www.MartabeSumut.com, Medan
Pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap 3 hakim PTUN Medan, 1 pengacara dan 1 Panitera pada Kamis (9/7/2015) di Medan, diikuti penangkapan beberapa pejabat tinggi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) serta penetapan Sumut sebagai 3 besar zona korupsi, hingga kini kondisi Sumut pada usia 68 tahun ibarat fase balita merangkak menuju berdiri. Beberapa tokoh Sumut pun berkeyakinan perlunya perubahan radikal yang dimulai dari aparat, pejabat, birokrat dan dipanuti masyarakat.
Adalah Dr Januari Siregar, SH, MHum yang mengusulkan perubahan radikal tersebut saat dijumpai www.MartabeSumut.com, Sabtu malam (23/4/2016) di Medan. Dr Januari Siregar mengatakan, Sumut pasti membaik dan pulih bila perubahan radikal dilakukan holistik. Cepat, menyeluruh, tegas serta tidak kompromi terhadap pelanggaran sekecil apapun. Namun anggota Komisi A DPRD Sumut asal PKPI ini mengingatkan, perubahan radikal patut diawali dari perilaku pejabat, aparat dan birokrat. “Mulailah mental menegakkan aturan dan hukum. Niscaya masyarakat mencontoh dan Sumut pulih kembali,” cetus Dr Januari Siregar. Itulah sebabnya, lanjut dia, Plt Gubsu sebagai pimpinan tertinggi Sumut harus mampu berfikir konstruktif dan membangun sendi-sendi konstitusional. “Gubernur jangan ngeyel. Plt Gubsu kita sekarang masih ngeyel. Gak mampu mengambil keputusan cepat dan tepat,” sinidr Dr Januari Siregar.
Jangan Kompak Bermental Korup
Hal senada dilontarkan Dr (Phil) Dharma Indra Siregar tatkala ditemui www.MartabeSumut.com, belum lama ini. Pemerhati sosial politik Nasional yang tergolong sepuh itu menilai, terkadang perubahan radikal diperlukan demi mewujudkan hasil maksimal semisal tata kelola kepemimpinan maupun administrasi pemerintahan. Kuncinya disebut Dr (Phil) Dharma Indra Siregar terletak pada watak jajaran birokrasi, PNS, aparat, pejabat, birokrat dan penyelenggara pemerintahan. “Jangan lagi mereka kompak bermental suap/korup. Mental suap dan korup nyata jadi pembusukan budaya yang berimplikasi pada penelantaran pelayanan rakyat,” ucapnya. Dia membeberkan, kendati Sumut diterpa gelombang besar dan belum pulih, toh fakta miris menunjukkan bahwa masih ada kalangan birokrasi, PNS, aparat, pejabat, birokrat dan penyelenggara pemerintahan yag mempertahankan rmental suap/korup di berbagai instansi pelayanan publik. Dr (Phil) Dharma Indra Siregar berharap, pembusukan budaya suap/korup wajib dipupus melalui semangat pelayanan rakyat serta good governance (pemerintahan bersih-Red). Kalau mental melayani rakyat diwujudkan tulus/iklas, Dr (Phil) Dharma Siregar percaya iklim pemerintahan Sumut dan Indonesia bakal berjalan baik, sehat bahkan berintegritas
Praktik Revolusi Mental Jangan Bias
Terpisah sebelumnya, www.MartabeSumut.com meminta komentar Plt Kadis Sosial Sumut Dr Asren Nasution, MA, Jumat siang (22/4/2016) di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan. Walau tidak menolak Sumut perlu perubahan radikal, tapi Dr Asren Nasution lebih setuju konsepsi revolusi mental Presiden Jokowi untuk diterjemahkan konsekuen. Bagi mantan Kabintal Kostrad berpangkat Kolonel dan sempat mengabdi 22 tahun di TNI tersebut, penerapan revolusi mental saat ini cenderung sedikit bias. Pasalnya, sistem, etika dan norma pemerintahan Sumut yang sudah bagus justru dikelola orang-orang tidak kompeten. “Maka jadi tak bagus semua. Pentingnya disitu. Jabatan itu amanah, jangan dicari-cari atau grasak-grusuk. Yang bagus pasti bersinar, yang tak bagus tentu tergeser seleksi alam. Tunaikan optimal bila kita dipercaya,” imbau Dr Asren Nasution. Oleh karenanya, imbuh dia lagi, kondisi Sumut pasca-diterpa musibah seyogianya jadi momentum mahal untuk bangkit memperbaiki zona merah rawan korupsi. “Ada 8 jabatan Plt di pemerintahan Sumut yang akan dilelang. Mari kita mulai dari sana melakukan perubahan revolusi mental,” tutupnya. (MS/BUD)
