Wakil Ketua Komisi E DPRDSU: Sekolah di Sumut Siap Tatap Muka, Jika…..

Wakil Ketua Komisi E DPRDSU H Hendra Cipta, SE. (Foto: screenshot vidio/www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Jika berbagai lapisan masyarakat mendukung dan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumut kuat berkoordinasi, niscaya sekolah-sekolah/lembaga pendidikan formal di Sumut siap menerapkan belajar tatap muka pasca-pandemi Covid-19.

BACA LAGI: Supaya Perda Fasilitasi Pencegahan Narkoba No 1/2019 Efektif, Komisi E DPRDSU Imbau Gubsu Keluarkan Peraturan Teknis

BACA LAGI: Ditanya Pencopotan 2 Direksi Tirtanadi Sumut, Ini Jawaban Gubsu Edy

BACA LAGI: Kasus Penganiayaan & Penahanan Saksi Pembunuhan, Ketua F-PAN DPRDSU Minta Kapolrestabes Medan Tetapkan Status 9 Terperiksa

BACA LAGI: Pendapat DPRDSU LPjP Gubsu: F-Nusantara Sesalkan Pemprovsu Kalah vs PT Inalum, FP-Hanura Sindir Temuan Anggaran Covid-19

Penegasan tersebut dilontarkan Wakil Ketua Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) H Hendra Cipta, SE, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com, Sabtu sore (26/6/2021). Hendra pun menjelaskan kaitan dukungan masyarakat menyangkut kesadaran menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes). Menurut dia, belajar tatap muka dan disiplin publik menjalankan Prokes sangat berkorelasi alias tidak bisa dipisahkan. “Saya rasa sekolah-sekolah atau lembaga pendiikan di Sumut siap tatap muka. Cuma mungkin, Pemprovsu melihat disiplin Prokes warga Sumut masih rendah. Harus kita akui kita lemah dalam displin. Awal-awal (pandemi) tertib karena kita ketakutan. Sekarang biasa aja. Jadi sekolah tatap muka bergantung pada disiplin (Prokes) warga,” terang Hendra via ponselnya.

BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi E DPRDSU Minta Pemprovsu Kaji Dokter Gugur Terpapar Covid-19, Ini Penjelasan Kadiskes

BACA LAGI: Dua Direksi Tirtanadi Dicopot Mendadak, Zeira: Gubsu Jangan Jadikan BUMD Kepentingan Pribadi & Kelompok !

BACA LAGI: Sesalkan 5 Tahanan Polsek Medan Area Kabur, Ketua F-PAN DPRDSU: Catatan Buruk, Mohon Kapoldasu Bereskan 4 Masalah Tahti !

BACA LAGI: Paripurna DPRDSU Sahkan Pemberhentian Wakil Ketua Yashir Ridho, Irham Buana Calon Pengganti

Ancaman Penularan dari Kawasan Publik

Ketua Fraksi PAN DPRDSU itu meyakini, ancaman penularan Covid-19 terhadap siswa didik atau orang-orang yang belajar pada lembaga pendidikan tinggi, sebenarnya bukan dari tempat belajar. Melainkan dari kawasan dan sarana publik. Hendra mencontohkan, potensi penularan telah terjadi tatkala siswa didik menggunakan transportasi umum, singgah belanja di warung, makan di cafe-cafe bahkan berada pada fasilitas terbuka di luar sekolah. “Inilah yang saya maksudkan butuh dukungan semua pihak mewujudkan belajar tatap muka di Sumut. Sekolah dan lembaga pendidikan pastilah ketat mempersiapkan Prokes karena banyak yang mengawasi. Tapi coba lihat operasional cafe-cafe/warung. Prokesnya jalan gak ? Diterapkan gak 50 persen pengunjung ? Kawasan publik aman gak dilintasi siswa didik,” selidik Hendra bertanya.

BACA LAGI: Dugaan Suap Cakepsek, Ketua F-PAN DPRDSU: Gubsu, Wagubsu, Sekda & Inspektorat Bertindak Dong !

BACA LAGI: Ketua FP-Hanura DPRDSU: Seimbangkah Kontribusi Sumut ke Pusat Dibanding DAU/DAK ke Sumut ?

BACA LAGI: Reses Tanpa ASN, F-PAN DPRDSU Nyatakan Kewajiban Legislator Terhadap Konstituen

BACA LAGI: Leader Of Change Dibutuhkan Saat Ini

OPD Sumut Lemah Koordinasi

Belum berhenti di situ, Hendra kembali menghubungkan kendala belajar tatap muka dengan lemahnya koordinasi OPD Sumut dan OPD kab/kota. Selanjutnya legislator asal Dapil Sumut 3 Kab Deli Serdang ini menyentil fakta miris operasional angkutan umum di Sumut yang amburadul menjalankan Prokes. Artinya, timpal Hendra lagi, sarana transportasi yang bakal dipakai siswa didik rentan menjadi media penularan virus. “Angkutan umum kan kewenangan Dinas Perhubungan (Dishub) ? Gimana pengawasan dan koordinasi OPD Dishub Sumut maupun OPD kab/kota ? Saya nilai antar-OPD Sumut lemah koordinasi,” sindirnya.

BACA LAGI: Arsyad Lubis Diadukan ke Polisi Soal Dugaan Upeti Cakepsek Rp.100 Juta, Wakil Ketua Komisi E DPRDSU: Kita Dukung Proses Hukum !

BACA LAGI: Kasus Pendeta Binsar Diancam Bunuh “Ngendap” 6 Tahun di Polrestabes Medan, Kemenkumham Layangkan Surat

BACA LAGI: Massa Berbendera Buruh ke DPRDSU, Persoalkan RUU Omnibus Law Ketenagakerjaan

BACA LAGI: Target IMI Sumut Gelar Event APRC & WRC, Harun Nasution Harapkan Dukungan Pusat – Daerah

Penurunan Kualitas Pendidikan

Nah, ketika kurva angka positif Covid-19 menurun di Sumut, Hendra percaya Gubsu dan Pemprovsu semakin PD (Percaya Diri) memutuskan kebijakan belajar tatap muka. Namun sikap PD Pemprovsu belum kunjung muncul lantaran peningkatan kurva kian mencolok. Padahal, siswa didik yang belajar di rumah atau sistem online setahun terakhir, justru berdampak negatif terhadap kualitas pendidikan. Hendra mengungkapkan, Komisi E DPRDSU sudah berkunjung hampir ke semua kab/kota Sumut. Bagi dia, kunjungan tersebut menemukan fakta bahwa sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan telah siap memulai sistem belajar tatap muka.

BACA LAGI: DPRD Sumut Panggil Plt Kadis Pendidikan Bahas Pembangunan Gedung SMAN/SMKN, Ini Kata Arsyad Lubis

BACA LAGI: DPRDSU Kunker ke RSU Indrapura, Ebenejer Sitorus: Perencanaan & Penganggaran Asal-asalan, Audit Total !

BACA LAGI: GTKHNK 35+ Sumut Tuntut jadi PNS Tanpa Tes, DPRDSU Kirim Surat ke Presiden & Ketua DPR RI

BACA LAGI: DPRDSU Apresiasi Kapolri, Fahrizal Nasution: TNI/Polri di Sumut Bersihkan Institusi dari Oknum Pembeking Preman !

Logo Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut. (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Soal Preman di Sumut, Begini Respon Gubsu Edy

VIDIO: Sambutan Ketua KAJI Unit DPRD Sumut Budiman Pardede, S.Sos saat Aksi Sosial Natal bersama 100 anak yatim piatu Panti Asuhan Anak Gembira Simalingkar Medan

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

Hendra juga tidak mengingkari angka Covid-19 di Sumut masih tergolong tinggi. Kendati demikian, angka tersebut tidak terkonsentrasi pada 1 kab/kota. Tapi menyebar ke beberapa daerah lain. “Kami amati, tidak sedikit kab/kota sangat memungkinkan menggelar belajar tatap muka untuk semua jenjang pendidikan. Prokes mereka oke, loh. Bisa dicoba aplusan atau membatasi dulu persentase jumlah siswa didik,” tutup Hendra Cipta diplomatis. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here