Soal KJA di Danau Toba: BPODT Sebut No Comment, DPRDSU Ingatkan Solusi Holistik

Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Direktur Destinasi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) M Tata Syafaat R (foto kanan) mengatakan, pihaknya tidak bisa berkomentar terlalu jauh seputar protes berbagai elemen masyarakat Sumut terkait operasional komersil Keramba Jaring Apung (KJA) di perairan Danau Toba. Namun Tata memastikan, BPODT mendukung penuh semangat menghentikan pencemaran limbah di Danau Toba termasuk pengurangan KJA. “Saya no comment lah soal KJA. Tapi kami menndukung pengurangan KJA demi keutuhan ekosistem Danau Toba,” ucap Tata, saat dikonfirmasi www.MartabeSumut.com melalui saluran telepon, Senin kemarin. Kecuali Perpres diganti dan BPODT diberi kewenangan penuh, Tata menyatakan persoalan penutupan operasional KJA bukan ranah BPODT. “Fungsi kita hanya membangun berbagai infrastruktur yang berkorelasi pada kemajuan Danau Toba,” tegasnya.

Pengembangan Infrastruktur

Tata pun mencontohkan rencana proyek pengembangan infrastruktur di Kec Sibisa Tobasa seluas 1 Ha yang akan dijadikan pilot project. “Saya sekarang di Tobasa memantau. Kami baru membuka lahan semak belukar,” akunya. Pada sisi lain, BPODT disebutnya gencar menata infrastruktur pelayanan darat melalui kerjasama dengan PT Damri. Tujuannya untuk memberi kenyamanan penumpang pesawat dari Bandara Silangit ke Parapat. “Penumpang pesawat gratis naik Damri dari bandara ke Parapat. Sejak Desember 2018 sudah kita terapkan. Begitu pula pembenahan infrastruktur angkutan danau,” ungkapnya. Tata berharap masyarakat proaktif berinisiatif memajukan Danau Toba semisal pengadaan restoran, souvenir hingga atraksi budaya lokal. Dua tahun ini, ungkap Tata lagi, BPODT mulai maksimal berkoordinasi dengan 7 Pemkab sekitar Danau Toba. Orientasinya mewujudkan berbagai fasilitas umum supaya turis lokal, regional, nasional dan internasional kian tertarik melancong ke Danau Toba. Tata mengakui, hingga kini upaya membangun infrastruktur pendukung Danau Toba masih tergolong lambat. Tapi BPODT diyakininya tetap mendorong berbagai pihak khususnya dunia usaha. “Di Silangit sudah ada rumah makan Sederhana untuk umum. Pertumbuhan akomodasi jenis lain perlu ditingkatkan. SDM warga lokal harus dididik berkarakter hospitality (ramah tamah),” ujarnya, sembari menambahkan, BPODT telah mendidik 20 warga lokal di Bandung setara D1 agar siap benampilan pariwisata. 

Selesaikan Secara Holistik

Terpisah sebelumnya, anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) Sarma Hutajulu, SH, mengajak para pemangku kepentingan menyelesaikan pencemaran Danau Toba secara holistik. “Kami di DPRDSU ini saja bisa tak 1 pemahaman. Ada yang jadi antek-antek perusahaan pencemar/pembuang limbah di Danau Toba. Saya rasa momentum penyelesaian pencemaran dan perampasan tanah rakyat di kawasan Danau Toba patut diselesaikan holistik,” cetus Sarma dengan nada tinggi, tatkala menerima aspirasi demonstran berbendera Aliansi Pecinta Danau Toba, belum lama ini di gedung Dewan Jalan Imam Bonjol Medan. Politisi PDIP itu mengilustrasikan, akuarium ikan yang ada di rumah akan sangat bau bila tidak dibersihkan. Artinya, hal serupa melanda “akuarium” Danau Toba karena bertahun-tahun dimasukkan limbah KJA setiap hari. Sarma pun mengimbau Dinas LH Provinsi Sumut dan 7 Kabupaten sekitar Danau Toba menyampaikan ke publik hasil audit masing-masing. “Saya minta Dinas LH menginformasikan hasil investigasinya. Tidak cuma 1 pihak, tapi semua perusahaan perusak dan pencemar Danau Toba. Ayo kita kawal gerakan menjaga Danau Toba bersama-sama,” tutup Legislator asal Dapil Sumut IX Kab Taput, Kab Tobasa, Kab Samosir, Kab Humbahas, Kab Tapteng dan Kota Sibolga tersebut. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here