www.MartabeSumut.com, Medan
Aparat kepolisian, pemerintah, penegak hukum dan jajaran terkait sebaiknya tidak lengah bertugas dalam menyongsong Idul Fitri 1440 H. Namun tetap jeli dan waspada mengoptimalkan semua potensi bahkan infrastruktur yang bisa mendukung terciptanya kenyamanan/keamanan masyarakat di kawasan publik. Sebab, kelengahan saat bertugas dan sikap under-estimate (remeh) dapat berujung pada kelalaian mengantisipasi dini aksi-aksi kriminal.
Peringatan tersebut dilontarkan anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Royana T Marpaung kepada www.MartabeSumut.com, Jumat siang (31/5/2019) di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Wakil rakyat membidangi hukum/pemerintahan ini menilai, optimalisasi dini peran aparat mutlak dikedepankan demi mengantisipasi pelaku-pelaku kejahatan. Apalagi, bukan mustahil pula gerakan teroris dan kelompok radikal berkeliaran secara tersembunyi untuk mengacaukan situasi. Menurut dia, tindak kriminal, gerakan teroris bahkan aksi senyap kelompok radikal bisa ditangkal cepat tatkala ada sinergitas kuat dari intelijen Polri, TNI, BIN, Kejaksaan hingga unsur pemerintah dari Kesbangpol. Semua unsur itu diharapnya tidak lalai melainkan mampu menghimpun bahan, keterangan dan informasi bersifat “A-1” dari lapangan. Apalagi, suasana menjelang Lebaran masih menyisakan aura konflik vertikal dan horizontal pasca-Pemilu 17 April 2019. “Saya rasa tantangan khusus buat Kapoldasu dan Kapolrestabes se-jajaran Polda Sumut dalam mewujudkan kenyaman, keamanan serta kondusifitas wilayah,” tegas Royana, sembari meminta perbanyakan jumlah petugas pengaman di rumah-rumah ibadah, kawasan objek vital, lokasi konsentrasi publik dan area perlintasan pemudik maupun wisatawan.
Strategi Optimalisasi Infrastruktur Keamanan
Legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut II Medan Sunggal, Medan Selayang, Medan Tuntungan, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Baru dan Medan Petisah tersebut menyarankan, selain kekuatan intelijen, optimalisasi potensi dan infrastruktur keamanan urgen juga dimaksimalkan melalui beberapa strategi. Diantaranya patroli rutin aparat di kawasan publik, pengaktifan Siskamling, merealisasikan lampu penerangan jalan umum, penyediaan sarana komunikasi pengaduan cepat warga dan sosialisasi aparat ke lingkungan terkecil masyarakat. Artinya, aparat penegak hukum dan pemerintah berkewajiban hadir memberi kepastian maksimal untuk memenuhi hak-hak konstitusi rakyat memperoleh rasa aman/nyaman. Bagi politisi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini, trauma teror bom dan penangkapan terduga teroris yang terus dilakukan Densus 88 sampai beberapa hari lalu, seyogianya disikapi aparat/pemerintah melalui upaya luar biasa. “Sekali lagi, tolong pemerintah dan aparat jangan lengah. Optimalkan upaya penciptaan keamanan publik,” imbaunya. Kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Sumut, Royana mengajak agar tetap waspada. Tidak memancing niat dan kesempatan pelaku kriminal dengan membawa harta benda atau uang yang mencolok perhatian. Kemudian peduli pada lingkungan sekitar, tidak permisif serta melaporkan hal-hal yang mencurigakan. (MS/BUD)
