MartabeSumut, Medan
Miss World dipuja, Miss World dicela. Kira-kira begitulah kata-kata yang menyeruak deras di penjuru Tanah Air memasuki ajang pemilihan nona/ratu dunia pada 8-28 September 2013. Kegiatan bertaraf internasional yang akan digelar pertama kali di Indonesia, itu menuai tanggapan beragam dari berbagai lapisan masyarakat.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu lembaga yang secara tegas menolak agenda tersebut dilaksanakan di Indonesia karena menilai bertujuan mengeksploitasi tubuh perempuan. Namun banyak pihak mendukung kegiatan dan meminta pihak-pihak yang menolak untuk tidak mempertontonkan sikap fanatik namun justru terindikasi munafik. Sebab ajang Miss World dianggap menampilkan aura perempuan dari sisi kecantikan fisik, kecerdasan intelektual hingga kematangan perilaku.
Selain organisasi MUI, reaksi keras penolakan juga muncul dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pantauan MartabeSumut, ratusan orang berbendera HTI Sumut berduyun-duyun mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU), Kamis pagi (5/9/2013). Massa yang didominasi perempuan dan anak-anak tersebut menyerukan penolakan penyelenggaraan ajang Miss World di Indonesia. “Kami menolak eksploitasi tubuh perempuan, kembalikan harkat martabat perempuan,” teriak demonstran.
Koordinator aksi Rahayu Ardasari, dalam orasinya mengatakan, pemerintah harus mencabut izin kegiatan Miss World sebab kegiatan dipandang menjatuhkan harkat dan martabat perempuan. “Kami tidak mau tubuh perempuan dijadikan objek eksploitasi demi kepentingan apapun,” cetusnya. Selang beberapa menit berorasi, anggota Komisi A DPRDSU Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Humas DPRDSU Rospita Pandiangan menemui pengunjukrasa. Selanjutnya sebanyak 15 perwakilan diterima di ruang komisi A. Kepada demonstran, Ahmad Ikhyar Hasibuan menyambut baik aspirasi masyarakat dan berjanji akan meneruskan kepada pimpinan Dewan. Namun massa HTI meminta rekomendasi tertulis DPRDSU terkait sikap resmi menyatakan menolak ajang Miss Wolrd. “Kalau rekomendasi institusi, saya tidak bisa putuskan sendiri dan harus saya bicarakan dengan pimpinan DPRDSU,” ujar Ikhyar Hasibuan.
Pendapat Perempuan Tentang Ajang Miss World
Terpisah, MartabeSumut menemui beberapa perempuan yang sehari-harinya beraktivitas di gedung DPRDSU. Rospita Pandiangan, SE, misalnya. Menurut Kasubag Pelayanan Masyarakat dan Aspirasi DPRDSU ini, dirinya setuju pelaksanaan Miss World sepanjang memperhatikan busana perempuan yang ditampilkan. “Saya setuju saja tapi jangan sampai menghilangkan norma dan etika publik. Yang paling penting adalah menghargai harkat martabat perempuan,” katanya. Menurut Rospita, tubuh perempuan yang tertutup pakaian membuktikan etika dan norma adat ketimuran bangsa. Artinya, lanjut dia, batasan keterbukaan harus dijaga dan dihormati sehingga tidak membuat perempuan rendah di mata dunia.
Hal senada disampaikan Kasubag Informasi DPRDSU Nuraini, MSP. Menurut dia, kegiatan Miss World dapat disetujui tapi wajib menghargai norma-norma ketimuran. “Setuju saja, namun kita punya adat ketimuran yang perlu diperhatikan. Baik dalam busana maupun penampilan para pesertanya,” ingat Nuraini. Sementara itu, Elvi Sianipar, SP, salah satu staf Fraksi PDS DPRDSU, mengungkapkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan dari ajang pelaksanaan Miss World. Kalau niat mereka baik dan sudah mengakomodasi aspirasi berkembang, kata Elvi, semua masyarakat perlu melihat secara proporsional. “Pakaian jenis bikini mereka setuju tidak dipertontontakan lagi. Mana mungkin Mabes Polri mengeluarkan izin bila agenda mereka melanggar aturan maupun norma-norma kesusilaan khususnya bagi perempuan,” tegas Elvi, seraya mengimbau pihak-pihak tertentu tentang pentingnya sikap fanatik namun jangan justru jadi terkesan munafik karena memaksakan kehendak tanpa dasar. Sedangkan Dra Nunung, staf Humas DPRDSU, juga menegaskan setuju tapi tetap dengan sedikit catatan. “Saya kurang setuju bila busananya tidak benar atau terbuka vulgar atau kurang wajar. Kalo sopan sih, ya oke-oke saja,” akunya. (MS/BUD)
