www.MartabeSumut.com, Medan
Kendati tahun 2013 Geopark Kaldera Toba (GKT) atau Toba Caldera Geopark (TCG) mendapat pengakuan sebagai geopark nasional dengan wilayah cakupan 7 kabupaten, toh hingga kini Provinsi Sumut masih terus berjuang untuk ke-3 kalinya agar pada April 2019 mendapat predikat UNESCO Global Geopark (UGG ). Pasalnya, Badan PBB bernama UNESCO itu belum kunjung menerima upaya Provinsi Sumut ke-1 pada 15 September 2015 dan ke-2 pada 30 November 2016. Sementara saat ini, benih-benih konflik justru muncul di tataran internal Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba (BPGKT) Provinsi Sumut yang dikukuhkan dengan SK Gubsu HT Erry Nuradi Nomor 188.44/778/KPTS/2017 tertanggal 28 Desember 2017. Tak heran, Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) mulai gerah. Kemudian memanggil RDP pengurus BPGKT berikut 16 Manager Geosite, Jumat siang (21/12/2018) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan.
Pantauan www.MartabeSumut.com, RDP dipimpin anggota Komisi B DPRDSU Richard P Sidabutar, SE. Hadir anggota Komisi B DPRDSU Jantoguh Damanik dan anggota Komisi A DPRDSU Sarma Hutajulu, SH. Pihak eksternal tampak GM BPGKT Provinsi Sumut yang juga Kadis Pariwisata Sumut Dr Ir Hj Hidayati, MSi, Pusat Informasi BPGKT Drs Wilmar E Simandjorang dan beberapa Manager Geosite BPGKT. Usai mendengar paparan berbagai pihak, Richard Sidabutar pun menyimpulkan 7 catatan rapat. Diantaranya, pertama, BPGKT harus menerapkan manajemen yang lebih baik dan bila memungkinkan dibuat Badan Layanan Umum (BLU). Kedua, GM BPGKT melibatkan 16 Manager Geosite. Ketiga, penguatan sinergi antar-lembaga dan 7 kabupaten yang menaungi Danau Toba. Keempat, penyusunan dukungan anggaran, sosialisasi, honor, fasilitas dan sejenisnya termasuk penelusuran masalah anggaran tahun 2018 Rp. 600 juta. Kelima, kegiatan/program BPGKT harus sinkron dengan Perda Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda). Keenam, jangan ada konflik internal BPGKT Provinsi Sumut. Ketujuh, pada Januari 2019 Komisi B DPRDSU akan mengundang RDP Dinas Pariwisata, BPGKT Provinsi Sumut, BPODT dan 16 Manager Geosite untuk penguatan konsolidasi. “Saya rasakan ada kesan kalo 7 Pemkab yang menaungi Danau Toba belum punya 1 spirit meloloskan GKT ke UNESCO. Saya bawa ini RDP supaya ada solusi atas konflik yang terjadi. Orang tersinggung boleh, tapi kita harus sama-sama punya semangat mencintai Danau Toba dan meloloskan GKT ke UNESCO. Saya tangkap tadi, mereka mempertanyakan budget, program dan manajemen,” cetus politisi Partai Gerindra itu.
GKT Urusan Bersama
Sarma Hutajulu menambahkan, walau berstatus anggota Komisi A, namun tetap hadir saat diundang karena meyakini GKT adalah urusan bersama. Dia menilai, BPGKT Provinsi Sumut wajib mengelola segala urusan secara transparan agar muncul partisipasi. Sejak Elisa Marbun menjabat Kadis Pariiwisata Sumut, singkap Sarma lagi, dirinya kerap berteriak menyatakan Festival Danau Toba (FDT) gagal total. Sarma bahkan meminta agar FDT distop bila memang tak bermanfaat atau sekadar buang anggaran. “Kami DPRDSU saja datang tidak dihargai. Ini kan sudah ada usulan anggaran masuk APBD 2019. Tolong duduk bersama. Geopark kerja sampingan Dinas Pariwisata. Banyak kok program Dinas Pariwisata yang gagal. Jangan dari tahun ke tahun selalu ribut dosir gagal dosir gagal melulu. Kami harap Dinas Pariwisata rangkul semua pihak. Lalu koordinasi dengan 7 kabupaten. Silahkan dana yang dibutuhkan dioret-oret lagi,” imbau politisi PDIP itu. Hal senada dilontarkan Jantoguh Damanik. Bagi dia, berbagai pihak di BPGKT dan Manager Geosite jangan menyalahkan anggaran ke pundak GM BPGKT. Jantoguh percaya, ribut-ribut anggaran tak boleh terjadi sebab penyusunannya dimasa Elisa Marbun. Apalagi tahun 2018 Sumut tidak punya P-APBD. “Tolong jangan keliru kita. Sebab GM BPGKT telah mengusulkan anggaran dalam APBD 2019. Hanya anggaran 2018 yang perlu didiskusikan ulang. Jangan ribut gini. Jangan ada konflik. Undang semua, kami juga di DPRDSU siap memediasi,” tegasnya. Jantoguh mengatakan, saat ini Sumut punya Perda Riparda. Artinya, sebelum GKT resmi berskala internasional atau menerima titel pengakuan UGG dari UNESCO, maka sebaiknya kawasan pariwisata di Sumut diurus matang lebih dulu. (MS/BUD)
