www.MartabeSumut.com, Medan
Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, menegaskan, keberadaan 1 Balai Latihan Kerja (BLK) Sumut di Kota Pematang Siantar/Kab Simalungun belum sinkron dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Akibatnya, BLK di Sumut cuma sebatas formalitas lokasi pelatihan belaka karena output BLK Sumut tak bisa menjawab ekspektasi warga yang ingin memasuki DUDI.
Ditemui www.MatabeSumut.com di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa sore (20/8/2019), Robert menginformasikan, Komisi E DPRDSU telah melakukan peninjauan khusus ke BLK, Disnaker dan beberapa perusahaan di Kota Surabaya pada 14 Agustus 2019. Tujuannya untuk melihat eksistensi BLK dan relasinya terhadap perusahaan-perusahaan maupun Disnaker setempat. Politisi Partai Gerindra ini memastikan, hasil tinjauan menunjukkan fakta bahwa keberadaan 3 lembaga (BLK, Disnaker dan perusahaan) di Surabaya serta Provinsi Jatim memiliki integrasi kuat mengelola input dan melepaskan output. “Di Provinsi Jatim ada 16 BLK. Fasilitas BLK mereka cukup bagus dan representatif. Terpenuhi sebagai sarana pelatihan kerja. Kita kagum melihat BLK di Jatim karena ikut menyumbang kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp. 30 Miliar. BLK disana melatih tenaga kerja swasta sehingga membawa pemasukan dana. Termasuk produk-produk buatan BLK Jatim sudah eksport ke manca negara. Komisi E DPRDSU melihat ada sinkronisasi keberadaan 16 BLK di Jatim dengan DUDI,” ungkap Robert.
BLK Sumut tak Punya Visi
Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga itu melanjutkan, kendati BLK Sumut hanya 1 berlokasi di Kota Siantar/Kab Simalungun, toh keberadaannya tidak kunjung sinkron dengan DUDI. Apalagi fasilitas BLK Sumut tergolong minim, sangat lemah, dan belum memiliki visi jelas menerobos pasar kerja. Artinya, timpal Robert lagi, ironis sekali Provinsi Sumut punya Rencana Strategis (Renstra) untuk tampil sebagai daerah berdaya saing tinggi sementara visi kelembagaan BLK masih gagal paham menjawab peluang DUDI. “Bagaimana mungkin Sumut punya Renstra berdaya saing tinggi kalo tak punya BLK yang baik, representatif dan mumpuni,” sindir Robert bertanya. Bagi Sekretaris Partai Gerindra Sumut tersebut, BLK Sumut perlu cepat membenahi fasilitas serta merealisasikan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar agar output-nya kelak bisa diterima pasar kerja. Kemudian membereskan berbagai keterbatasan, menghadirkan SDM tenaga pelatih, melengkapi fasilitas, mengusulkan anggaran pembenahan hingga kepastian menjawab penurunan angka pengangguran di Sumut. “Jangan slogan kita aja berdaya saing tinggi tapi faktanya tak jelas. Kapan BLK Sumut mampu menerima tenaga kerja swasta untuk dilatih ? Kapan BLK Sumut bisa memberi PAD ke kas daerah Sumut ? Inilah kegagalan Disnaker Sumut akibat tak punya terobosan,” tuding Robert balak-blakan. Kedepan, Robert meminta Disnaker Sumut, BLK Sumut dan perusahaan-perusahaan di Sumut bisa sinkron dalam menjawab DUDI. Paling tidak, semakin terintegrasi dengan para pemangku kepentingan lain semisal Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah. “Lulusan SMK sangat tepat dilatih BLK supaya nantinya dapat menerobos pasar kerja DUDI,” tutup Robert diplomatis. (MS/BUD)
