Sentil Aparat Poldasu Soal Modal UKM Rp. 50 Juta, Toni Togatorop: Kompol Malto Baca UU No 20/2008 !

Politisi Partai Hanura Sumut Toni Togatorop, SE, MM (kiri) bersama Gubsu Edy Rahmayadi, beberapa waktu lalu. (Foto: Ist/www.MartabeSumut.com)
Bagikan Berita :

www.MartabeSumut.com, Medan

Pimpinan PT Citra Bangun Lamtorop, Toni Togatorop, SE, MM, menyentil penjelasan aparat Subdit I/Indag Ditreskrimsus Poldasu Kompol Malto S Datuan, SH, MH, seputar modal Usaha Kecil Menengah (UKM) Rp. 50 juta. Toni menyarankan Kompol Malto membaca UU No 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

BACA LAGI: Ditreskrimsus Poldasu Amankan Pupuk, Toni Togatorop: Ganggu UKM, Minta Uang, Saya Lapor Presiden, Kapolri & Ketua DPRD Sumut !

BACA LAGI: DPRDSU Raker Tahunan, Politisi Hanura Dorong Kebijakan Pro Rakyat Lindungi UKM/UMKM

BACA LAGI: Sekretaris Fraksi Nusantara DPRDSU: Pemprovsu Lemah Kelola Keuangan Daerah & Tingkatkan PAD

BACA LAGI: Evaluasi Kinerja, Program & Disiplin Legislator, DPRDSU Gelar Raker Tahunan 3 Hari

BACA LAGI: Sentil Kapoldasu Soal Judi di Sumut, Lamsiang Sitompul, SH, MH : Legalkan Aja Kalo Gak Bisa Diberantas !

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Anita Lubis Dorong Perempuan jadi Duta Kesehatan di Lingkungan Terkecil

BACA LAGI: Gaji Pegawai BPS Diusulkan Tinggi, Tapi Jika Data Salah Hukuman Mati

BACA LAGI: Hasilkan Ternak Unggulan, Anggota DPRDSU Gusmiyadi Usulkan Inseminasi

BACA LAGI: Perbedaan Harga Sawit Bikin Petani Jual ke Luar, Gandhi Siregar: Negara Dirugikan, Jalan Rusak !

Kepada www.MartabeSumut.com, Senin sore (27/9/2021), sebelum bicara Toni langsung meledakkan tawa melalui sambungan telepon. “Waduhhh, kalo wawasan aparat kita gitu, bagaimana mau ngurusi hukum ? Pemahaman dia aja salah soal modal UKM/UMKM. Hajablah penegakan hukum kita. Pak Malto baca dong UU No 20/2008. Apalagi saat bicara dengan teman-teman media. Penegak hukum tidak boleh salah, malu kita,” sindir Toni blak-blakan.

BACA LAGI: Jokowi Perintahkan Polisi Hajar Mafia Tanah, Partogi Sirait: Komisi A DPRDSU Maksimalkan Penuntasan Kasus di Sumut

BACA LAGI: Dorong Percepatan Vaksinasi, Anggota DPRDSU M Gandhi Faisal Siregar Sebut Stok Vaksin Kurang di Labusel

Anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 itu menjelaskan, pembatasan UKM dan UMKM tergantung omzet sesuai Pasal 6 UU No 20/2008. Nah, merujuk ayat 1 tentang Kriteria Usaha Mikro, terang Toni, mencakup 2 hal soal kekayaan. Yaitu a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

BACA LAGI: Komisi B DPRDSU Raker, Pasar Domba Sumut Dibutuhkan Malaysia, Arab Saudi, Brunei & Singapura

BACA LAGI: Gubsu Terima Penghargaan Inflasi, Anggota DPRDSU Sugianto Makmur: Omong Kosong, Pandemi Daya Beli Kecil

Kriteria Usaha Kecil & Menengah

Sementara kriteria Usaha Kecil dalam ayat 2 disebutnya memiliki 2 penjelasan. Meliputi a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sedangkan pada ayat 3 diungkap Toni menyangkut kriteria Usaha Menengah. “Jadi Usaha Menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah),” ungkapnya.

BACA LAGI: DPRDSU Tuding Gubsu Lemah Pilih Kepala OPD, Sugianto Makmur Warning Aspan Sofian 3 Bulan

BACA LAGI: Wakil Ketua Komisi E DPRDSU Pertanyakan Pengelolaan Koperasi Pegawai Dinas Pendidikan Sumut

Polri Jangan Wariskan Pembusukan Budaya

Pada sisi lain, Wakil Ketua Bappilu DPD Partai Hanura Sumut ini kembali mengingatkan aparat Polri khususnya jajaran Poldasu agar tidak arogan, tidak menjebak, tidak merekayasa kasus serta tidak mencari-cari pasal kesalahan warga dan pelaku UKM/UMKM di Provinsi Sumut. Sebab Toni percaya, ketika pola bekerja seperti itu terus dilakukan, maka sama saja melakukan kejahatan secara Diam-diam, Terstruktur, Sistematis, Masif (DTSM) bahkan mewariskan pembusukan budaya terhadap institusi. “Dalam kasus penyitaan pupuk saya pada 6 Agustus 2021 dengan tuduhan tidak ada izin edar, saya mencium aroma pola kerja oknum Poldasu memakai cara-cara kejahatan DTSM. Mengkaji-kaji pasal pada objek yang tidak sebenarnya. Saya bicara oknum ya, bukan institusi Poldasu,” cetus Toni. Idealnya, imbuh mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut tersebut, jajaran Polri (Poldasu) patut hakiki bersama rakyat. Artinya, menjadi polisi rakyat Indonesia itu wajib mengedepankan tindakan persuasif, familiar, bersikap menuntun serta mendorong warga agar semakin baik/maju. Bukan justru memaksakan pasal, menjebak, mengintimidasi, memprovokasi atau menciptakan delik tuduhan yang menakuti rakyat demi kepentingan sesat/sesaat “UUD” alias ujung-ujungnya duit.

BACA LAGI: Gubsu Akui Sumut “Juara” 2 Terkorup Indonesia, Partogi Sirait Singgung WTP & Sindir Playing Victim !

BACA LAGI: Dukung Kinerja Wartawan, Sekretariat DPRD Sumut Silaturrahmi Bersama 64 Jurnalis yang Bertugas di Gedung Dewan

Polri Back-Up Pertumbuhan Ekonomi

Bagi Toni, dimasa pandemi Covid-19 sekarang, Polri sangat diharapkan masyarakat memback-up pertumbuhan ekonomi melalui UKM/UMKM dalam mengisi slot-slot kosong yang memperkuat tatanan ekonomi nasional sesuai UUD 1945 Pasal 33. Termasuk menjalankan arahan Presiden RI Joko Widodo pada setiap kesempatan terkait dukungan terhadap UKM, UMKM dan koperasi selaku penyangga ekonomi Negara yang berskala prioritas primer. “Jadi hentikan pembusukan budaya berorientasi kejahatan DTSM. Stop cari-cari kesalahan rakyat bermodus “UUD”. Doronglah pertumbuhan UKM/UMKM supaya bangsa kita sehat. Jika UKM, UMKM dan koperasi kuat, niscaya pendapatan negara meningkat dari sektor retribusi, pendapatan asli atau pajak-pajak lain,” simpul Toni Togatorop.

BACA LAGI: Peduli Jurnalis Saat Pandemi Covid-19, Ketua DPRD Sumut Bagi Sembako untuk KAJI Unit DPRD Sumut

BACA LAGI: Anggota DPRDSU Fahrizal Nasution Minta Gubsu Tanggungjawab Bila Ada Warga Sumut Meninggal Akibat Vaksinasi

Reaksi Kompol Malto

Sebelumnya, www.MartabeSumut.com mengonfirmasi aparat Subdit I/Indag Ditreskrimsus Poldasu Kompol Malto S Datuan, SH, MH, Minggu sore (26/9/2021). Dihubungi via ponselnya, Malto membenarkan penemuan 1 Sak pupuk kompos milik Toni Togatorop. “Tidak ada penyitaan, masih penyelidikan. Pupuk ditemukan di lapangan. Bukan disita. Kalo disita berarti sudah penyidikan,” katanya. Malto menjelaskan, pupuk produk PT Citra Bangun Lamtorop tidak punya izin edar. “Jual pupuk kan harus ada izin edar dari Kementerian Pertanian,” ujarnya. Keterangan Bapak Toni Togatorop produk belum diperjualbelikan namun uji coba dan bantuan ke petani, pendapat Anda ? “Itu kan kata dia, kata dia. Kita temukan kok dia perjualbelikan. Kalo uji coba kan sedikit, ini banyak. Udah lama itu, bukan baru. Bukan baru sekarang,” timpalnya.

BACA LAGI: Pupuk Bersubsidi Langka, Komisi B DPRDSU Minta Petro Kimia Awasi 40 Distributor

BACA LAGI: Kasus Narkoba Berujung Tuduhan Tebusan Rp. 30 Juta & Asusila, Dr Jonius: Tak Ada Perkembangan, Kita Panggil Polisi

Ada surat protes Bapak Toni Togatorop dilayangkan ke Presiden, Kapolri, Kapoldasu, Gubsu dan Ketua DPRD Sumut karena Poldasu dianggap ganggu, jebak bahkan cari-cari kesalahan UKM/UMKM, respon Anda ? Malto menganggap hak setiap warga negara mengadu. Dia menilai, perlu diperjelas dulu definisi UKM/UMKM. “Modal UKM kan Rp. 50 juta, dia kan besar. Kalo besar ya bukan UKM lagi. Cari alasan aja. Semua kalo ditangkap ngaku UKM. Hak beliau mau ngadu kemana,” cetusnya. Malto mengatakan, jika pupuk punya izin edar, tidak mungkin diproses polisi. Andaikan izin sedang dalam pengurusan, berarti tetap saja belum memiliki kelengkapan administrasi. “Uji coba ya 1-2 karunglah, kenapa berton-ton ? Nanti kita akan periksa saksi ahli dari Kementerian apa pupuknya terdaftar atau bagaimana kelengkapan dokumen produknya. Bila memenuhi unsur, perkembangan kasus kita lanjutkan,” akunya.

BACA LAGI: Gubsu Edy 3 Tahun Menjabat: Poaradda Prihatin, Juliski Nilai Jauh dari Harapan & Parlaungan Sebut Master Plan

BACA LAGI: Indonesia 76 Tahun, Ketua FP-Hanura DPRDSU: Hentikan Konflik Internal Kebangsaan, Generasi Rawat Integrasi !

Logo Komunitas Aksi Jurnalis Independen (KAJI) Unit DPRD Sumut. (Foto: www.MartabeSumut.com)

BACA LAGI: Vaksin tak Ada Regulasi Ganggu Warga, Zeira: Jangan Coba-coba Bisniskan Vaksin !

VIDIO: KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan 500 Masker Gratis Terhadap Pengendara Umum di Depan Gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan

BACA LAGI: Hadiri HUT ke-4 KAJI DPRD Sumut, Zeira & Robert Dorong Bansos ke Panti Asuhan Al-Marhamah

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Rayakan Natal, Salurkan Sembako & Tali Asih Buat Yatim Piatu PA Anak Gembira Simalingkar

BACA LAGI: KAJI Unit DPRD Sumut Bagi 500 Masker ke Pengendara, Baskami Ginting: Kegiatan Kecil, Manfaat KAJI Buat Masyarakat Besar

BACA LAGI: Sosialisasi Bahaya Narkoba KAJI Unit DPRD Sumut: 6 Narasumber Ingatkan 1.500 Siswa SMAN 5 Waspada

BACA LAGI: Rayakan Natal di LP Tanjung Gusta Medan, KAJI Unit DPRD Sumut Beri Narapidana 100 Paket Natal

BACA LAGI: HUT ke-1, KAJI Unit DPRD Sumut Berbagi Kasih dengan Lansia di Panti Jompo Harapan Jaya Marelan

BACA LAGI: Aksi Sosial KAJI Unit DPRD Sumut Jelang Idul Fitri 1438 H itu Bikin 106 Anak Yatim Tersenyum

BACA LAGI: Korban Jiwa Gempa Lombok 387 Orang, KAJI Unit DPRD Sumut Salurkan Bantuan Rp. 650 Ribu

Lalu, infonya ada pula permintaan uang dari oknum Subdit I/Indag Ditreskrimsus Poldasu kepada Bapak Toni Togatorop agar kasus dihentikan dan tidak sampai ke Kejaksaan, komentar Anda ? Malto terdiam sesaat dan terdengar menarik nafas. “Saya gak tahu itu. Mungkin ya orang anu, entah siapa gak tahulah kita. Saya gak ada tahu informasi itu,” jawabnya. Terakhir, permintaan uang yang disampaikan oknum tersebut didukung bukti rekaman suara dan saksi-saksi, bagaimana tanggapan Anda ? “Ya, ya…saya gak tahu soal itu,” tutup Kompol Malto. (MS/BUD)

Bagikan Berita :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here