www.MartabeSumut.com, Medan
Setelah pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 berlangsung sukses dengan kelahiran pemimpin Nasional Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK), kondisi parlemen Indonesia di DPR RI semakin tidak jelas. Kental terbelah kepentingan politik masing-masing kubu sehingga berlarut-larut merugikan pelayanan rakyat. Lucunya lagi, yang katanya mereka wakil rakyat, seakan-akan DPR RI itu lembaga independen yang tidak pro rakyat bahkan merasa tak membutuhkan pengawasan dari instansi manapun. Jika DPR RI memang tidak pro kepada rakyat, maka lebih baik dibubarkan saja !
Permintaan tersebut dilontarkan Korlap Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumut Irvan Silalahi dalam orasinya, tatkala berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis siang (29/10/2015). Pantauan www.MartabeSumut.com, sedikitnya ada 200-an demonstran mendatangi gedung DPRDSU. Mereka berkumpul di depan pintu pagar utama masuk seraya memajang spanduk, karton-karton dan berorasi secara bergantian. Menurut Irvan, pihaknya datang ke DPRDSU agar menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRDSU dan DPR RI di Jakarta terkait citra DPR RI yang dianggap mementingkan kelompok. Dia mencontohkan, usulan dana aspirasi anggota DPR RI senilai Rp. 20 Miliar beberapa waktu lalu dan tarik menariknya RUU KUHPidana dan RUU APBN 2016. “Jika DPR RI tidak pro rakyat, lebih baik dibubarkan saja,” teriak Irvan lantang, diikuti yel-yel massa “DPR harus pro rakyat”, DPR jangan mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok”.
Massa Tolak Ketua Komisi E DPRDSU
Selang beberapa menit berorasi, Ketua Komisi E DPRDSU Efendi Panjaitan datang menemui massa didampingi Humas DPRDSU Rospita Pandiangan, SE. Namun sayang, kehadiran politisi PDIP itu tidak diterima demonstran dengan alasan memerlukan unsur pimpinan Dewan. Efendi Panjaitan pun mundur dan beberapa menit kemudian muncul Wakil Ketua DPRDSU Ruben Tarigan. Kepada politisi PDIP ini, Irvan Irvan membacakan 6 tuntutan Pospera. Miliputi, pertama, jika DPR RI tidak pro rakyat, maka bubarkan. Kedua, pemimpin negara harus profesional dan tidak mementingkan kelompok. Ketiga, NKRI harus bersatu, DPR RI juga bersatu. Keempat, DPR RI harus mengutamakan kepentingan rakyat. Kelima, konflik di DPR RI jangan berlarut-larut. Keenam, rakyat butuh kepastian bukan janji-janji. Menanggapi aspirasi tersebut, Ruben pun menyambut baik dan berjanji meneruskannya kepada pimpinan DPRDSU maupun DPR RI di Jakarta. Sempat terjadi diskusi kecil antara anggota Dewan dan demonstran, sebelum akhirnya massa membubarkan diri teratur pukul 13.10 WIB. Arus lalulintas di depan gedung DPRDSU Jalan Iman Bonjol Medan mengalami sedikit kemacetan akibat aksi Pospera. (MS/BUD)
