www.MartabeSumut.com, Medan
Belasan orang mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat siang (9/8/2019). Dalam aksinya, massa menyatakan Sumut belum bermartabat sebab para pejabat dan aparat Pemprovsu masih mempraktikkan perilaku korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) bahkan pungutan liar (Pungli).
Tak sampai di situ, demonstran juga menyerukan Gubsu Edy Rahmayadi mencopot Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis lantaran dianggap salah satu contoh pejabat yang KKN. Sementara DPRDSU diminta membentuk Pansus atas kejanggalan di instansi Dinas Pendidikan Sumut terkait proyek pengadaan alat praktik SMK Pertanian dan Otomotif tahun 2018 sehingga merugikan negara sebesar Rp. 45 Miliar.
Pantauan www.MartabeSumut.com, massa yang demonstran berbendera Pengurus Koordinasi Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Pengurus Wilayah (PW) Himpunan Mahasiswa Alwashliyah (HIMMAH) Provinsi Sumut. Pengunjukrasa tiba di gedung Dewan pukul 11.50 WIB. Mereka langsung berkumpul di depan pagar utama pintu masuk sembari memajang spanduk dan berorasi bergantian. “Pak Gubsu Edy Rahmayadi yang terhormat, Anda bilang Sumut akan bermartabat. Tapi faktanya mau 1 tahun menjabat, Sumut bukannya bermartabat melainkan muncul pejabat-pejabat berperilaku penjahat. KKN dan Pungli tetap saja dipertontonkan aparat, pejabat serta ASN lingkungan Pemprovsu. Contohnya Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis. Copot Arsyad Lubis,” cetus Koordinator Aksi, A Nasution. Menurut dia, Sumut bermartabat hanyalah jualan Edy Rahmayadi saat kampanye Pilgubsu 2018 silam. “Buktinya mana? Sumut kian mudarat karena aparat, pejabat dan ASN Pemprovsu tetap bermental korup. DPRDSU jangan diam saja, lakukan fungsi pengawasan,” geramnya.
Lima Tuntutan
Nasution pun menyampaikan 5 tuntutan agar diperhatikan oleh Gubsu dan DPRDSU. Diantaranya, pertama, meminta Gubsu mengevaluasi jabatan Arsyad Lubis selaku Kadis Pendidikan Sumut. Kedua, meminta BPKP perwakilan Sumut mengaudit proyek pengadaan alat praktik SMK Pertanian dan Otomotif tahun 2018 sehingga merugikan negara sebesar Rp. 45 Miliar. Ketiga, meminta Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mundur dari jabatan sebab proyek pengadaan alat praktik SMK Pertanian dan Otomotif tahun 2018 telah merugikan negara sebesar Rp. 45 Miliar. Apalagi, spesifikasi pekerjaan itu dinilai tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang dikerjakan oleh perusahaan asal Bandung CV Tunggal Daya. Keempat, mendesak DPRDSU membentuk Pansus atas kejanggalan Dinas Pendidikan Sumut terkait proyek pengadaan alat praktik SMK Pertanian dan Otomotif tahun 2018 yang merugikan negara sebesar Rp. 45 Miliar. Kelima, meminta semua pihak berkepentingan di Sumut menyelamatkan Dinas Pendidikan Sumut dari para pejabat KKN. “Copot Arsyad Lubis. Dia tidak punya formulasi memajukan pendidikan Sumut yang bermartabat. Hentikan praktik KKN dan Pungli di Pemprovsu,” teriak Nasution, diikuti yel-yel massa “tangkap pejabat korup”. Masih pengamatan www.MartabeSumut.com, selang 30 menit berorasi, Kasubag Yanmas DPRDSU Rospita Pandangan, SE, menerima aspirasi pengunjukrasa. “Mohon maaf, semua anggota Dewan sedang Kunker keluar daerah. Nanti aspirasinya saya sampaikan kepada pimpinan Dewan,” ucap Rospita. Puas menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri teratur pukul 12.45 WIB. Aksi demonstran tidak menimbulkan kemacetan di ruas Jalan Imam Bonjol Medan depan gedung DPRDSU. (MS/BUD)
