www.MartabeSumut.com, Medan
Puluhan orang berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat pagi
(11/1/2019). Dalam aksinya, massa meminta DPRDSU, Kapoldasu, Kajatisu
dan BPK Perwakilan Sumut memanggil, memeriksa, mengusut serta melakukan
proses penegakan hukum terkait dugaan KKN proyek-proyek di Dinas
Pekerjaan Umum (PU) Kab Asahan.
Pantauan www.MartabeSumut.com,
massa tiba di gedung Dewan pukul 10.30 WIB. Mereka langsung berkumpul
di depan pagar pintu masuk sembari memajang spanduk dan berorasi
bergantian. Pengunjukrasa yang datang berbendera Koalisi Mahasiswa
Pemuda Islam Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK). Salah satu demonstran, FA
Siagian, dalam orasinya mengungkapkan, berbagai proyek Dinas PU Asahan
terindikasi korupsi karena data-data RAB APBD/P-APBD Kab Asahan TA
2017-2018 tidak pernah diberikan terbuka kepada LSM/Ormas padahal UU No
14/2008 mengatur Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dia mengatakan,
rekanan kontraktor kerap dimintai uang (Pungli) yang wajib dibayar
kepada Dinas PU Asahan setelah mendapat proyek. “Contohnya, ada indikasi
mark-up anggaran proyek pekerjaan jalan di Desa Sarang Gelang Kec Sei
Kepayang Timur Kab Asahan tahun 2018. Kemudian proyek pengaspalan jalan
di desa itu tidak sesuai bestek bahkan tanpa pelang proyek. Kami minta
Poldasu, Kajatisu dan BPK memeriksa proyek di Desa Sarang Gelang. Lalu
DPRDSU memanggil RDP Kadis PU Asahan,” imbau Siagian.
Dugaan KKN Belanja Modal 2015
Pada
sisi lain, beber Siagian lagi, penegak hukum juga harus mengusut dugaan
KKN anggaran belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 senilai Rp.
128.922.266.603,74 dengan realisasi anggaran Rp. 119.753.182.298,00.
Menurutnya, dugaan KKN belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 tersebut
mencakup 6 hal. Diantaranya, pertama, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 41.410.176,96 pada lanjutan hotmix jalan Sibogat Desa P Bungur Kab Asahan. Kedua,
kekurangan volume pekerjaan Rp. 63.465.579,36 pada lanjutan peningkatan
jalan hotmix di Pondok Kucingan Bunut Seberang Kab Asahan. Ketiga, kekurangan volume pekerjaan Rp. 16.215.757 pada peningkatan jalan hotmix jalan Rawang Pasar I dan Rawang Pasar IV Kab Asahan. Keempat,
kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 59.903.528,94 pada lanjutan
hotmix dari Tasik Malaya Air Joman hingga Watas Kota Tanjung Balai. Kelima, kekurangan
volume pekerjaan Rp. 17.321.230,63 pada pekerjaan hotmix jalan Tugu
Dusun II Desa Bandar Pulau Pekan menuju kantor Camat Asahan. Keenam,
adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 28.787.282,55 pada
pekerjaan hotmix jalan Tugu Dusun V Desa Aek Korsik Kec Aek Ledong Kab
Asahan. Dia pun meminta BPK Sumut mengaudit laporan proyek Dinas PU
Asahan karena diduga sarat praktik KKN. “Periksa juga oknum pejabat
Dinas PU Asahan terkait pembagian kegiatan penetapan barang/jasa proyek
jalan/jembatan tahun 2014 untuk perorangan di beberapa kecamatan. Proyek
itu ditetapkan oleh PPJB dari anggaran DAK dan APBD Asahan. Termasuk
indikasi KKN belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 serta banyaknya
kekurangan volume pekerjaan proyek,” singkap Siagian. Masih pengamatan www.MartabeSumut.com,
aspirasi pengunjukrasa hanya diterima Kasubag Yanmas DPRDSU Rospita
Pandiangan, SE. Sebab seluruh anggota DPRDSU sedang melakukan Kunker
keluar daerah. Pukul 11.40 WIB, massa akhirnya membubarkan diri teratur.
Tidak ada kemacetan lalulintas akibat aksi tersebut. (MS/BUD)
