Tangkal Gerak Pejabat Korup di Sumut-Indonesia, PPATK Siapkan RUU Pembatasan Transaksi dan IFTI

Bagikan Berita :

MartabeSumut, Medan

Untuk menangkal gerakan pejabat korup di Sumatera Utara (Sumut) maupun pejabat lain di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK) merencanakan usulan Rancangan Undang Undang (RUU) pembatasan transaksi keuangan ke DPR RI. Kemudian menerapkan Internasional Fund Transfer Instruction (IFTI) atau Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri (LTKL).

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keungan (PPATK) Agus Santoso kepada Pers, Kamis (10/10/2013) di Medan, dalam acara sosialisasi IFTI kepada Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan Bank Umum. Agus memastikan, sistem yang dipersiapkan tersebut akan menyebabkan ruang gerak pelaku korupsi, transaksi mencurigakan, uang hasil illegal logging, Narkoba, pencucian uang, dana hasil kriminal dan sebagainya menjadi bisa dimonitor atau terbatas. Mengacu data Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), lanjut Agus, tidak sedikit pejabat Sumut terjerat kasus korupsi maupun suap. “Sumut termasuk rentan pejabt korup. Transaksi-transaksi mereka yang mencurigakan sedang dipantau PPATK untuk dilaporkan kepada lembaga terkait semisal BNN, KPK atau BPK,” ungkap Agus.

Bangun Sistem Baru

Menurut Agus, saat ini PPATK membangun sistem peraturan baru untuk mengantisipasi kejahatan yang sifatnya transnasional. Misalnya transaksi-transaksi keuangan valuta asing (valas) yang mencurigakan. Berdasarkan evaluasi, timpal Agus lagi, para koruptor selalu menggunakan mata uang asing dalam transaksi. Sehingga penerapan IFTI dan usulan RUU ke DPR RI tentang pembatasan transaksi diyakininya urgen dalam rangka menangkal korupsi di Indonesia serta Provinsi Sumut. “Aturan mulai berlaku tanggal 14 Januari 2014 untuk bank umum dan PJK selain bank umum diberlakukan 1 Juli 2014. Langkah PPATK membangun sistem pelaporan baru adalah untuk mengetahui aliran dana dalam dan ke luar negeri. Mengingat selama ini warga yang akan membawa uangnya ke luar negeri hanya memiliki kewajiban melapor ke Bea Cukai dan selanjutnya Bea Cukai melaporkan ke PPATK,” beber Agus, seraya menambahkan, sangat sulit mengetahui apakah ada uang hasil tindak pidana atau tidak.

Selama ini, imbuh Agus lebih jauh, PPATK sudah menerapkan sistem pelaporan seperti LTKM (Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan), LTKT (Laporan Transaksi Keuangan Tunai), LPUT (Laporan Pembawaan Uang Tunai) dan Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa. Sedangkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Aceh dan Sumatra Utara Ahmad Fauzi mengungkapkan, sepanjang tahun 2012, dari 609.800 transaksi yang menggunakan mata uang asing di 46 PJK yang ada di Sumut, diketahui ada sekira Rp.1,4 Triliun uang mengalir. BI disebut Fauzi bertugas sebatas memantau kepentingan moneter. (MS/SARIBAKTI)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here