www.MartabeSumut.com, Medan
Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menemui pejabat kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kemenpan RB dan Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) di Jakarta, Kamis (4/4/2019). Tujuannya untuk meminta kepastian seleksi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K) untuk guru honor K2 yang tidak kunjung dilaksanakan Pemprovsu. Selain itu, Komisi E DPRDSU juga menginformasikan kepada Kementerian Diknas seputar proses Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA/SMK sejak 25 Maret – 8 April 2019.
Ditemui www.MartabeSumut.com, Senin siang (8/4/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, menjelaskan, pihaknya ke BKN dan Kemenpan RB bersama Sekretaris BKD Sumut Syahruddin Lubis serta Kasubid Formasi BKD Sumut Renny Tania. Diterima oleh pejabat Kemenpan RB Kabid Hestiarsih dan Kasubag Wasito. Menurut politisi PKS itu, lantaran selama ini belum kunjung digelar, maka pejabat BKN dan Kemenpan RB menyatakan tidak ada lagi jadwal pelaksanaan rekrutmen P3K guru honorer K2. “Sayang sekali, setelah DPRDSU ke kantor BKN dan Kemenpan RB, mereka sudah memutuskan tidak ada lagi rekrutmen P3K guru honorer K2 di Sumut. Mau apa lagi, Pemprovsu juga yang terlambat sih,” sesal Syamsul Qodri. Kendati demikian, pejabat BKN dan Kemenpan RB disebutnya memberi peluang rekrutmen P3K yang terbuka untuk umum dan dijadwalkan pada Juni-Juli 2019. Rekrutmen P3K umum akan memberi peluang kepada semua tenaga honor di Sumut termasuk guru honorer untuk ikut bersaing. “Ya kita tunggulah Juni atau Juli 2019. Guru honorer bisa mencoba lagi mengikuti,” ucapnya.
Pelaksanaan UNBK 2019
Menyinggung pelaksanaan UNBK SMA/SMK tahun 2019 di Provinsi Sumut, Syamsul Qodri menyampaikan berbagai kendala kepada pejabat Kementerian Diknas. Diantaranya SMK dan SMA di Sumut masih terbatas fasilitas komputer, jaringan internet hingga banyaknya sekolah yang belum mampu memenuhi syarat namun memaksakan menggelar UNBK. “Tidak sedikit sekolah memaksakan UNBK tapi minus komputer, jaringan internet serta fasilitas pendukung. Hampir semua kab/kota di Sumut mengeluhkan UNBK tahun 2018 lantaran fasilitas kurang memadai,” ungkapnya. Bagi legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara tersebut, ada kesan seolah-olah sekolah memaksakan UNBK demi prestise semata. Gara-gara ingin menunjukkan citra sekolahnya hebat, maka dipinjamlah komputer orangtua murid atau disewa dari rental-rental. “Itulah info kami terima dari daerah yang kami sampaikan kepada pejabat Diknas. Bagaimana pula yang menumpang di sekolah lain dan merental fasilitas UNBK ? Dari mana sekolah mendapat dana,” ungkap Syamsul Qodri keheranan. Syamsul Qodri berharap, pelaksanaan UNBK tahun 2019 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. (MS/BUD)
