www.MartabeSumut.com, Medan
Ratusan massa berbendera Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor (Satu Betor) berunjukrasa ke gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (27/6/2019) sekira pukul 17.30 WIB. Dalam aksinya, massa Satu Betor meminta semua pihak menghormati dan menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden atau Pilpres tahun 2019.
“Apapun keputusan MK, kita harus legowo, harus terima,” kata Johan Merdeka, pimpinan aksi Satu Betor. Disampaikan Johan, Satu Betor sangat cinta perdamaian, cintai NKRI, lima ratusan penarik becak bermotor atau biasa disingkat Parbetor siap mendukung Polri untuk menolak kerusuhan. “Damai untuk NKRI, apapun keputusan MK, kita tetap cinta damai, Satu untuk NKRI,” sambung Merdeka.
Pengamatan www.MartabeSumut.com, massa Satu Betor menyampaikan pernyataan sikap, yaitu siap mendukung hasil MK. Kemudian, menolak provokasi hasutan untuk memancing keributan maupun kerusuhan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Terpisah, Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Romadhoni Sutardjo ketika diwawancarai wartawan membenarkan adanya aksi unjukrasa dari Gerakan Kakek dan Nenek Peduli Keadilan serta dari Satu Betor. “Iya mereka sudah selesai menyampaikan aspirasi, kita kepolisian dari Polrestabes Medan bersama TNI siap melakukan pengamanan, kita juga tidak pernah melarang seseorang atau kelompok massa untuk menyampaikan aspirasi,” kata AKBP Romadhoni.
Kemudian, massa aksi diminta untuk selalu menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan. Terkait adanya kelompok massa yang diduga akan ada karena tidak puas dengan hasil keputusan dari MK. Kabag Ops berharap agar semua bisa menerimanya. “Harapan kita semua menerima keputusan MK, mari kita bersama sama ciptakan perdamaian, kepolisian akan selalu menjaga keamanan,” imbaunya.
Akses Jalur Gedung DPRD Sumut Ditutup
Adanya aksi unjukrasa dari Satu Betor, pihak kepolisian dari Polrestabes Medan beserta Polsek Medan Baru melakukan langkah tepat. Untuk mengantisipasi kemacetan panjang diakibatkan ramainya massa dan banyaknya becak bermotor atau Betor, akses jalan menuju gedung DPRD Sumut ditutup sementara. “Iya akses jalan ditutup agar pengendara lain bisa memilih jalur yang lain, itu untuk mengantisipasi kemacetan, nantinya jika aksi unjukrasa selesai maka jalur akan kembali dibuka,” ujar petugas Polisi Lalulintas (Polantas) dari Polrestabes Medan Bripka Farianda K dilokasi.(reza)
Kakek dan Nenek Unjukrasa
Sebelumnya, masih pantauan www.MartabeSumut.com, telah datang pula ke DPRD Sumut massa yang menamakan kelompok Gerakan Kakek dan Nenek Peduli Keadilan, kumpulan ulama bersorban dan wanita berhijab. Massa yang kebanyakan memakai sorban dan peci serta berhijab ini mempersoalkan korban penganiayaan berakibat kematian dalam aksi unjukrasa tanggal 21-22 Mei 2019 di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia di Jakarta. “Kita juga meminta penyidik Polri segera menetapkan tersangka terhadap perkara penganiayaan di kantor Bawaslu kemarin. Ungkap juga kasus penyiraman air keras Novel Baswedan secara profesional sesuai perundangan undangan,” kata Abu Fajar, Kordinator aksi.
Selain itu, massa meminta DPR RI menggunakan hak angket (hak penyelidikan) terhadap peristiwa penganiayaan yang berakibat kematian dalam aksi unjukrasa di kantor Bawaslu Pusat. “Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) perlu melakukan investigasi. Sebab patut diduga kematian tak wajar terhadap 600 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di berbagai daerah Indonesia,” sambungnya. Kasubbag Yanmas Sekretariat DPRD Sumut Rospita Pandiangan tampak menerima massa aksi. Dia berjanji akan menyampaikan aspirasi massa aksi kepada pimpinan DPRD Sumut. Demonstran akhirnya membubarkan diri teratur sekira pukul 17.00 WIB. (MS/REZA)
