www.MartabeSumut.com, Medan
Sejak tahun 2013 Festival Danau Toba (FDT) dimulai harusnya sudah ada evaluasi. Apalagi tahun 2020 alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp. 2,6 Miliar. Selama ini, semua kab/kota di Sumut khususnya 7 kabupaten sekawasan Danau Toba cuma disuruh datang dan membuat kegiatan. Tidak pernah tahu anggaran pelaksanaan FDT tahun sebelumnya tapi sebatas menyajikan kegiatan dan tidak diberi anggaran. Oleh sebab itu, anggaran FDT 2020 harus efektif dan bermanfaat. Sehingga pelaksanaan FDT tidak sekadar asal jadi.
BACA LAGI: DPRDSU Bahas FDT 2020, Ingatkan Kadis Pariwisata Sumut Jadwal Tepat & Swasta Ketua Panitia
Peringatan tersebut dilontarkan Wakil Bupati (Wabup) Kab Samosir Juang Sinaga, tatkala berbicara dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) membahas pelaksanaan FDT 2020, Senin pagi (3/2/2020) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pantauan www.MartabeSumut.com, rapat dipimpin Ketua Komisi B DPRDSU Viktor Silaen, SE, MM. Tampak Kadis Pariwisata Sumut dr Ria Telambanua, perwakilan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) Basara Simanjuntak, biro travel/perjalanan ASITA/PHRI, 7 Pemkab serta beberapa pimpinan DPRD kabupaten sekitar Danau Toba.
BACA LAGI: Anggota DPRD Sumut Jubel Tambunan Dorong Gubsu Gencarkan Kegiatan Inovatif di Danau Toba
Gelar Terus FDT
Wabup Samosir menegaskan, 7 kabupaten sekawasan Danau Toba sangat setuju event tahunan seni budaya FDT terus digelar. Kemauan itu disebutnya besar terutama dalam kerangka memajukan Danau Toba. “Tapi bagaimana Pemprovsu merangsang ? Kok sejak 2013 (FDT) bukan semakin maju melainkan mundur ? Bahkan mau di-tip-ex. Apa masalahnya ? Evaluasi dong. Anggaran harus efektif dan bermanfaat. Bukan asal jadi. Kalau hanya asal jadi, ya sayang anggarannya,” sindir Wabup Samosir. Dia melanjutkan, peserta FDT adalah 7 kabupaten sedangkan pelaksana kegiatan dari provinsi. Menurut Wabup, Pemprovsu patut bekerja keras mensukseskan FDT 2020. “Kabupaten kan tak tahu berapa anggarannya. Anggaran tidak pernah menyertakan 7 kabupaten dalam membuat kegiatan apalagi diberi anggaran. Kami disuruh sajikan kegiatan aja. Saran saya, provinsi meng-organize dan melibatkan 7 kabupaten. Selama ini kami disuruh datang dan buat kegiatan tanpa anggaran,” heran Wabup Samosir blak-blakan.
Libatkan 7 Kabupaten
Kedepan, Wabup Samosir meminta Gubsu Edy Rahmayadi dan Pemprovsu benar-benar melibatkan 7 kabupaten sekitar Danau Toba terkait jadwal pelaksanaan FDT 2020 dan bentuk kegiatan. Hal itu diyakininya prinsip lantaran ke-7 kabupaten juga memiliki kalender wisata untuk Danau Toba. “Provinsi wajib buat ketetapan jadwal. Kapan, apa bentuk kegiatan dan berapa hari kegiatan tersebut. Supaya kami bisa mengikuti dan menyesuaikan. Buat saja SOP dan acuan jelas,” imbaunya. Untuk memajukan kawasan Danau Toba, simpul Wabup Samosir lagi, semua pemangku kepentingan patut bersatu padu mendukung semangat pemerintah pusat terutama menghimpun kekuatan 7 kabupaten. “Terimakasih kepada DPRDSU telah mengundang kami membahas FDT. Karena sebelumnya gak ada pertemuan begini. Dalam rapat kita ini, DPRDSU sudah hampir masuk ke urusan teknis. Langkah maju dan sangat kami apresiasi,” tutup Wabup Samosir Juang Sinaga.
Kenapa FDT 2019 Kurang Sukses ?
Ketua DPRD Kab Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, tidak kalah sengit. Dia berharap FDT dapat dilanjutkan setiap tahun. Timbul menduga, pengalaman kurang sukses FDT 2019 di Parapat bisa saja akibat jadwal pelaksanaan yang kurang tepat. “Kenapa kurang sukses ? Mungkin lantaran waktu pelaksanaan dan bentuk acara yang disajikan,” ucapnya. Timbul pun mengusulkan strategi dalam menarik wisman melalui acara-acara yang ditampilkan. Timbul mendorong Kadis Pariwisata Sumut mengubah semua jenis kegiatan yang terkesan monoton. “Mohon maaf, FDT 2019 kemarin kami menerima cenderamata. Gak usahlah, lebih baik pendatang yang diberi cenderamata,” cetusnya. Timbul menambahkan, setiap acara FDT perlu melibatkan partisipasi orang banyak. Mindset-nya diubah dulu dengan landasan menjunjung kearifan lokal. “Kami ingatkan Bu Kadis, kalo orang batak ada event, ya usahakan libatkan semua stakeholder Batak. Misalnya ada acara “martonggo raja”. Bila FDT dijadwalkan bulan Desember, saya rasa hotel penuh semua dan gak ada kamar tersisa. Kami minta Kadis Pariwisata mengatur jadwal tepat. Mohon kegiatan jangan seremonial belaka. Sampai bulan September 2020 kita semua sibuk Pilkada,” singkap Timbul.
BACA LAGI: FDT 2020 Ditiadakan, Dr Jonius & Lamsiang: Gubsu Gagal, Asbun dan Evaluasi Kinerjalah..!
Kecewa FDT 2019
Sedangkan Kadis Pariwisata Simalungun mengungkapkan, pihaknya sangat kecewa melihat hasil FDT 2019. “Kami sangat kecewa, namun perlu kita perbaiki kedepan,” akunya. Dia beralasan, pelaksanaan FDT 2019 tergolong sangat mendesak. Sehingga semua pihak yang teelibat menjadi kewalahan. “Kelak kami harap ada koordinasi. Kami siap membantu Dinas Pariwisata Sumut. Kami pun siap partisipasi anggaran,” tutup Kadis Pariwisata Simalungun. (MS/BUD)
