www.MartabeSumut.com, Medan
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Sumut – Aceh, dr Mariamah, MKes (foto jilbab merah) menegaskan, dari total sekira 14,9 juta jiwa penduduk Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 3,5 juta belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. Menurut dr Mariamah, warga sebaiknya mendaftarkan diri sebelum sakit agar kelak tidak terjadi masalah administrasi.
Apalagi, terang dr Mariamah, kartu BPJS Kesehatan sudah by system dan baru bisa aktif setelah 14 hari mendaftar. “Ada 3,5 juta warga Sumut belum daftar. Makanya kita imbau warga supaya mendaftar sebelum sakit,” ingat dr Mariamah, saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi E DPRD Sumut, Selasa pagi (3/12/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Jawaban tersebut disampaikan dr Mariamah tatkala anggota Komisi E DPRD Sumut Jafaruddin Harahap mengajukan pertanyaan. “Kalo warga sakit, boleh gak berobat ke rumah sakit sebagai pasien BPJS tapi belum jadi peserta BPJS Kesehatan,” tanya Jafaruddin.
BACA LAGI: Komisi E DPRDSU Panggil BPJS & Dinkes: PBI Warga tak Keluar, Rakyat Miskin Bisa Mati Terkapar
Pelayanan Hanya Buat Peserta BPJS
Dijelaskan dr Mariamah, memang seharusnya rumah sakit wajib menolong siapa saja pasien yang sakit. Tapi bila tanpa kartu BPJS Kesehatan, maka dia memastikan tidak mungkin menjadi pasien BPJS. “Kecuali jika suatu daerah masuk kategori coverage khusus Jaringan Kesehatan Nasional (JKN) seperti Kota Sibolga, Kep Nias dan Kab Pakpak Bharat. Saya rasa masih dimungkinkan dilayani sebagai pasien BPJS bila warga hanya bawa KTP. Urusan pelayanan kepada pasien, ya kembali ke pihak rumah sakit,” ungkapnya.
BACA LAGI: AKD DPRDSU 2019, Komisi E Targetkan Penguatan Pendidikan, Kesehatan & Bereskan Konflik Tenaga Kerja
Klaim Rumah Sakit Isu Nasional
Pada sisi lain, dr Mariamah menjelaskan pula maraknya persoalan keterlambatan pembayaran klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan. Dia mengatakan, banyaknya klaim rumah sakit yang belum dibayarkan BPJS Kesehatan telah menjadi isu nasional. “Premi masyarakat kan under price, makanya BPJS Kesehatan defisit. Uang premi itu masuk ke Dirjen Anggaran. Lalu kantor pusat BPJS Kesehatan yang mengatur. Kita tetap melakukan pembayaran. Kondisi defisit begini menuntun perusahaan kami di pusat memantau secara ketat,” akunya. Bagi dia, klaim rumah sakit yang pertama masuk akan diselesaikan. Sesuai Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, ungkap dr Mariamah, ada 10 hari berita acara pemeriksaan klaim dan 15 hari proses pembayaran. Sehingga tersedia 25 hari tempo pembayaran ke rumah sakit. “Kita juga komit terhadap denda pembayaran. Ada 1 persen dari keterlambatan bayar. Sudah kami lakukan,” ujarnya, sembari menambahkan, belum lama ini Kemenkeu RI mengucurkan dana Rp. 9,3 Triliun ke BPJS Kesehatan Wilayah Sumut – Aceh namun langsung habis dalam hitungan jam. Mariamah menginformasikan, yang sering menimbulkan kendala saat klaim adalah rumah sakit non Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan rumah sakit TNI/Polri. “Klaim Rumah Sakit Tengku Mansyur di Tanjung Balai sudah kami bayar. Cuma klaimnya masih entry di rumah sakit. Saran kami, solusinya untuk semua rumah sakit swasta, negeri atau BLUD, kita ajak cepat memproses pengajuan klaim,” imbau dr Mariamah.
BACA LAGI: DPRDSU Minta BPJS Akomodir Pekerja Swasta, Delmeria Sebut Nelayan di Sumut Perlu Diperhatikan
Warga Miskin Sumut 1.454.681 Jiwa
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumut, H Rajali, S.Sos, MSP, dalam forum RDP menyatakan, hingga September 2019, terdapat 1.454.681 jiwa warga miskin di Sumut. Data ini disebutnya dari pusat atau Pusdatin Kemensos. “Yang punya wilayah dan masyarakat itu hanya kab/kota. Bila ada warga miskin tak masuk data Pusdatin, maka mereka tidak akan dapat bantuan program-program pemerintah,” ucap Rajali.
BACA LAGI: D14 Deklarasi Bunuh Politik Uang, 4 Balon KDh Menyambut Riang
Sedangkan Sekretaris Disdukcapil Sumut berpendapat, pihaknya memiliki data penduduk Sumut mencapai 14,9 juta dan sebanyak 3,9 juta belum ikut BPJS Kesehatan. “Fungsi kami memberi data kependudukan kepada otoritas OPD/SKPD pengguna. Misalnya Dinas Pendidikan. Kami beri data siswa SD, SMP atau SMA. Termasuk data penduduk 23 kab/kota Sumut yang akan menggelar Pilkada langsung tahun 2020,” katanya. Jika warga baru meninggal dilaporkan ke Disdukcapil Sumut, dia memastikan pihaknya belum mampu memberi insentif seperti wilayah Bali dan kab/kota lain di Indonesia. (MS/BUD)
