www.MartabeSumut.com, Medan
Setelah Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta pada Rabu 5 September 2018, hingga kini jabatan tersebut telah disandang keduanya selama 11 bulan alias hampir 1 tahun. Kendati demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menyoroti kritis kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang berjalan sendiri-sendiri atau belum terintegrasi.
Catatan www.MartabeSumut.com saat Komisi E DPRDSU Rapat Kerja (Raker) P-APBD Sumut 2019 bersama pimpinan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem Sumut, Selasa siang (25/6/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU H Syamsul Qodri Marpaung, Lc, blak-blakan menyatakan pola kerja OPD Pemprovsu belum terintegrasi baik. Akibatnya, banyak anggaran terbuang sia-sia karena kegiatan OPD tertentu tidak terkoneksi dengan OPD lain padahal memiliki agenda yang sangat berkorelasi. Politisi PKS ini pun mencontohkan kinerja antara Dinas Sosial Sumut dan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem Sumut. Menurut Syamsul Qodri, sampai sekarang tidak nampak konektivitas kerja kedua OPD Pemprovsu. “Kedua OPD seyogianya jadi bagian integral tak terpisahkan tatkala menyusun program dan anggaran. Kan kedua OPD punya fungsi mengurusi orang gila di Sumut,” tegas Syamsul Qodri.
OPD Harus Bersinergi
Syamsul Qodri melanjutkan, sudah saatnya Dinas Sosial dan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem bersinergi memetakan data primer seputar orang gila. Mulai dari potensi penyebab seseorang jadi gila, penanganan orang yang divonis gila, antisipasi peredaran orang gila di kawasan publik hingga tingkat pertumbuhan kuantitatif orang gila setiap tahun. Legislator asal Dapil Sumut V Kab Asahan, Kota Tanjungbalai dan Kab Batubara itu memastikan, maping ukuran di atas wajib dibahas secara kolaboratif oleh kedua pimpinan OPD. Sebab menyangkut urusan kemanusiaan (sosial). “Apa potensi munculnya orang gila di Sumut ? Ada gak sinergi OPD terkait untuk menelisiknya ? Kalo di Kab Asahan, orang bisa gila akibat faktor KDRT, perselingkuhan bahkan himpitan ekonomi. Tiap tahun bertambah 1.400 orang gila di Asahan. Saya rasa Dinas Sosial dan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem belum punya data. Penyebabnya pola kerja OPD yang tidak terintegrasi. Termasuk antar-Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan serta beberapa OPD Pemprovsu lain,” yakin Syamsul Qodri. Bagi Bakal Calon (Balon) Bupati Asahan 2020-2025 ini, OPD jangan memberi pelayanan kaku sebatas kegiatan rutin internal apalagi menargetkan profit oriented semata. Bila kelak terpilih sebagai Bupati Asahan, Syamsul Qodri berjanji akan memelototi anggaran di depan pimpinan OPD sebelum dibawa ke DPRD Asahan. “Sehingga kita bisa tahu tujuan/manfaat kegiatan, besaran anggaran serta koneksi integrasi setiap kelembagaan OPD. Cocok gak dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ? Kenapa kami di DPRDSU yang lebih dulu melihat anggaran OPD Pemprovsu daripada Kadis atau Gubsu ? Makanya perlu dipastikan RPJMD Sumut telah meng-cover dan terintegrasi dengan para pemangku kepentingan di Sumut,” sindirnya.
Orang Gila Banyak Berkeliaran
Diungkapkan Syamsul Qodri, fakta empiris di penjuru Sumut membuktikan bahwa banyak sekali orang memiliki kejiwaan terganggu (orang gila) berkeliaran di kawasan publik. Mereka berjalan-jalan, duduk, tidur atau beraktivitas secara bebas. Tak heran, perilaku bebas orang gila itu disebutnya mempengaruhi estetika kota dan kenyamanan/keindahan pemandangan. Artinya, timpal Syamsul Qodri lagi, tagline Sumut bebas orang gila patut dibereskan cepat oleh pihak RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem maupun Dinas Sosial. Dia berharap, pengawasan terhadap orang yang kejiwaannya mulai hilang harus ditingkatkan Pemprovsu. “Jangan sampai ada orang gila impor dari daerah lain. Akan jadi masalah baru dan tanggungjawab Gubsu, Dinas Sosial dan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem,” tutup Syamsul Qodri Marpaung. Pantauan www.MartabeSumut.com saat rapat kerja Komisi E DPRDSU bersama pimpinan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem Sumut, Selasa siang (25/6/2019) di gedung Dewan, pertemuan dipimpin Ketua Komisi E DPRDSU Robert Lumbantobing, SE, Ak, MSi, Wakil Ketua H Syamsul Qodri Marpaung, Lc dan Sekretaris Siti Aminah br Perangin-angin, SE, MSP. Tampak anggota Komisi E DPRDSU seperti Dra Delmeria, Ebenejer Sitorus, SE, Ir Juliski Simorangkir, MM, Firman Sitorus, SE, Saparuddin Siregar serta Dahril Siregar. Sedangkan RSJ Prof Dr Muhammad Ildrem Sumut diwakili oleh dr Indra Kusuma selaku Kabag Pengkajian. (MS/BUD)
