mencontohkan, hingga kini rakyat Sumut masih menjerit memproses administrasi kependudukan karena dipenuhi aparat negara bermental suap/korup pada tingkat kelurahan, kecamatan bahkan institusi pemerintah kab/kota. “Pemko Medan contohnya. Warga Medan sering ngadu kepada saya. Mereka mengeluhkan perilaku staf PNS, Lurah apalagi Camat karena tidak melayani rakyat melainkan pamrih menuntut uang jasa setiap pengurusan. Bagaimana pula 32 kab/kota lainnya ? Bisakah kalangan eksekutif, legislatif dan judikatif tidak omdo tapi bersinergi mempercepat perubahan radikal Sumut,” sindir Toni bertanya.
Perubahan Radikal yang Holistik
Seperti diberitakan www.MartabeSumut.com sebelumnya,Dr Januari Siregar, SH, MHum, mengusulkan perubahan radikal Sumut saat dijumpai www.MartabeSumut.com, Sabtu malam (23/4/2016) di Medan. Dr Januari Siregar mengatakan, Sumut pasti membaik dan pulih bila perubahan radikal dilakukan holistik, cepat, menyeluruh, tegas serta tidak kompromi terhadap pelanggaran sekecil apapun. Namun anggota Komisi A DPRD Sumut asal PKPI ini mengingatkan, perubahan radikal patut diawali dari perilaku pejabat, aparat dan birokrat. “Mulailah mental menegakkan aturan dan hukum. Niscaya masyarakat mencontoh dan Sumut pulih kembali,” cetus Dr Januari Siregar. Itulah sebabnya, lanjut dia, Plt Gubsu sebagai pimpinan tertinggi Sumut harus mampu berfikir konstruktif dan membangun sendi-sendi konstitusional. “Gubernur jangan ngeyel. Plt Gubsu kita sekarang masih ngeyel. Gak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat,” sinidr Dr Januari Siregar.
Jangan Kompak Bermental Korup
Hal senada dilontarkan Dr (Phil) Dharma Indra Siregar tatkala ditemui www.MartabeSumut.com, belum lama ini. Pemerhati sosial politik Nasional yang tergolong sepuh itu menilai, terkadang perubahan radikal diperlukan demi mewujudkan hasil maksimal semisal tata kelola kepemimpinan maupun administrasi pemerintahan. Kuncinya disebut Dr (Phil) Dharma Indra Siregar terletak pada watak jajaran birokrasi, PNS, aparat, pejabat, birokrat dan penyelenggara pemerintahan. “Jangan lagi mereka kompak bermental suap/korup. Mental suap dan korup nyata jadi pembusukan budaya yang berimplikasi pada penelantaran pelayanan rakyat,” ucapnya. Dia membeberkan, kendati Sumut diterpa gelombang besar dan belum pulih, toh fakta miris menunjukkan bahwa masih ada kalangan birokrasi, PNS, aparat, pejabat, birokrat dan penyelenggara pemerintahan yag mempertahankan rmental suap/korup di berbagai instansi pelayanan publik. Dr (Phil) Dharma Indra Siregar berharap, pembusukan budaya suap/korup wajib dipupus melalui semangat pelayanan rakyat serta good governance (pemerintahan bersih-Red). Kalau mental melayani rakyat diwujudkan tulus/iklas, Dr (Phil) Dharma Siregar percaya iklim pemerintahan Sumut dan Indonesia bakal berjalan baik, sehat bahkan berintegritas
Praktik Revolusi Mental Jangan Bias
Sedangkan Plt Kadis Sosial Sumut Dr Asren Nasution, MA, saat dijumpai www.MartabeSumut.com di gedung DPRDSU Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat siang (22/4/2016), berpendapat, konsepsi revolusi mental Presiden Jokowi perlu diterjemahkan lebih konsekuen. Walau tidak menolak Sumut perlu perubahan radikal, tapi Dr Asren Nasution lebih setuju mental aparat, pejabat dan birokrat dulu yang dibenahi. Bagi mantan Kabintal Kostrad berpangkat Kolonel dan sempat mengabdi 22 tahun di TNI, penerapan revolusi mental saat ini cenderung berjalan bias. Pasalnya, sistem, etika dan norma pemerintahan Sumut yang sudah bagus justru dikelola orang-orang tidak kompeten. “Maka jadi tak bagus semua. Pentingnya disitu. Jabatan itu amanah, jangan dicari-cari atau grasak-grusuk. Yang bagus pasti bersinar, yang tak bagus tentu tergeser seleksi alam. Tunaikan optimal bila kita dipercaya,” imbau Dr Asren Nasution. Oleh karenanya, imbuh dia lagi, kondisi Sumut pasca-diterpa musibah seyogianya jadi momentum mahal untuk bangkit memperbaiki zona merah rawan korupsi. “Ada 8 jabatan Plt di pemerintahan Sumut yang akan dilelang. Mari kita mulai dari sana melakukan perubahan revolusi mental,” tutupnya. (MS/BUD)
