Shohibul Anshor Siregar: DPRD Sumut Harus Transparan Soal Rumor “Pembengkakan” APBD Sumut 2013

Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan Drs Shohibul Anshor Siregar, MSi. (Foto Dok: www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Direktur Pengembangan Basis Sosial, Inisiatif dan Swadaya (n’Basis) Drs Shohibul Anshor, MSi meminta DPRD Sumut segera bersikap transparan ke publik terkait munculnya rumor ‘pembengkakan, mark-up, rekayasa atau penambahan’ anggaran APBD Sumut tahun 2013 secara diam-diam.

Dosen Ilmu Sosiologi Politik UMSU Medan ini memastikan, rumor yang berkembang harus cepat dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kesan seolah-olah memang benar terjadi konspirasi pembengkakan, mark-up, rekayasa, penggelembungan atau penambahan anggaran. “Rumor penggelembungan APBD Sumut 2013 saya dengar di kisaran angka Rp.200 miliar sampai Rp. 500 miliar dan makin gencar diperbincangkan publik Sumut. Jika rumor dibiarkan terus bergulir, akan menjadi bola liar dan akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada lebaga legislatif maupun eksekutif,” ujar Shohibul kepada wartawan, Kamis (14/2/2013) di Medan.

Publik Tuntut Transparansi Keuangan Negara

Ironisnya lagi, lanjut dia, pemerintah dan lembaga legislatif sedang gencar-gencarnya dituntut publik untuk bersikap transparan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara ataupun anggaran pembangunan daerah. Shohibul pun mengaku heran dengan lambannya proses pencetakan/pendistribusian buku APBD Sumut 2013 yang sudah disahkan rapat paripurna pada 7 Desember 2012. Seharusnya, kata Shohibul lagi, buku APBD tersebut sudah didistribusikan kepada masing-masing fraksi dan komisi lembaga DPRD Sumut agar wakil rakyat di lembaga itu bisa segera melakukan tugas pokok dan fungsi selaku pengawas anggaran. “Bagaimana mungkin komisi dan fraksi di DPRD Sumut menjalankan tugasnya kalau sampai sekarang buku APBD yang menjadi acuan justru tidak jelas sampai sekarang,” sindirnya.

Bagi Shohibul, lembaga penegak hukum bersama masyarakat dapat memulai langkah proaktif dengan jalan memantau sejauh mana kebenaran rumor yang diperkirakan berpotensi memicu terjadinya perampokan uang negara secara diam-diam. Bila ‘pembengkakan, penambahan atau markup’ anggaran itu benar-benar terjadi, Shohibul berkeyakinan kebijakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum maupun aturan perundang-undangan berlaku. Artinya, timpal dia, Perda APBD 2013 yang sudah ditetapkan menjadi cacat hukum.

Rumor Gencar Diperbincangkan

Berdasarkan pantauan wartawan, Kamis (14/2) di gedung DPRD Sumut, rumor mengenai ‘pembengkakan, penggelembungan, markup, penambahan dan rekayasa’ anggaran pasca-penetapan APBD Sumut 2013 mulai banyak diperbincangkan di internal lembaga legislatif itu. Bahkan sebagian besar anggota DPRD Sumut mengaku tidak mengetahui sama sekali adanya kebijakan penambahan nominal anggaran APBD Sumut 2013 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp.8.7 triliun. Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut Drs Parluhutan Siregar, ketika ditanya mengenai rumor penambahan APBD Sumut 2013, mengaku tidak tahu menahu. Menurutnya, jika memang ada indikasi penambahan APBD Sumut melebihi angka Rp.8,7 triliun, jelas dilakukan pihak tertentu melalui ‘pintu belakang’. “Karena semua kebijakan yang diputuskan melalui rapat paripurna, perubahannya juga harus diputuskan lewat paripurna. Sementara kita di Badan Anggaran (Banggar) tidak pernah membicarakan adanya perubahan tersebut,” aku Parluhutan. Hal senada disampaikan sejumlah anggota DPRD Sumut lain seperti Efendi Napitupulu dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi Gerindra Bulan Bintang Reformasi (GBBR) H Yan Syahrin. Keduanya mengaku tidak tahu soal rumor ‘pembengkakan, rekayasa, mark-up, penggelembungan atau penambahan’ anggaran APBD Sumut tahun 2013 secara diam-diam. (MS/Rel/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here