www.MartabeSumut.com, Medan
Geram dengan indikasi korupsi di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kab
Asahan, puluhan orang kembali berunjukrasa ke gedung Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRDSU) di Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa
(22/1/2019) pukul 11.00 WIB. Dalam aksinya, massa meminta DPRDSU
memanggil Kadis PU Asahan terkait dugaan KKN proyek-proyek di Dinas PU
Kab Asahan tahun 2014-2018.
Pantauan www.MartabeSumut.com,
massa tiba di gedung Dewan pukul 11.00 WIB. Mereka berkumpul di depan
pagar pintu masuk sembari memajang spanduk dan berorasi bergantian.
Pengunjukrasa yang datang berbendera Koalisi Mahasiswa Pemuda Islam
Pejuang Anti Korupsi (KOMPIPAK). Salah satu demonstran, FA Siagian,
dalam orasinya mengungkapkan, berbagai proyek Dinas PU Asahan diduga
korupsi karena data-data RAB APBD/P-APBD Kab Asahan TA 2017-2018 tidak
pernah diberikan terbuka kepada LSM/Ormas padahal UU No 14/2008 mengatur
Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dia mengatakan, rekanan kontraktor
kerap dimintai uang (Pungli) yang wajib dibayar kepada Dinas PU Asahan
setelah mendapat proyek. “Contohnya, ada indikasi mark-up anggaran
proyek pekerjaan jalan di Desa Sarang Gelang Kec Sei Kepayang Timur Kab
Asahan tahun 2018. Kemudian proyek pengaspalan jalan di desa itu tidak
sesuai bestek bahkan tanpa pelang proyek. Kami minta DPRDSU menggelar
RDP. Sementara Poldasu, Kajatisu dan BPK memeriksa proyek di Desa Sarang
Gelang,” cetus Siagian.
Usut KKN Proyek di Kab Asahan
Pada
sisi lain, beber Siagian lagi, penegak hukum juga harus mengusut dugaan
KKN anggaran belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 senilai Rp.
128.922.266.603,74 dengan realisasi anggaran Rp. 119.753.182.298,00.
Menurutnya, dugaan KKN belanja modal Dinas PU Asahan tahun 2015 itu
mencakup 6 hal. Diantaranya, pertama, kekurangan volume pekerjaan
sebesar Rp. 41.410.176,96 pada lanjutan hotmix jalan Sibogat Desa P
Bungur Kab Asahan. Kedua, kekurangan volume pekerjaan Rp. 63.465.579,36
pada lanjutan peningkatan jalan hotmix di Pondok Kucingan Bunut Seberang
Kab Asahan. Ketiga, kekurangan volume pekerjaan Rp. 16.215.757 pada
peningkatan jalan hotmix jalan Rawang Pasar I dan Rawang Pasar IV Kab
Asahan. Keempat, kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 59.903.528,94
pada lanjutan hotmix dari Tasik Malaya Air Joman hingga Watas Kota
Tanjung Balai. Kelima, kekurangan volume pekerjaan Rp. 17.321.230,63
pada pekerjaan hotmix jalan Tugu Dusun II Desa Bandar Pulau Pekan menuju
kantor Camat Asahan. Keenam, adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar
Rp. 28.787.282,55 pada pekerjaan hotmix jalan Tugu Dusun V Desa Aek
Korsik Kec Aek Ledong Kab Asahan. Dia pun meminta BPK Sumut mengaudit
laporan proyek Dinas PU Asahan karena diduga sarat praktik KKN. “Periksa
semua oknum pejabat Dinas PU Asahan terkait pembagian kegiatan
penetapan barang/jasa proyek jalan/jembatan tahun 2014 untuk perorangan
di beberapa kecamatan. Proyek itu ditetapkan oleh PPJB dari anggaran DAK
dan APBD Asahan. Termasuk indikasi KKN belanja modal Dinas PU Asahan
tahun 2015 serta banyaknya kekurangan volume pekerjaan proyek,” singkap
Siagian. Masih pengamatan www.MartabeSumut.com, aspirasi
pengunjukrasa diterima salah satu anggota DPRDSU. Puas menyampaikan
aspirasi, pukul 12.40 WIB, massa akhirnya membubarkan diri teratur.
Tidak ada kemacetan lalulintas akibat aksi tersebut. (MS/BUD)
