www.MartabeSumut.com, Medan
Ada yang aneh saat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) menggelar Raker bersama Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Hj Nurlela SH, MAP (foto), Kamis (19/12/2019) pukul 11.00 WIB di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Pasalnya, Nurlela membenarkan saat ini Kota Tanjungbalai menuju Kota Laik Anak (KLA) dengan status pratama. Namun Nurlela justru mengungkapkan fakta ironis miris soal kondisi anak-anak di Kota Tanjungbalai.
BACA LAGI: DPRDSU Bahas Kekerasan Anak & Perempuan, Kadis PPA Sumut Akui tak Bisa Zero Kasus
Turun ke Daerah Menilai KLA
Menurut Nurlela, Dinas PPA Sumut bersama Deputi PPA pusat telah turun ke daerah menilai seluruh kab/kota di Sumut. “Kami hadir dengan Deputi PPA pusat. Tapi sampai sekarang Tanjungbalai masih begitu-begitu terus. Malah anak-anak di Tanjungbalai seperti “apotek berjalan”. Anak-anak jualan Narkoba,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, sedikitnya diperlukan 24 indikator suatu daerah untuk bisa menjadi KLA. Misalnya syarat yang diwajibkan Kementerian PPA berupa keberadaan Peraturan Daerah (Perda) KLA, punya akte lahir, identitas, bersinergi dengan sekolah ramah anak hingga akses anak ke BPJS. “Kami sudah roadshow, hanya 14 kab/kota di Sumut yang pantas jadi KLA,” aku Nurlela, sembari menyatakan, di Kab Langkat saja masih banyak anak-anak menderita stunting (kekurangan gizi). Nurlela membeberkan, dengan dana Dinas PPA Sumut sebesar Rp. 8 Miliar, hingga kini pihaknya tetap fokus mengurus 14 juta lebih warga Sumut. Dia memastikan, kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan tidak bisa zero (nol) namun sebatas pengurangan. “Tahun ini ada 10 kasus aja. Turun dibanding tahun lalu dengan total 70 kasus. Kami dibantu 83 Lembaga Masyarakat di kab/kota. Mereka berbuat di akar-akar rumput tanpa minta dana,” singkapnya.
Sumut Juara 2 Narkoba
Celakanya lagi, imbuh Nurlela, predikat Provinsi Sumut justru meraih juara 2 penyalahgunaan Narkoba se-Indonesia. Masalah itu pun dinilainya tetap disikapi melalui aksi sosialisasi ke “kampung kubur” di Medan. Termasul ke Lapas melatih perempuan dan anak yang menjadi warga binaan. Nurlela mengatakan, perlu komitmen daerah, OPD dan semua lembaga terkait dalam penguatan PPA di Sumut serta menyelesaikan kasus-kasus. Melalui dukungan dana pusat/APBN, Nurlela mengklaim telah membuat kegiatan-kegiatan dengan mengundang semua kab/kota untuk pelatihan. “Kami gak mampu kerja sendiri. Kami jemput bola, sangat cepat Pak. Bahkan menjemput korban dari luar negeri,” ujar Nurlela.
BACA LAGI: Imbas Dosen HS Predator Seks Berkeliaran, Orangtua Diimbau Tak Daftarkan Anak Kuliah di USU
Penguatan Program Kerja
Sebelumnya, pantauan www.MartabeSumut.com, Raker dipimpin Sekretaris Komisi E DPRDSU dr Meriahta Sitepu. Hadir anggota Komisi E DPRDSU seperti Berkat K Laoly, Teyza Cimira Tisya, Mahyaruddin Salim dan beberapa lainnya. Saat diskusi berlangsung, beberapa Legislator menyarankan Kadis PPA Sumut menguatkan program kerja serta anggaran yang tepat sasaran. Khususnya progam sosialisasi yang menyentuh langsung perempuan dan anak dalam hal wawasan antisipatif menangkal kekerasan. “Kekerasan mental jauh lebih jahat dari kekerasan pisik. Hantaman psikologis lebih berbahaya bagi anak dan perempuan. Berujung bisa sakit jiwa seumur hidup,” cetus dr Meriahta Sitepu.
BACA LAGI: Tangani Kekerasan Anak & Perempuan, SLRT Dinsos Deli Serdang Buat Terobosan Inovatif
Sedangkan Mahyaruddin Salim mempertanyakan ukuran menetapkan Tanjungbalai mendapat predikat KLA. Alasannya, ucap Salim, sampai sekarang tak ada KLA di Tanjungbalai. “Kenapa bisa dapat ? Padahal kab/kota adalah perpanjangan provinsi. Sejak 2005-2011 bahkan sampai 2019, Sumut seperti ketinggalan dari provinsi lain. Mohon penjelasan,” pinta Salim. Terakhir, dia membenarkan realitas kehidupan anak-anak di Kota Tanjungbalai. “Di sana anak-anak yang harusnya sekolah di bangku SD, SMP dan SMA, kini malah tidak bersekolah. Anak-anak dipekerjakan orangtuanya begitu saja,” heran politisi Partai Golkar itu. Sementara Teyza Cimira Tisya mendorong Dinas PPA Sumut gencar melakukan kegiatan pemberdayaan perempuan atau seorang istri. “Supaya mandiri dan tidak diremehkan suami. Ada gak program pelatihan begitu,” tanya politisi PDIP tersebut.
BACA LAGI: Anak Dianiaya, IRT Polisikan Mantan Suami
Lihat Fakta Lapangan
Politisi Partai NasDem Berkat K Laoly mengingatkan Dinas PPA Sumut agar tidak sebatas melihat data online melainkan fakta lapangan. Berkat pun mencontohkan di Kab Nias Barat terkait kasus-kasus kekerasan menimpa anak dan perempuan. Mulai dari anak sekolah yang dibunuh, dibuang, KDRT, kekerasan seksual, bunuh istri hamil hingga penelantaran anak. “Dari mana data kekerasan anak dan perempuan yang dimiliki Dinas PPA Sumut ? Apa sesuai fakta lapangan atau mengutip data online yang beredar ? Data ini perlu benar-benar dihimpun sesuai fakta peristiwa karena menyangkut anggaran. Jangan nanti data nihil sehingga anggaran jadi kecil,” imbaunya.
Berkat menyarankan, sosialisasi terhadap anak dan perempuan sebaiknya dikonsentrasikan pada lokasi masyarakat langsung sesuai 12 Dapil di Sumut. Berkat percaya, pogram sosialisasi yang menyentuh rakyat akan mengurangi kekerasan bahkan memberi pengetahuan terhadap perempuan/anak-anak. “Kita sedih mengetahui Provinsi Sumut juara 2 Narkoba. Padahal kita dengar aparat Polri dan BBN selalu tangkap sana tangkap sini. Mohon diperhatikan,” tutup Berkat. (MS/BUD)
