www.MartabeSumut.com, Medan
GM Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) Provinsi Sumut Dr Ir Hj Hidayati, MSi dan Pusat Informasi BPGKT Drs Wilmar E Simandjorang sempat tuding-tudingan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Jumat siang (21/12/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Keduanya saling menyudutkan posisi masing-masing khususnya masalah uang.
Pantauan www.MartabeSumut.com di lokasi, RDP dipimpin anggota Komisi B DPRDSU Richard P Sidabutar, SE. Hadir anggota Komisi B DPRDSU Jantoguh Damanik dan anggota Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu, SH. Tampak pula beberapa Manager Geosite BPGKT. Tatkala diberi kesempatan bicara, Pusat Informasi BPGKT Drs Wilmar E Simandjorang, secara lantang menyesalkan kinerja GM BPGKT (hidayati) yang dinilai tidak memiliki konsep jelas atas master plan Geopark Kalder Toba (GKT). Sampai saat ini, kata Wilmar, belum ada dokumen yang bisa dilihat secara utuh terkait master plan dan action plan BPGKT. Termasuk janji GM BPGKT untuk memperjuangkan budget atau honor tim BPGKT. “Kita dibentuk sesuai SK Gubsu. Saat dosir masuk UNESCO, kata GM ada honor. Namun anggaran tahun 2018 kenapa sulit dicairkan,” cecar Wilmar. Dia juga menyesalkan tidak dilibatkan menyusun dosir. Begitu pula saat tim asesor turun. Setelah UNESCO datang November 2018, Wilmar menilai kondisi BPGKT semakin tak jelas. Dia mengingatkan, pengelolaan Geopark harus terbuka dan transparan. “Apa kami tak punya hak mengetahui apa yang dikerjakan GM ? Kami yakin, hanya pembangunan berbasis Geopark yang bisa memajukan Danau Toba dan meningkatkan perekonomian rakyat/daerah. Semua perkembangan BPGKT tidak pernah kami ketahui,” tudingnya. Manager Geosite Silahisabungan Rikson Sihombing juga menyesalkan persoalan honor yang tidak dicairkan. “Kenapa selalu dibilang tak ada uang,” herannya.
GKT 2 Kali Ditolak UNESCO
Menanggapi tudingan timnya tersebut, GM BPGKT Provinsi Sumut Dr Ir Hj Hidayati, MSi, menjelaskan, Sumut mendapat surat rekomendasi dari UNESCO tentang kegagalan ke-1 pada 15 September 2015 dan kegagalan ke-2 pada 30 November 2016. Hal itu disebut Hidayati karena UNESCO mendeteksi 7 kabupaten di sekitar Danau Toba tidak kompak. Sehingga muncul isu pergantian GM BPGKT, kala itu. “Saya tak minta jadi GM kok. Dulu GM itu pak Rizani yang kerja di Bappeda Sumut. Bulan 1 saya resmi diangkat sebagai GM BPGKT dan mulai buat dosir. Saya kerjakan tanpa dana dari luar 1 rupiah pun. Saya pakai uang pribadi untuk biaya cetak bahkan mengirim apapun,” geram Hidayati. Nah, dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada, ungkap Kadis Pariwisata Sumut ini lebih jauh, UNESCO akhirnya mau menerima dosir. Namun dia menyesalkan justru internal BPGKT yang ribut. “Kok jadi kita yang ribut ? Ada usulan peta itu ya sesuai administrasi. Saya hanya melanjutkan program mantan Kadis Pariwisata Sumut Bapak Elisa Marbun. Memang katanya ada alokasi anggaran Rp. 600 juta. Tapi saya bergerak selama ini tanpa dana 1 rupiah pun dari negara. Hutaginjang kami usulkan pertama kali sebagai daerah kunjungan tim asesor UNESCO,” tegasnya. Hidayati menambahkan, keluhan yang muncul sekarang dilatarbelakangi masalah uang. “Kenapa kami tak bersinergi ? Karena sebelumnya mereka minta honor namun saya bilang gak ada uang,” cetusnya. Bahkan Hidayati mengaku menawarkan dana TPP miliknya Rp. 18 juta untuk dibagi-bagi kepada Tim BPGKT. Ironisnya lagi, sindir Hidayati, ada pula yang mengancam akan membuat spanduk supaya gagal dan dilihat tim assessment UNESCO. “Saya tidak terima 1 rupiah pun dari PT Aquafarm. Silahkan diaudit. Apapun yang terjadi, harusnya kita menang dulu. Bukan ribut-ribut begini,” keluhnya. Soal kesalahan masuknya Wakil GM yang non PNS, Hidayati menegaskan terlalu berlebihan. “Yang memasukkan nama Pak Wilmar Simanjorang itu saya. Kalo saya dianggap tak terbuka, mari kita introspeksi. Kenapa kita harus konflik ? Nomor 1 tak ada konflik, itulah penilaian UNESCO. Saya ke Yunani belajar Geopark memakai dana pribadi. Bukan dana negara,” ucapnya. Menyahuti agenda Festival Danau Toba (FDT), Hidayati menyatakan kegiatan tersebut memang sudah ada alokasi dananya. Sehingga BPK otomatis melakukan audit untuk setiap kegiatan FDT. Menurut Hidayati, kegiatan dan dana telah diplot sejak tahun 2017 serta tertuang dalam RKA. Menjawab kabar hasil kerja GM BPKGT, Hidayati mengatakan selalu menelepon ke Kementerian pusat. “Mereka bilang tunggu bulan April 2019 sebab belum ada kabar dari UNESCO. Ini kok malah dibentuk Forum Komunikasi Geopark tapi saya tidak tahu ? Dengan segala kekurangan dan kelebihan, saya sudah usaha agar ada assessment,” terangnya. Bagi Hidayati, dirinya telah mengusulkan anggaran dalam APBD Sumut 2019 untuk BPGKT. Diantaranya untuk pembuatan leaflet, masterplan, dana sosialisasi Rp. 200 juta, honor 16 Manager Geosite, beli fasilitas laptop, operasional kantor BPGKT Jalan Sakti Lubis Medan, website hingga SPPD tim. Dia berharap 7 Pemkab sekitar Danau Toba melakukan penataan Geosite. “Total dana saya usulkan di APBD Sumut 2019 sekira Rp. 3 Miliar. Saya sudah usulkan di P APBD Sumut 2018 tapi P kita kan tidak ada ? Makanya saya tak bisa cairkan dana Rp. 600 juta tahun 2018 itu,” tutup Hidayati.
Tujuh Kesimpulan Rapat
Usai mendengar paparan berbagai pihak, Richard Sidabutar akhirnya menyimpulkan 7 catatan rapat. Diantaranya, pertama, BPGKT harus menerapkan manajemen yang lebih baik dan bila memungkinkan dibuat Badan Layanan Umum (BLU). Kedua, GM BPGKT melibatkan 16 Manager Geosite. Ketiga, penguatan sinergi antar-lembaga dan 7 kabupaten yang menaungi Danau Toba. Keempat, penyusunan dukungan anggaran, sosialisasi, honor, fasilitas dan sejenisnya termasuk penelusuran masalah anggaran tahun 2018 Rp. 600 juta. Kelima, kegiatan/program BPGKT harus sinkron dengan Perda Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda). Keenam, jangan ada konflik internal BPGKT Provinsi Sumut. Ketujuh, pada Januari 2019 Komisi B DPRDSU akan mengundang RDP Dinas Pariwisata, BPGKT Provinsi Sumut, BPODT dan 16 Manager Geosite untuk penguatan konsolidasi. “Saya rasakan ada kesan kalo 7 Pemkab yang menaungi Danau Toba belum punya 1 spirit meloloskan GKT ke UNESCO. Saya bawa ini RDP supaya ada solusi atas konflik yang terjadi. Orang tersinggung boleh, tapi kita harus sama-sama punya semangat mencintai Danau Toba dan meloloskan GKT ke UNESCO. Saya tangkap tadi, mereka mempertanyakan budget, program dan manajemen,” cetus politisi Partai Gerindra itu.(MS/BUD)
